DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 173

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kepala dan wakil kepala, sekretariat utama, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Deputi Bidang Statistik Sosial, Depuyi Bidang Statistik Produksi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, instansi vertikal, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, pengelolaan sumber daya dan pendanaan, penataan organisasi, ketentuan peralhan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT STATISTIK.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BPS dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPS menyelenggarakan fungsi:

a.pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
b.pengoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
c.penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
d.penetapan sistem statistik nasional;
e.pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
f.penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi BPS terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Wakil Kepala;
3. c.Sekretariat Utama;
4. d.Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
5. e.Deputi Bidang Statistik Sosial;
6. f.Deputi Bidang Statistik Produksi;
7. g.Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;
8. h.Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik;
9. i.Inspektorat Utama;
10. j.Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
11. k.Instansi Vertikal.
(2)Bagan susunan organisasi BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Pasal 5

(1)Kepala mempunyai tugas memimpin BPS dalam menjalankan tugas dan fungsi BPS.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala dibantu Wakil Kepala.

Pasal 6

(1)Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPS.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala.

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 7

(1)Sekretariat Utama merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPS;
b.pengoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPS;
c.pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga BPS;
d.pembinaan dan pelatihan, hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPS;
e.pengoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan tugas BPS; dan
f.pengoordinasian dalam penyusunan laporan BPS.

Pasal 10

Susunan organisasi Sekretariat Utama terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
b.Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
c.Biro Sumber Daya Manusia;
d.Biro Hukum dan Organisasi; dan
e.Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.

Isi peraturan

Teks173PDFHirarki

Memuat teks peraturan…