DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Nomor 2 Tahun 2019 Tahun 2019

Nomor: Nomor 2 Tahun 2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, jenis kegiatan dan permohonan pengenaan tarif, tata cara permohonan, abstraksi penggunaan data, perjanjian penggunaan data dan/atau informasi, biaya pengiriman dan jasa perbankan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) Terhadap Pihak Tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); www.peraturan.go.id 2019, No.229
3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5664);
5.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6.Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
7.Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108); www.peraturan.go.id 2019, No.229 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) TERHADAP PIHAK TERTENTU ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik meliputi penerimaan dari:
1. a.penjualan publikasi cetakan;
2. b.penjualan publikasi elektronik;
3. c.penjualan data mikro;
4. d.penjualan peta digital wilayah kerja statistik;
5. e.jasa pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
6. f.jasa pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
7. g.jasa penggunaan sarana dan prasarana yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik; dan
8. h.jasa pelayanan kegiatan statistik dan teknologi informasi berdasarkan kontrak kerja sama dengan pihak lain.
(2)Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik.
(3)Terhadap pihak tertentu atas jenis penerimaan negara bukan pajak, berupa penjualan publikasi cetakan, publikasi elektronik, data mikro, dan/atau peta digital wilayah kerja statistik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sampai dengan huruf d yang peruntukannya tidak bersifat komersial dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Penjualan publikasi cetakan dan penjualan data mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c www.peraturan.go.id 2019, No.229 berupa publikasi cetakan dan data mikro yang telah dirilis dan tersedia.
(5)Penjualan publikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa publikasi elektronik yang tidak tersedia pada laman Badan Pusat Statistik.
(6)Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.instansi pemerintah pusat dan daerah;
2. b.institusi pendidikan dalam negeri;
3. c.lembaga negara;
4. d.perwakilan negara asing; atau
5. e.lembaga internasional.
(7)Lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)huruf e merupakan lembaga internasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai oganisasi-organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan.

Pasal 2

Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (6) dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk kegiatan melaksanakan:

a.tugas kenegaraan dan/atau pemerintahan;
b.penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
c.pemberdayaan masyarakat; dan/atau
d.kewajiban/komitmen internasional.

Pasal 3

Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) diberikan 1 (satu) kali permohonan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. www.peraturan.go.id 2019, No.229

Pasal 4

(1)Tata cara permohonan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) dilaksanakan dengan cara pihak tertentu mengajukan surat permohonan kepada penanggung jawab pengelola data statistik.
(2)Penanggung jawab pengelola data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.Direktur Diseminasi Statistik untuk lingkup wilayah Indonesia atau lintas provinsi;
2. b.Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi untuk lingkup wilayah provinsi atau lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
3. c.Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota untuk lingkup wilayah kabupaten/kota.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
1. a.kepala unit organisasi yang menangani fungsi pengelolaan data dan informasi setingkat Pejabat Eselon II, untuk instansi pemerintah pusat dan Lembaga Negara;
2. b.kepala unit organisasi yang secara khusus menangani fungsi pengelolaan data dan informasi, untuk instansi pemerintah daerah;
3. c.dekan/direktur/pejabat setingkat Eselon II di lingkungan pendidikan tinggi atau kepala sekolah, untuk institusi pendidikan dalam negeri;
4. d.duta besar atau yang berwenang mewakilinya, untuk perwakilan negara asing;
5. e.kepala lembaga internasional atau yang berwenang mewakilinya, untuk lembaga internasional.
(4)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dengan disertai abstraksi penggunaan data untuk permohonan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik. www.peraturan.go.id 2019, No.229
(5)Abstraksi penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.tujuan;
3. c.metode;
4. d.cakupan wilayah;
5. e.jenis data, variabel, dan rentang waktu (khusus untuk data mikro); dan
6. f.rancangan hasil.

Pasal 5

Hasil abstraksi penggunaan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) berupa laporan/sinopsis dan diserahkan kepada penanggung jawab pengelola data statistik.

Pasal 6

(1)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), penanggung jawab pengelola data statistik dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan oleh pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4).
(2)Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format surat persetujuan atau penolakan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disetujui, maka pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) sebagai pemohon wajib menandatangani perjanjian penggunaan data dan/atau informasi.
(2)Perjanjian penggunaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan www.peraturan.go.id 2019, No.229 Badan ini.
(3)Dalam hal pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan seluruh atau sebagian ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian penggunaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak dapat mengajukan kembali permohonan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(4)Kepala Badan Pusat Statistik memberikan teguran tertulis kepada pihak tertentu yang tidak melaksanakan seluruh atau sebagian ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian penggunaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Contoh format teguran tertulis tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Biaya pengiriman dan jasa perbankan untuk pengiriman publikasi cetakan, publikasi elektronik, data mikro, dan peta digital wilayah kerja statistik yang sudah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dibebankan kepada pemohon.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) terhadap Pihak Tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 444), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No.229 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2019 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, ttd SUHARIYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2019, No.229 www.peraturan.go.id 2019, No.229 www.peraturan.go.id 2019, No.229 www.peraturan.go.id 2019, No.229 www.peraturan.go.id 2019, No.229 www.peraturan.go.id 2019, No.229 www.peraturan.go.id 2019, No.229 www.peraturan.go.id 2019, No.229 www.peraturan.go.id 2019, No.229 www.peraturan.go.id 2019, No.229 www.peraturan.go.id 2019, No.229 www.peraturan.go.id 2019, No.229 www.peraturan.go.id 2019, No.229 www.peraturan.go.id 2019, No.229 www.peraturan.go.id 2019, No.229 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…