DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 982)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pengelolaan penghunian rumah negara di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik, telah ditetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
c.bahwa Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum mengakomodir kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
3.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
6.Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
7.Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 982); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 982) diubah sebagai berikut:
1.Diantara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 5a dan 5b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pegawai negeri di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
2.Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
3.Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.
4.Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Negara sesuai dengan fungsi dan statusnya.
5.Penghuni Rumah Negara adalah pejabat dan/atau pegawai yang menghuni Rumah Negara. 5a. Pejabat adalah pejabat struktural atau pejabat non struktural yang disetarakan dengan pejabat struktural. 5b. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada pegawai negeri sipil melalui pendidikan formal.
6.Izin Penghunian Rumah Negara adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau pejabat yang ditunjuk kepada Penghuni Rumah Negara yang telah memenuhi persyaratan dan dipertimbangkan untuk menghuni Rumah Negara.
7.Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
8.Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara di lingkungan BRIN.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Penggolongan Rumah Negara terdiri atas:
1. a.Rumah Negara Golongan I; dan
2. b.Rumah Negara Golongan II.
(2)Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.rumah tapak di dalam kawasan BRIN dan di luar kawasan BRIN; dan
2. b.rumah susun di dalam kawasan BRIN.
(3)Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas rumah susun di luar kawasan BRIN.
(4)Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diperuntukan bagi pejabat dan pegawai negeri di lingkungan BRIN.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Persyaratan pengajuan permohonan Penghunian Rumah Negara bagi pejabat atau pegawai negeri meliputi:
1. a.berstatus pegawai negeri aktif di BRIN dengan sisa masa kerja aktif paling singkat 3 (tiga) tahun;
2. b.tidak sedang menjalankan Tugas Belajar;
3. c.belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.tidak sedang menghuni Rumah Negara lainnya atas nama suami/istri.
(2)Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pejabat atau pegawai yang memiliki rumah pribadi di wilayah aglomerasi yang sama dengan penempatan kerjanya tidak dapat mengajukan permohonan Penghunian Rumah Negara.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan jika suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.

4.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Izin Penghunian Rumah Negara diberikan kepada calon Penghuni Rumah Negara.
(2)Izin Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.keputusan Kepala BRIN atau pejabat setingkat eselon I yang mendapat pendelegasian tentang penunjukan Penghunian Rumah Negara; dan
2. b.surat izin Penghunian Rumah Negara.
(3)Surat Izin Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan setelah keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan.
(4)Surat Izin Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib ditandatangani oleh calon Penghuni Rumah Negara dan Pejabat struktural setingkat eselon 2 yang menangani pengelolaan Rumah Negara.
(5)Calon Penghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menandatangani surat Izin Penghunian Rumah Negara paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan.

5.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I untuk Pejabat berlaku selama Pejabat yang bersangkutan menduduki jabatannya.
(2)Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I untuk pegawai berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali melalui proses evaluasi.
(3)Perpanjangan Izin Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

6.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Penghuni Rumah Negara wajib:

a.menandatangani surat pernyataan bersedia mengembalikan Rumah Negara apabila Izin Penghunian Rumah Negara telah berakhir;
b.memelihara dan memanfaatkan Rumah Negara sesuai dengan fungsinya;
c.menjaga ketertiban dan keamanan serta kebersihan dan keasrian Rumah Negara;
d.menempati Rumah Negara paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Izin Penghunian Rumah Negara diterima;
e.membayar sewa Rumah Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, membayar pajak bumi dan bangunan, retribusi, daya listrik, air, dan lain-lain yang berkaitan dengan Penghunian Rumah Negara; dan
f.mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara dalam kondisi baik beserta kuncinya kepada unit kerja yang mempunyai tugas pengelolaan barang milik negara paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak jangka waktu Izin Penghunian Rumah Negara berakhir atau diterima pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara.
1. 7.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Izin Penghunian Rumah Negara dicabut apabila:

a.terkena rencana tata ruang;
b.permohonan dari Penghuni Rumah Negara yang bersangkutan;
c.Penghuni Rumah Negara memasuki batas usia pensiun;
d.Penghuni Rumah Negara menjalani Tugas Belajar;
e.untuk Pejabat yang menghuni Rumah Negara, sudah tidak menjabat di lingkungan BRIN;
f.Penghuni Rumah Negara melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau tidak melaksanakan kewajiban Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
g.Penghuni Rumah Negara berstatus pegawai yang tidak mengusulkan perpanjangan Izin Penghunian Rumah Negara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) sebelum berakhir Izin Penghunian Rumah Negara;
h.Penghuni Rumah Negara menjalani cuti di luar tanggungan negara;
i.Penghuni Rumah Negara diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri;
j.Penghuni Rumah Negara mutasi keluar ke Kementerian/Lembaga lain atau Pemerintah Daerah; dan/atau
k.Penghuni Rumah Negara meninggal dunia. Pasal II Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2025 KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL, Œ LAKSANA TRI HANDOKO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6 Tahun 2025

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 38 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 38 Tahun 2022