DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Badan Statistik ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, penyampaian data dan/atau informasi, pengelolaan data dan/atau informasi, perlindungan data dan/atau informasi, evaluasi penyampaian dan pengelolaan data dan/atau informasi dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penyampaian dan Pengelolaan Data dan/atau Informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
6.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
7.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); www.peraturan.go.id 2023, No.257 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
2.Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
3.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
4.Komunikasi Elektronik adalah setiap komunikasi yang digunakan dalam PMSE berupa pernyataan, deklarasi, permintaan, pemberitahuan atau permohonan, konfirmasi, penawaran atau penerimaan terhadap penawaran, yang memuat kesepakatan para pihak untuk pembentukan atau pelaksanaan suatu perjanjian.
5.Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan.
6.Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan statistik.
7.Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
8.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyampaian dan pengelolaan data dan/atau informasi PMSE meliputi:

a.penyampaian data dan/atau informasi;
b.pengelolaan data dan/atau informasi;
c.pelindungan data dan/atau informasi; dan www.peraturan.go.id 2023, No.257
d.evaluasi penyampaian dan pengelolaan data dan/atau informasi.

BAB III

PENYAMPAIAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Pasal 3

(1)PPMSE wajib memberikan data dan/atau informasi kepada BPS secara berkala.
(2)BPS menyampaikan laporan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan mengenai PPMSE yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui sistem elektronik.
(3)Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha PMSE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PMSE.
(4)Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan angka, huruf, kata, dan/atau citra, yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan serta keterangan yang dapat memberikan petunjuk mengenai PMSE.
(5)Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam format elektronik.

Pasal 4

(1)Data dan/atau informasi yang wajib disampaikan oleh PPMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
1. a.keterangan umum perusahaan;
2. b.tenaga kerja;
3. c.pendapatan dan pengeluaran;
4. d.kategori produk;
5. e.kategori wilayah;
6. f.transaksi;
7. g.metode pembayaran; dan
8. h.jumlah penjual dan pembeli.
(2)Ketentuan mengenai petunjuk teknis dan rincian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPS.
(3)BPS dapat menambah dan/atau mengubah data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan data dan/atau informasi. www.peraturan.go.id 2023, No.257
(4)Dalam hal jenis data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka BPS dapat melakukan pendalaman keterangan untuk memperjelas data.
(5)Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk kegiatan statistik.

Pasal 5

PPMSE menyampaikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setiap triwulan.

Pasal 6

(1)Penyampaian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menggunakan moda penyampaian data dalam bentuk:
1. a.formulir elektronik (e-form);
2. b.unggah berkas;
3. c.pertukaran data menggunakan mesin (Machine to Machine atau M2M); dan/atau
4. d.kunjungan ke kantor BPS.
(2)Penyampaian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disertai Metadata.
(3)BPS dapat mengembangkan moda penyampaian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4)BPS melakukan verifikasi dan validasi data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Penyampaian data dan/atau informasi melalui portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(6)BPS memberikan bukti penerimaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPMSE.
(7)Dalam hal data dan/atau informasi yang diterima tidak lengkap, BPS menyampaikan pemberitahuan kepada PPMSE untuk melengkapi kekurangan data dan/atau informasi.
(8)Dalam hal terdapat perubahan data dan/atau informasi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPMSE menyampaikan perubahan data dan/atau informasi tersebut pada triwulan berikutnya. www.peraturan.go.id 2023, No.257

BAB IV

PENGELOLAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Pasal 7

(1)BPS melakukan pengelolaan data dan/atau informasi PMSE.
(2)Pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengolahan data dan/atau informasi; dan
2. b.berbagi pakai data dan/atau informasi.

Pasal 8

BPS bertanggung jawab melakukan pengolahan data dan/atau informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk menyediakan data dan/atau informasi statistik yang akurat dan mutakhir.

Pasal 9

(1)Data dan/atau informasi statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan dalam bentuk data agregasi.
(2)Data agregasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan himpunan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 10

(1)BPS melakukan berbagi pakai data dan/atau informasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melakukan berbagi pakai data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPS mengembangkan tata cara berbagi pakai data dan/atau informasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V

PELINDUNGAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Pasal 11

(1)BPS memberikan pelindungan terhadap data dan/atau informasi yang disampaikan oleh PPMSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2023, No.257
(2)Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah yang memperoleh data dan/atau informasi dari BPS wajib memberikan pelindungan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…