DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Badan Statistik ini mengatur tentang ketentuan umum, uji kompetensi jabatan fungsional statistis, pelaksanaan uji kompetensi, persyaratan uji kompetensi, materi, metode dan standar uji kompetensi, evaluasi, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
4.Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
5.Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586); www.peraturan.go.id 2023, No.66
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Statistisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 506); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5.Jabatan Fungsional Statistisi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola penyelenggaraan Kegiatan Statistik.
6.Pejabat Fungsional Statistisi yang selanjutnya disebut Statistisi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola penyelenggaraan Kegiatan Statistik.
7.Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan serta penyebarluasan Data dan informasi Statistik, upaya pengembangan ilmu Statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
8.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
9.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, www.peraturan.go.id 2023, No.66 diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
10.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
11.Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
12.Uji Kompetensi Statistisi yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian kompetensi terhadap PNS yang akan diangkat atau naik jenjang dalam Jabatan Fungsional Statistisi.
13.Peserta Uji Kompetensi adalah PNS yang akan diangkat atau naik jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Statistisi yang selanjutnya disebut Peserta.
14.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Statistisi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
15.Instansi Pengguna adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemerintah Daerah yang menggunakan instansi pemerintah yang menjadi tempat bagi calon Statistisi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi.
16.Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
17.Tim Uji Kompetensi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pembina.

BAB II

UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

Pasal 2

(1)Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Statistisi berdasarkan Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang sesuai dengan standar kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi.
(2)Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
1. a.perpindahan dari jabatan lain; www.peraturan.go.id 2023, No.66
2. b.promosi; dan
3. c.kenaikan jenjang jabatan.
(3)Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain dilakukan untuk mengisi kebutuhan dalam Jabatan Fungsional:
1. a.Statistisi Ahli Pertama;
2. b.Statistisi Ahli Muda;
3. c.Statistisi Ahli Madya; dan
4. d.Statistisi Ahli Utama.
(4)Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi PNS yang:
1. a.menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, atau jabatan fungsional selain Statistisi; dan
2. b.belum pernah diangkat dalam jabatan fungsional Statistisi.
(5)Uji Kompetensi pengangkatan PNS melalui promosi dilakukan untuk mengisi kebutuhan dalam jabatan fungsional:
1. a.Statistisi Ahli Pertama;
2. b.Statistisi Ahli Muda;
3. c.Statistisi Ahli Madya; dan
4. d.Statistisi Ahli Utama.
(6)Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi:
1. a.PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional yang akan diangkat melalui promosi; dan
2. b.Statistisi yang akan naik jenjang jabatan.
(7)Uji Kompetensi kenaikan jenjang berlaku bagi Statistisi yang akan menduduki jabatan setingkat lebih tinggi yaitu pada jenjang:
1. a.Statistisi Ahli Muda;
2. b.Statistisi Ahli Madya; dan
3. c.Statistisi Ahli Utama.

BAB III

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Pasal 3

(1)Uji Kompetensi dapat dilaksanakan secara luar jaringan (luring) dan/atau dalam jaringan (daring).
(2)Dalam pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina membentuk Tim Uji Kompetensi.
(3)Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
1. a.1 (satu) orang ketua;
2. b.1 (satu) orang sekretaris; dan
3. c.paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
(4)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dijabat oleh pejabat paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat fungsional ahli madya;
(5)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dijabat oleh pejabat yang berasal dari sekretariat jabatan fungsional. www.peraturan.go.id 2023, No.66
(6)Anggota Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat berasal dari:
1. a.unit kerja yang melaksanakan urusan bidang statistik;
2. b.unit kerja yang melaksanakan urusan bidang pengelolaan sumber daya manusia; dan
3. c.unit kerja yang mengelola sistem teknologi informasi.
(7)Dalam hal anggota Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memiliki kemampuan untuk menguji Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural tidak dapat dipenuhi dari Instansi Pembina, anggota Tim Uji Kompetensi dapat berasal dari luar Instansi Pembina.
(8)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku bagi pelaksanaan Uji Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Utama.
(9)Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pembina.

