DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Perekayasa dan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, perlu menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Perekayasa dan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

2.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 406);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 666);
5.Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa adalah jumlah dan komposisi jabatan fungsional perekayasa yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi dalam jangka waktu tertentu.
2.Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan adalah jumlah dan komposisi jabatan fungsional teknisi penelitian dan perekayasaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan layanan teknis dan operasional yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi dalam jangka waktu tertentu.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Pejabat Fungsional Perekayasa yang selanjutnya disebut Perekayasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi.
5.Pejabat Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan yang selanjutnya disebut Teknisi Litkayasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan layanan teknis dan operasional yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi.
6.Jabatan Fungsional Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi.
7.Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan layanan teknis dan operasional yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi.
8.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perekayasa dan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional.
9.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10.Kelompok Kegiatan Pengkajian dan Penerapan yang selanjutnya disebut Kelompok Kegiatan adalah kelompok dalam unit kerja yang dibentuk untuk melakukan kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan sesuai dengan target jangka menengah maupun panjang instansi.

BAB II

PENGHITUNGAN

Pasal 2

(1)Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Perekayasa dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
1. a.jumlah program/kegiatan pengkajian;
2. b.jumlah program/kegiatan penerapan; dan
3. c.rasio peran dan jenjang Jabatan Fungsional Perekayasa pada sistem tata kerja kerekayasaan.
(2)Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
1. a.jumlah program penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
2. b.jumlah sarana dan prasarana penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Jumlah program/kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jumlah program/kegiatan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai melalui jumlah target keluaran kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi rata-rata per tahun.
(4)Rasio peran dan jenjang Jabatan Fungsional Perekayasa pada sistem tata kerja kerekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai melalui tingkat kualitas keluaran target program/kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi rata-rata per tahun.
(5)Jumlah program penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan jumlah sarana dan prasarana penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai melalui jumlah kegiatan penelitian, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi rata-rata per tahun.
(6)Jumlah target keluaran kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tingkat kualitas keluaran target program/kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada dokumen target rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya yang disahkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat pimpinan tinggi madya yang diberi kewenangan terkait dengan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

(1)Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa pada suatu Instansi Pemerintah merupakan akumulasi dari Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama.
(2)Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tingkat kualitas keluaran target program/kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi rata-rata per tahun.
(3)Tingkat kualitas keluaran target program/kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
1. a.kategori I, kualitas keluaran berupa kekayaan intelektual yang dikabulkan atau setara; dan
2. b.kategori II, kualitas keluaran berupa kekayaan intelektual terdaftar atau setara.
(4)Kategori I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai dasar penghitungan jumlah kebutuhan Perekayasa ahli madya dan ahli utama pada 1 (satu) Kelompok Kegiatan.
(5)Kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai dasar penghitungan jumlah kebutuhan Perekayasa ahli pertama dan ahli muda pada 1 (satu) Kelompok Kegiatan.
(6)Ketentuan mengenai kekayaan intelektual yang dikabulkan atau setara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan kekayaan intelektual terdaftar atau setara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

(1)Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan pada suatu Instansi Pemerintah merupakan akumulasi dari Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan terampil, mahir, dan penyelia.
(2)Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan terampil, mahir, dan penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi rata-rata per tahun.

Pasal 5

(1)Ketentuan mengenai formulasi penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2)Ketentuan mengenai formulasi penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

USULAN REKOMENDASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN/ATAU JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

Pasal 6

(1)Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah mengajukan usulan rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan kepada Instansi Pembina melalui unit kerja yang menyelenggarakan tugas pembinaan jabatan fungsional dengan melampirkan:
1. a.rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6); dan
2. b.penghitungan usulan kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
(2)Instansi Pembina memberikan surat rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan berdasarkan hasil reviu terhadap usulan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Usulan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Perekayasa dan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan.

