DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan, penyusunan, penetapan dan pengundangan peraturan badan, monitoring dan evaluasi dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan/Keputusan di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pusat Statistik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4.Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
5.Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
2.Peraturan Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Peraturan Badan adalah Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan berdasarkan kewenangan.
3.Program Penyusunan Peraturan Badan yang selanjutnya disebut Progsun Peraturan Badan adalah alat atau instrumen yang digunakan dalam merencanakan pembentukan Peraturan bdan yang disusun secara sistematis.
4.Naskah Urgensi adalah naskah hasil analisis dan pengkajian hukum atau hasil penelitian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menggambarkan urgensi dari pembentukan Peraturan Badan.
5.Pemrakarsa adalah Pejabat Tinggi Madya atau Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan BPS yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Badan.
6.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat JDIH BPS adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum pada BPS secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7.Kepala Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Statistik.
8.Biro adalah unit kerja yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

(1)Perencanaan pembentukan Peraturan Badan dilakukan dalam Progsun Peraturan Badan.
(2)Progsun Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dan merupakan skala prioritas program pembentukan Peraturan Badan.
(3)Progsun Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Kepala Badan melalui Sekretaris Utama mengoordinasikan penyusunan Progsun Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Pemrakarsa menyampaikan usulan pembentukan Peraturan Badan kepada Sekretaris Utama dalam progsun Peraturan Badan.
(3)Usulan pembentukan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Naskah Urgensi yang berisi:
1. a.pendahuluan;
2. b.kajian teoritis dan praktik empiris;
3. c.evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
4. d.landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis;
5. e.jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan;
6. f.penutup; dan
7. g.daftar pustaka.
(4)Naskah Urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

(1)Sekretaris Utama menyelenggarakan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) untuk menyusun daftar Peraturan Badan yang masuk Progsun Peraturan Badan berdasarkan usulan dari Pemrakarsa dan hasil evaluasi Peraturan Badan.
(2)Sekretaris Utama menyampaikan usulan daftar rancangan Peraturan Badan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
(3)Daftar rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui oleh Kepala Badan ditetapkan menjadi Progsun Peraturan Badan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

(1)Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan penyusunan rancangan Peraturan Badan di luar Progsun Peraturan Badan.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.adanya kebutuhan nasional yang mendesak;
2. b.adanya perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
3. c.adanya kebutuhan mendesak untuk menjalankan tugas dan fungsi BPS.
(3)Usulan penyusunan rancangan Peraturan Badan di luar Progsun Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Utama dengan disertai Naskah Urgensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(4)Kepala Badan dapat menyetujui usulan penyusunan rancangan Peraturan Badan di luar Progsun yang disampaikan oleh Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan rancangan Peraturan Badan dilaksanakan berdasarkan Progsun Peraturan Badan atau berdasarkan usulan di luar Progsun Peraturan Badan.

Pasal 7

(1)Penyusunan rancangan Peraturan Badan dilakukan oleh Pemrakarsa.
(2)Dalam penyusunan rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat melibatkan unit kerja lain dan Biro.

Pasal 8

Dalam rangka perencanaan dan penyusunan Peraturan Badan, BPS dapat menerima masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Rancangan Peraturan Badan yang telah disusun oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Biro melalui Sekretaris Utama untuk dilakukan penyempurnaan.
(2)Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
1. a.penyelarasan rancangan Peraturan Badan dengan:
  1. 1.peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  2. 2.teknik penyusunan peraturan perundang- undangan.
2. b.menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Badan.
(3)Dalam melakukan penyempurnaan, Biro dapat melibatkan:
1. a.Pemrakarsa;
2. b.unit kerja lain yang terkait;
3. c.kementerian/lembaga yang terkait;
4. d.ahli hukum;
5. e.praktisi; dan/atau
6. f.akademisi.

Pasal 10

(1)Rancangan Peraturan Badan yang telah dilakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
(2)Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…