Pasal 4

Tim Uji Kompetensi bertugas:

a.menyusun metode dan materi Uji Kompetensi;
b.menyiapkan pelaksanaan Uji Kompetensi;
c.melaksanakan Uji Kompetensi;
d.melakukan penilaian Uji Kompetensi;
e.mengolah hasil Uji Kompetensi;
f.melakukan sidang penilaian hasil akhir Uji Kompetensi;
g.menyampaikan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pembina; dan
h.menyampaikan laporan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pembina.

Pasal 5

Tim Uji Kompetensi berwenang:

a.menghentikan Uji Kompetensi dalam hal pelaksanaan Uji Kompetensi tidak sesuai dengan ketentuan, norma, dan etika;
b.meminta data dukung dan/atau dokumen tambahan kepada Peserta Uji Kompetensi maupun pihak terkait; dan
c.memutuskan hasil Uji Kompetensi berdasarkan sidang penilaian hasil akhir Uji Kompetensi.

Pasal 6

Prosedur pelaksanaan Uji Kompetensi terdiri atas 6 (enam) tahap yaitu:

a.pemberitahuan pelaksanaan Uji Kompetensi;
b.pengusulan calon peserta;
c.verifikasi calon peserta;
d.penetapan peserta;
e.pelaksanaan; dan
f.penetapan dan pengumuman hasil Uji Kompetensi. www.peraturan.go.id 2023, No.66

Pasal 7

(1)Pemberitahuan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Instansi Pembina sesuai dengan periode yang ditentukan kepada Instansi Pengguna.
(2)Pemberitahuan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat syarat dan waktu pelaksanaan Uji Kompetensi.

Pasal 8

(1)Pengusulan calon peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diusulkan oleh pimpinan unit kerja Instansi Pengguna paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan urusan di bidang pengelolaan sumber daya manusia kepada Instansi Pembina dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
(2)Verifikasi calon peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yaitu kegiatan verifikasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan dan melakukan reviu terhadap naskah karya tulis ilmiah.
(3)Penetapan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan apabila persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan, dan selanjutnya Instansi Pembina melakukan pemanggilan peserta.
(4)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan sesuai dengan waktu, lokasi, dan metode yang ditetapkan.
(5)Penetapan dan pengumuman hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan kegiatan penilaian/evaluasi terhadap:
1. a.Kompetensi Teknis;
2. b.Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
3. c.presentasi karya tulis ilmiah khusus bagi Statistisi Ahli Utama.

Pasal 9

(1)Tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan sebagai berikut:
1. a.Tim Uji Kompetensi melaksanakan Uji Kompetensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional;
2. b.hasil Uji Kompetensi disampaikan oleh Tim Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional dalam bentuk rekomendasi;
3. c.pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menetapkan dan mengumumkan hasil Uji Kompetensi berdasarkan rekomendasi dari Tim Uji Kompetensi; dan
4. d.pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menerbitkan surat keterangan lulus Uji Kompetensi bagi peserta yang www.peraturan.go.id 2023, No.66 dinyatakan memenuhi standar kelulusan.
(2)Surat keterangan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3)Surat keterangan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang yang membidangi pembinaan jabatan fungsional pada Instansi Pembina.
(4)Peserta Uji Kompetensi dalam jenjang jabatan Statistisi Ahli Utama yang dinyatakan tidak lulus, diberikan kesempatan mengikuti Uji Kompetensi ulang paling banyak 1 (satu) kali.
(5)Peserta Uji Kompetensi dalam jenjang jabatan statistisi ahli pertama, jenjang jabatan Statistisi Ahli Muda, dan jenjang jabatan Statistisi Ahli Madya yang dinyatakan tidak lulus, dapat diusulkan kembali untuk diikutsertakan dalam Uji Kompetensi berikutnya.

