DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Badan Pusat Statistik (BPS)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kebijakan publik di lingkungan badan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembentukan kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan tata kelola kebijakan melalui pendekatan yang terencana, sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Tata Kelola Kebijakan Publik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
6.Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG TATA KELOLA KEBIJAKAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh Kepala Badan atau pejabat pimpinan tinggi madya pada unit organisasi di lingkungan Badan dalam rangka mengatasi permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan atau manfaat orang banyak.
2.Tata Kelola Kebijakan Publik adalah proses pembuatan Kebijakan Publik yang sistematis dengan mengacu pada prinsip partisipasi, transparan, akuntabel, kompeten, responsif, efektif, berkelanjutan, dan adil berdasarkan bukti atau data.
3.Prakebijakan adalah dokumen tertulis hasil analisis sebagai bahan pertimbangan perlu atau tidaknya pengambilan suatu kebijakan.
4.Draf Awal Kebijakan adalah kerangka dasar konseptual kebijakan yang dapat berupa pasal dan/atau uraian tentang hal yang perlu diatur oleh kebijakan disertai konsekuensi.
5.Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
6.Kepala Badan adalah kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di statistik.
7.Unit Organisasi Pemangku Kepentingan yang selanjutnya disingkat UOPK adalah unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan yang mempunyai tugas dan fungsi merumuskan, dan melaksanakan Kebijakan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Unit Organisasi Kebijakan yang selanjutnya disingkat UOK adalah Sekretariat Utama Badan yang mempunyai tugas dan fungsi mengoordinasikan perencanaan dan perumusan kebijakan.

Pasal 2

(1)Tata Kelola Kebijakan Publik di lingkungan Badan dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya UOK.
(2)Dalam melaksanakan koordinasi Tata Kelola Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pimpinan tinggi madya UOK wajib memerhatikan tugas dan fungsi UOPK.
(3)Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk:
1. a.peraturan perundang-undangan;
2. b.keputusan; atau
3. c.aturan kebijakan.
(4)Selain Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kebijakan Publik juga dapat diwujudkan dalam bentuk:
1. a.pernyataan resmi; dan
2. b.bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Format penyusunan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Terhadap tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), pejabat pimpinan tinggi madya UOK memberikan masukan berupa Prakebijakan kepada pimpinan UOPK.
(2)Prakebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
1. a.sinkronisasi rencana program penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan; dan
2. b.memastikan rancangan peraturan Badan sesuai dengan arah kebijakan nasional, rencana kerja strategis Badan dan variabel lain yang berkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan statistik.
(3)Prakebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pertimbangan akademik penyusunan regulasi.

BAB II

KEBIJAKAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN

Pasal 4

(1)Kebijakan Publik dapat berasal dari:
1. a.petunjuk atau arahan Kepala Badan; dan/atau
2. b.UOPK.
(2)UOPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan.

Pasal 5

Kebijakan Publik yang berasal dari UOPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun untuk:

a.melaksanakan perintah dari peraturan perundang- undangan;
b.tindak lanjut dari putusan pengadilan; dan/atau
c.kebutuhan organisasi.

Pasal 6

Kebijakan Publik yang diusulkan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebijakan dengan mempertimbangkan:

a.fakta, kejadian, atau peristiwa yang terjadi di masyarakat; dan/atau
b.dinamika kebijakan nasional.

Pasal 7

Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(3)huruf b dan huruf c di lingkungan Badan dibentuk berdasarkan tahapan:
1. a.pengusulan;
2. b.perumusan; dan
3. c.penetapan.

Pasal 8

(1)Dalam mengajukan usulan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UOPK berkoordinasi dengan UOK.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menilai:
1. a.urgensitas usulan Kebijakan Publik;
2. b.kesesuaian dan ketepatan usulan Kebijakan Publik dengan rencana kerja pemerintah, visi misi Badan, rencana strategis Badan, dan kemampuan keuangan negara; dan
3. c.risiko atau dampak dari usulan Kebijakan Publik.
(3)Untuk menilai usulan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
1. a.identifikasi dan validasi masalah; dan
2. b.penyaringan dan konsultasi publik.
(4)Identifikasi dan validasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan terhadap:
1. a.sumber masalah kebijakan yang mendorong inisiatif tindak lanjut perumusan kebijakan;
2. b.isu kebijakan yang merupakan bagian dari program prioritas nasional;
3. c.masalah kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan sektor kepentingan umum dan/atau kelompok masyarakat rentan; dan
4. d.masalah kebijakan yang menjadi perhatian khusus atau spesifik dari pemangku kepentingan.
(5)Penyaringan dan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
1. a.proses penyaringan masalah secara ilmiah dan demokratis;
2. b.agenda kebijakan mendesak untuk mengatasi permasalahan aktual; dan
3. c.pemetaan terhadap variabel permasalahan lainnya yang terkait.

Pasal 9

UOPK berdasarkan proses usulan kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengajukan konsep rancangan kebijakan kepada UOK.

Pasal 10

Berdasarkan konsep rancangan Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UOPK berkolaborasi dengan UOK melakukan:

a.pembentukan tim;
b.penyusunan naskah Prakebijakan;
c.penentuan pilihan kebijakan;
d.perumusan rancangan Kebijakan Publik berdasarkan penentuan pilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
e.penetapan kebijakan definitif.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…