DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Badan Statistik ini mengatur tentang ketentuan umum, BPS Provinsi, BPS kabupaten/kota, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, lokasi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat dengan Nomor B/246/M.KT.01/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
3.Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); www.peraturan.go.id 2023, No.429 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di daerah dibentuk instansi vertikal BPS yang terdiri atas:
1. a.BPS Provinsi; dan
2. b.BPS Kabupaten/Kota.

BAB II

BPS PROVINSI

Pasal 2

(1)BPS Provinsi merupakan instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.
(2)BPS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

BPS Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPS Provinsi menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan statistik dasar di provinsi;
b.koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Provinsi;
c.pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di provinsi; dan
d.penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Provinsi. www.peraturan.go.id 2023, No.429

Pasal 5

(1)BPS Provinsi terdiri atas:
1. a.Bagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi BPS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III BPS KABUPATEN/KOTA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

BAB III

BPS KABUPATEN/KOTA

Pasal 8

(1)BPS Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.
(2)BPS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh Kepala.

Pasal 9

BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPS Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota;
b.koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten/Kota;
c.pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di kabupaten/kota; dan
d.penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kabupaten/Kota. www.peraturan.go.id 2023, No.429

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…