Pasal 7

(1)Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah mengajukan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan memberikan tembusan kepada Instansi Pembina.
(2)Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan surat rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dari Instansi Pembina dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.
(3)Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

EVALUASI

Pasal 8

(1)Evaluasi penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
(2)Evaluasi penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap terjadi perubahan rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya yang disahkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat pimpinan tinggi madya yang diberi kewenangan terkait dengan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Instansi Pembina.

Pasal 9

Evaluasi penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan secara nasional dilakukan oleh Instansi Pembina.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2023 KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL ttd. LAKSANA TRI HANDOKO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 914 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Mila Kencana SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DIKABULKAN ATAU SETARA DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL TERDAFTAR ATAU SETARA No. Kategori I Kekayaan Intelektual Dikabulkan atau Setara Kategori II Kekayaan Intelektual Terdaftar atau Setara 1 Paten dikabulkan Paten terdaftar 2 Pelepasan perlindungan varietas tanaman Perlindungan varietas tanaman terdaftar 3 Pelepasan rumpun atau galur hewan Rumpun atau galur hewan ditetapkan 4 Pelepasan benih unggul tanaman hutan Hak cipta perangkat lunak terdaftar 5 Transaksi lisensi berbasis kekayaan intelektual Desain industri terdaftar 6 - Desain dan tata letak sirkuit terpadu terdaftar 7 - Kekayaan intelektual hasil pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terdaftar lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL ttd. LAKSANA TRI HANDOKO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Mila Kencana SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN FORMULASI PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA A. Formulasi Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa sebagai berikut: - Kategori I : 𝑦 = 0,636𝑥 + 2,1768 - Kategori II : 𝑦 = 0,5789𝑥 + 4,3954 Dimana; y = jumlah kebutuhan Perekayasa, dengan nilai pembulatan ke satuan terdekat. x = jumlah target kekayaan intelektual, dengan nilai minimal sebesar 1. Apabila terdapat target yang terdiri dari berbagai jenis kekayaan intelektual dalam 1 (satu) kategori, maka nilai yang dipilih yaitu nilai tertinggi. B. Komposisi pembagian Perekayasa hasil dari penghitungan pada huruf A, yaitu: - Kategori I: ahli utama sebesar 1 4 (satu per empat) dari jumlah kebutuhan dengan nilai pembulatan ke satuan terdekat, selebihnya ahli madya. - Kategori II: ahli muda sebesar 1 2 (satu per dua) dari jumlah kebutuhan dengan nilai pembulatan ke satuan terdekat, selebihnya ahli pertama. C. Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa Sebuah unit kerja X memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki target rata-rata per tahun sebanyak 7 (tujuh) Kekayaan Intelektual. Target tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) Kelompok Kegiatan (KK), yaitu: - KK 1 = Paten Granted sebanyak 3 (tiga) dan PVT terdaftar sebanyak 1 (satu); dan - KK 2 = Paten Granted sebanyak 2 (dua) dan pelepasan PVT sebanyak 1 (satu). Penghitungan Kebutuhan Jabatan Perekayasa, sebagai berikut: - KK 1 Kategori I ; 𝑥 = 3, maka 𝑦 = 0,636(3) + 2,1768 𝑦 = 4 Komposisi; 1 ahli utama, 3 ahli madya Kategori II ; 𝑥 = 1, maka 𝑦 = 0,578(1) + 4,3954 𝑦 = 5 Komposisi; 3 ahli muda, 2 ahli pertama - KK 2 Kategori I ; 𝑥1 = 2, 𝑥2 = 1, maka 𝑦 = 0,636(2) + 2,1768 𝑦 = 3 Komposisi; 1 ahli utama, 2 ahli madya Sehingga Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa setiap jenjang pada unit kerja X yaitu;