Pasal 10

Uji Kompetensi dapat dilaksanakan oleh Instansi Pengguna dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Instansi Pengguna mengajukan permohonan secara tertulis kepada Instansi Pembina; dan
b.peserta uji kompetensi berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang, kecuali untuk peserta dari jenjang Statistisi Ahli Utama.

BAB IV

PERSYARATAN UJI KOMPETENSI

Pasal 11

(1)Peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berijazah paling rendah diploma empat atau sarjana di bidang statistika, matematika, atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Statistisi;
2. b.dalam hal peserta Uji Kompetensi tidak memiliki kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Statistisi; ]
3. c.memiliki pengalaman bekerja di bidang statistik paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif;
4. d.tidak pernah atau sedang menduduki Jabatan Fungsional Statistisi;
5. e.berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a) pada saat pengusulan bagi peserta yang duduk dalam jabatan pelaksana atau menduduki jabatan fungsional lain paling rendah jenjang ahli pertama untuk diangkat dalam jabatan Statistisi Ahli Pertama;
6. f.berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun 3 www.peraturan.go.id 2023, No.66 (tiga) bulan dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata (III/c) pada saat pengusulan bagi peserta yang duduk dalam jabatan pelaksana atau pengawas atau menduduki jabatan fungsional lain paling rendah jenjang ahli muda untuk diangkat dalam jabatan Statistisi Ahli Muda;
7. g.berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun 3 (tiga) bulan dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Pembina (IV/a) pada saat pengusulan bagi peserta yang duduk dalam jabatan administrator atau menduduki jabatan fungsional lain paling rendah jenjang ahli madya untuk diangkat dalam jabatan Statistisi Ahli Madya;
8. h.berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun 3 (tiga) bulan dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah pembina utama madya (IV/d) pada saat pengusulan bagi peserta yang sedang/pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi untuk diangkat dalam jabatan Statistisi Ahli Utama; dan
9. i.berusia paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah pembina utama madya (IV/d) pada saat pengusulan bagi peserta yang duduk dalam jabatan fungsional lain jenjang ahli utama untuk diangkat dalam jabatan Statistisi Ahli Utama.
(2)Peserta Uji Kompetensi melalui promosi harus memenuhi persyaratan minimal:
1. a.berijazah paling rendah diploma empat atau sarjana di bidang statistika, matematika, atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Statistisi;
2. b.tidak dibebaskan sementara dari tugas jabatan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; dan
3. c.tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS.
(3)Peserta Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi wajib memenuhi angka kredit paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) persen dari angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
(4)Dokumen persyaratan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.surat usulan dari pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang membidangi sumber daya manusia;
2. b.salinan ijazah dan transkrip nilai;
3. c.sertifikat pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional statistisi bagi yang tidak mempunyai kualifikasi pendidikan di bidang statistik atau matematika;
4. d.naskah karya tulis ilmiah bagi peserta uji kompetensi Statistisi Ahli Utama;
5. e.penetapan angka kredit;
6. f.keputusan kenaikan pangkat terakhir;
7. g.riwayat kepangkatan dan jabatan; dan
8. h.surat keterangan pengalaman bekerja sesuai dengan www.peraturan.go.id 2023, No.66 bidang statistik yang ditandatangani paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama.
(5)Dokumen persyaratan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
1. a.ijazah; dan
2. b.naskah karya tulis ilmiah bagi peserta Uji Kompetensi statistisi ahli utama.
(6)Dokumen persyaratan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:
1. a.surat usulan dari pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang membidangi sumber daya manusia;
2. b.naskah karya tulis ilmiah bagi peserta Uji Kompetensi statistisi ahli utama ; dan
3. c.penetapan angka kredit terakhir.
(7)Format dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf h, ayat (5) huruf b, ayat (6) huruf a, dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…