DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan akreditasi, tim akreditasi, unsur penilaian dan penilaian akreditasi, status akreditasi, hak dan kewajiban dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Pusat Statistik memiliki tugas melakukan akreditasi program pelatihan teknis di bidang statistik dan sistem teknologi berbasis komputer;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Akreditasi Program Pelatihan Teknis di Bidang Statistik dan Sistem Teknologi Berbasis Komputer; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
3.Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN TEKNIS DI BIDANG STATISTIK DAN SISTEM TEKNOLOGI BERBASIS KOMPUTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pelatihan Teknis di Bidang Statistik dan Sistem Teknologi Berbasis Komputer yang selanjutnya disebut Pelatihan adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang statistik dan sistem teknologi berbasis komputer sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
2.Akreditasi Program Pelatihan adalah pengakuan formal yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik terhadap kapasitas Lembaga Penyelenggara Pelatihan dalam mengelola Pelatihan.
3.Program Pelatihan adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan metode tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap peserta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang bidang statistik dan sistem teknologi berbasis komputer.
4.Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
5.Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan adalah lembaga yang ditetapkan akreditasinya oleh Kepala Badan untuk menyelenggarakan Pelatihan.
6.Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan adalah unit organisasi jabatan tinggi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pelatihan di lingkungan Badan yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan serta akreditasi program Pelatihan.
7.Tenaga Pelatihan adalah pegawai pada Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang terdiri atas pengelola pelatihan, fasilitator pelatihan, pengelola kelas, dan pengelola sistem informasi.
8.Tim Asesor adalah tim yang bertugas melaksanakan penilaian kelayakan dalam proses akreditasi.
9.Tim Sekretariat adalah tim yang bertugas memberikan bantuan administratif dalam menunjang kelancaran proses akreditasi.
10.Majelis Akreditasi adalah tim yang bertugas untuk memutuskan hasil akhir penilaian akreditasi.
11.Fasilitator Pelatihan adalah tenaga pengajar, widyaiswara, penceramah, dan/atau praktisi yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan untuk melaksanakan tugas pengajaran sesuai kompetensinya.
12.Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang bukan berstatus aparatur sipil negara.
13.Pemeriksaan dan Penelitian Dokumen adalah kegiatan pemeriksaan dan penelitian dokumen akreditasi yang diajukan Asesi yang mencakup unsur, keberadaan, kelengkapan, dan kesesuaian.
14.Visitasi adalah pemeriksaan implementasi standar yang ditetapkan Badan yang sudah dan sedang dilaksanakan dalam bentuk implementasi di Lembaga Penyelenggara Pelatihan pada aspek keberadaan, kelengkapan dan kesesuaian dari dokumen hasil Pemeriksaan dan Penelitian Dokumen serta menjadi pijakan penting dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi akreditasi.
15.Banding adalah permintaan dari Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan untuk mempertimbangkan kembali keputusan terkait hasil penilaian status akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang merugikan.

BAB II

PELAKSANAAN AKREDITASI

Pasal 2

(1)Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan melaksanakan Akreditasi Program Pelatihan.
(2)Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
1. a.menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan Akreditasi Program Pelatihan;
2. b.melakukan koordinasi dengan Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan;
3. c.menyelenggarakan Akreditasi Program Pelatihan; dan
4. d.melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

(1)Akreditasi Program Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan terhadap:
1. a.Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan bersifat mandiri; dan
2. b.Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan bersifat tidak mandiri.
(2)Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan bersifat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit organisasi pada Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang penuh dalam merencanakan dan/atau melaksanakan Program Pelatihan.
(3)Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan bersifat tidak mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian unit organisasi pada instansi pemerintah yang mempunyai sebagian tugas dan wewenang dalam merencanakan dan menyelenggarakan dan/atau melaksanakan Program Pelatihan.
(4)Dalam pelaksanaan Akreditasi Program Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan dapat bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 4

(1)Prosedur dalam pelaksanaan Akreditasi Program Pelatihan terdiri atas:
1. a.pengajuan permohonan;
2. b.Pemeriksaan dan Penelitian Dokumen;
3. c.Visitasi;
4. d.penetapan hasil dan penerbitan sertifikat; dan
5. e.pengajuan Banding.
(2)Prosedur dalam pelaksanaan Akreditasi Program Pelatihan diuraikan secara rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi.

Pasal 5

Petunjuk pelaksanaan Akreditasi Program Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Pasal 4 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III

TIM AKREDITASI

Pasal 6

Tim Akreditasi Program Pelatihan terdiri atas:

a.Tim Asesor;
b.Tim Sekretariat; dan
c.Majelis Akreditasi.

Pasal 7

(1)Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2)Tim Asesor terdiri atas pegawai aparatur sipil negara dan/atau Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dalam menilai unsur, subunsur, dan komponen penilaian Akreditasi Program Pelatihan.
(3)Tim Asesor mempunyai tugas:
1. a.mengumpulkan data;
2. b.meneliti dan memverifikasi data terkait unsur, subunsur, dan komponen penilaian akreditasi;
3. c.menilai data terkait unsur, subunsur, dan komponen penilaian akreditasi;
4. d.menyusun laporan hasil penilaian akreditasi; dan
5. e.menyampaikan laporan hasil penilaian akreditasi kepada Tim Sekretariat.

Pasal 8

(1)Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2)Tim Sekretariat mempunyai tugas:
1. a.memberikan bantuan administratif untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan akreditasi;
2. b.menyediakan berbagai data dan/atau informasi untuk kebutuhan pelaksanaan akreditasi, penanganan Banding, dan tindak lanjut akreditasi; dan
3. c.menyiapkan laporan pelaksanaan akreditasi.

Pasal 9

(1)Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2)Majelis Akreditasi terdiri atas pegawai aparatur sipil negara dan/atau Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dalam untuk melaksanakan penilaian kelayakan dalam Akreditasi.
(3)Susunan Majelis Akreditasi terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(4)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan yang mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya.
(5)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dijabat paling rendah oleh:
1. a.pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan; atau
2. b.pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Badan.
(6)Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB IV

UNSUR PENILAIAN DAN PENILAIAN AKREDITASI

Pasal 10

Akreditasi Program Pelatihan dilaksanakan melalui pemberian penilaian berdasarkan unsur:

a.kelembagaan Pelatihan;
b.Tenaga Pelatihan;
c.fasilitas Pelatihan;
d.program kerja;
e.pembiayaan; dan
f.penjaminan mutu.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…