a.jenjang ahli pertama sebanyak 2 (dua) orang;
b.jenjang ahli muda sebanyak 3 (tiga) orang;
c.jenjang ahli madya sebanyak 5 (lima) orang; dan
d.jenjang ahli utama sebanyak 2 (dua) orang. Total Kebutuhan sebanyak 12 (dua belas) orang Perekayasa. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL ttd. LAKSANA TRI HANDOKO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Mila Kencana SALINAN LAMPIRAN III PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN FORMULASI PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN A. Rasio jumlah kegiatan penelitian, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap jumlah kebutuhan Teknisi Litkayasa ditentukan sebesar 1 : 1. B. Prioritas dan komposisi pembagian kebutuhan Teknisi Litkayasa hasil dari penghitungan pada huruf A, yaitu: - Prioritas 1 = Teknisi Litkayasa penyelia, komposisi sebesar 1 2 dari jumlah kebutuhan dengan nilai pembulatan ke satuan terdekat. - Prioritas 2 = Teknisi Litkayasa mahir, komposisi sebesar 1 3 dari jumlah kebutuhan dengan nilai pembulatan ke satuan terdekat. - Prioritas 3 = Teknisi Litkayasa terampil sebesar nilai kebutuhan Teknisi Litkayasa hasil dari penghitungan pada huruf A dikurangi nilai penghitungan prioritas 1 dan prioritas 2. C. Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa: Sebuah unit kerja X memiliki tugas dan fungsi terkait pelaksana teknis dan operasional penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki target rata-rata per tahun sebanyak 12 kegiatan. Sehingga kebutuhan Jabatan Teknisi Litkayasa sebesar 12, dengan komposisi per jenjang sebagai berikut: - Prioritas 1 = 1 2 x 12 = 6 untuk jenjang penyelia - Prioritas 2 = 1 3 x 12 = 4 untuk jenjang mahir - Prioritas 3 = 12 – (6 + 4) = 12 – 10 = 2 untuk jenjang terampil KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL ttd. LAKSANA TRI HANDOKO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Mila Kencana

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Perekayasa dan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, perlu menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Perekayasa dan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 406);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 666);
5.Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa adalah jumlah dan komposisi jabatan fungsional perekayasa yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi dalam jangka waktu tertentu.
2.Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan adalah jumlah dan komposisi jabatan fungsional teknisi penelitian dan perekayasaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan layanan teknis dan operasional yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi dalam jangka waktu tertentu.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Pejabat Fungsional Perekayasa yang selanjutnya disebut Perekayasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi.
5.Pejabat Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan yang selanjutnya disebut Teknisi Litkayasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan layanan teknis dan operasional yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi.
6.Jabatan Fungsional Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi.
7.Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan layanan teknis dan operasional yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi.
8.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perekayasa dan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional.
9.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10.Kelompok Kegiatan Pengkajian dan Penerapan yang selanjutnya disebut Kelompok Kegiatan adalah kelompok dalam unit kerja yang dibentuk untuk melakukan kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan sesuai dengan target jangka menengah maupun panjang instansi.

BAB II

PENGHITUNGAN

Pasal 2

(1)Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Perekayasa dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
1. a.jumlah program/kegiatan pengkajian;
2. b.jumlah program/kegiatan penerapan; dan
3. c.rasio peran dan jenjang Jabatan Fungsional Perekayasa pada sistem tata kerja kerekayasaan.
(2)Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
1. a.jumlah program penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
2. b.jumlah sarana dan prasarana penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Jumlah program/kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jumlah program/kegiatan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai melalui jumlah target keluaran kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi rata-rata per tahun.
(4)Rasio peran dan jenjang Jabatan Fungsional Perekayasa pada sistem tata kerja kerekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai melalui tingkat kualitas keluaran target program/kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi rata-rata per tahun.
(5)Jumlah program penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan jumlah sarana dan prasarana penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai melalui jumlah kegiatan penelitian, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi rata-rata per tahun.
(6)Jumlah target keluaran kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tingkat kualitas keluaran target program/kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada dokumen target rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya yang disahkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat pimpinan tinggi madya yang diberi kewenangan terkait dengan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

