DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Nomor 4 Tahun 2019 Tahun 2019

Nomor: Nomor 4 Tahun 2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggara, prinsip dalam penyelenggaraan statistik sektoral, norma, standar, prosedur dan kriteria, penyebarluasan data, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi,pendanaan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2019, No.1270 Indonesia Nomor 3683);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
5.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6.Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);
7.Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat www.peraturan.go.id 2019, No.1270 Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
5.Badan Pusat Statistik Provinsi yang selanjutnya disingkat BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.
6.Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal www.peraturan.go.id 2019, No.1270 BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.
7.Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
8.Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
9.Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
10.Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
11.Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
12.Metadata adalah informasi yang menggambarkan atau mendokumentasikan tentang data.
13.Produsen Data dilingkup Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat menghasilkan data.
14.Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya.
15.Sampel adalah sebagian unit populasi yang menjadi objek penelitian untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi.
16.Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh www.peraturan.go.id 2019, No.1270 karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
17.Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
18.Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 2

Norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

a.mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien;
b.meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Statistik antara pemerintah pusat dan daerah; dan
c.menyediakan data Statistik Sektoral yang berkualitas.

BAB II

PENYELENGGARA

Pasal 3

Statistik Sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama.

BAB III

PRINSIP DALAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Pasal 4

Prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral, yaitu:

a.Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang www.peraturan.go.id 2019, No.1270 berkepentingan tanpa terkecuali;
b.Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
c.Statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian;
d.Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada BPS untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;
e.Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden;
f.Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;
g.penyelenggaraan Statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.penyelenggaraan Statistik mendukung koordinasi BPS dalam mencapai sistem Statistik yang konsisten, efisien, dan efektif;
i.penyelenggaraan Statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan
j.penyelenggaraan Statistik dalam bentuk kerja sama, diutamakan dalam rangka perbaikan Statistik nasional. www.peraturan.go.id 2019, No.1270

BAB IV

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA

Pasal 5

Norma penyelenggaraan Statistik Sektoral yaitu:

a.diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas, dan akuntabel; dan
b.menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual.

Pasal 6

Standar penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu:

a.memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang Statistik;
b.memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
c.menggunakan konsep definisi, Metadata, dan metodologi Statistik yang baku.

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral, Pemerintah Daerah memperoleh Data melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Tahapan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : www.peraturan.go.id 2019, No.1270
1. a.perencanaan Data;
2. b.pengumpulan Data;
3. c.pemeriksaan Data; dan
4. d.penyebarluasan Data.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Survei dan hasilnya dipublikasikan, wajib:
1. a.meminta rekomendasi BPS dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei kepada BPS;
2. b.mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS; dan
3. c.menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada BPS.
(2)Sebelum menyampaikan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban terlebih dahulu mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan rancangan yang telah ada di rujukan Statistik dan Data yang ada di BPS.
(3)Rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. a.nama instansi;
2. b.judul;
3. c.tujuan;
4. d.jenis Data yang akan dikumpulkan;
5. e.wilayah kegiatan;
6. f.metode yang akan digunakan;
7. g.objek Populasi dan jumlah responden; dan
8. h.waktu pelaksanaan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengusulkan rancangan penyelenggaraan kepada: www.peraturan.go.id 2019, No.1270
1. a.Kepala BPS, apabila wilayah kegiatannya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi;
2. b.Kepala BPS Provinsi, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) provinsi atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
3. c.Kepala BPS Kabupaten/Kota, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) kabupaten/kota.
(2)Rancangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik.
(3)Rancangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan formulir pemberitahuan Survei Statistik Sektoral yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

(1)BPS mengevaluasi rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan isi rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf h.
(3)BPS memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah berupa surat rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disampaikan kepada Perangkat Daerah yang mengusulkan rancangan kegiatan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik serta ditembuskan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…