(1)Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa pada suatu Instansi Pemerintah merupakan akumulasi dari Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama.
(2)Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tingkat kualitas keluaran target program/kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi rata-rata per tahun.
(3)Tingkat kualitas keluaran target program/kegiatan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
1. a.kategori I, kualitas keluaran berupa kekayaan intelektual yang dikabulkan atau setara; dan
2. b.kategori II, kualitas keluaran berupa kekayaan intelektual terdaftar atau setara.
(4)Kategori I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai dasar penghitungan jumlah kebutuhan Perekayasa ahli madya dan ahli utama pada 1 (satu) Kelompok Kegiatan.
(5)Kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai dasar penghitungan jumlah kebutuhan Perekayasa ahli pertama dan ahli muda pada 1 (satu) Kelompok Kegiatan.
(6)Ketentuan mengenai kekayaan intelektual yang dikabulkan atau setara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan kekayaan intelektual terdaftar atau setara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

(1)Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan pada suatu Instansi Pemerintah merupakan akumulasi dari Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan terampil, mahir, dan penyelia.
(2)Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan terampil, mahir, dan penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi rata-rata per tahun.

Pasal 5

(1)Ketentuan mengenai formulasi penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2)Ketentuan mengenai formulasi penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

USULAN REKOMENDASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN/ATAU JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

Pasal 6

(1)Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah mengajukan usulan rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan kepada Instansi Pembina melalui unit kerja yang menyelenggarakan tugas pembinaan jabatan fungsional dengan melampirkan:
1. a.rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6); dan
2. b.penghitungan usulan kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
(2)Instansi Pembina memberikan surat rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan berdasarkan hasil reviu terhadap usulan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Usulan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Perekayasa dan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan.

Pasal 7

(1)Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah mengajukan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan memberikan tembusan kepada Instansi Pembina.
(2)Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan surat rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dari Instansi Pembina dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.
(3)Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

EVALUASI

Pasal 8

(1)Evaluasi penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
(2)Evaluasi penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap terjadi perubahan rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya yang disahkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat pimpinan tinggi madya yang diberi kewenangan terkait dengan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Instansi Pembina.

Pasal 9

Evaluasi penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa dan/atau Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan secara nasional dilakukan oleh Instansi Pembina.

Pasal 10

a.jenjang ahli pertama sebanyak 2 (dua) orang;
b.jenjang ahli muda sebanyak 3 (tiga) orang;
c.jenjang ahli madya sebanyak 5 (lima) orang; dan
d.jenjang ahli utama sebanyak 2 (dua) orang. Total Kebutuhan sebanyak 12 (dua belas) orang Perekayasa. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL ttd. LAKSANA TRI HANDOKO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Mila Kencana SALINAN LAMPIRAN III PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN FORMULASI PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN A. Rasio jumlah kegiatan penelitian, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap jumlah kebutuhan Teknisi Litkayasa ditentukan sebesar 1 : 1. B. Prioritas dan komposisi pembagian kebutuhan Teknisi Litkayasa hasil dari penghitungan pada huruf A, yaitu: - Prioritas 1 = Teknisi Litkayasa penyelia, komposisi sebesar 1 2 dari jumlah kebutuhan dengan nilai pembulatan ke satuan terdekat. - Prioritas 2 = Teknisi Litkayasa mahir, komposisi sebesar 1 3 dari jumlah kebutuhan dengan nilai pembulatan ke satuan terdekat. - Prioritas 3 = Teknisi Litkayasa terampil sebesar nilai kebutuhan Teknisi Litkayasa hasil dari penghitungan pada huruf A dikurangi nilai penghitungan prioritas 1 dan prioritas 2. C. Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perekayasa: Sebuah unit kerja X memiliki tugas dan fungsi terkait pelaksana teknis dan operasional penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki target rata-rata per tahun sebanyak 12 kegiatan. Sehingga kebutuhan Jabatan Teknisi Litkayasa sebesar 12, dengan komposisi per jenjang sebagai berikut: - Prioritas 1 = 1 2 x 12 = 6 untuk jenjang penyelia - Prioritas 2 = 1 3 x 12 = 4 untuk jenjang mahir - Prioritas 3 = 12 – (6 + 4) = 12 – 10 = 2 untuk jenjang terampil KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL ttd. LAKSANA TRI HANDOKO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Mila Kencana

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2021