DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 38 Tahun 2022

Nomor: 38
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pengelolaan penghunian rumah negara di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik, perlu pengaturan mengenai penghunian rumah negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional memberikan surat izin penghunian rumah negara kepada pegawai/pejabat di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 SALINAN Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
3.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
6.Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pegawai negeri di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
2.Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
3.Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.
4.Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Negara sesuai dengan fungsi dan statusnya.
5.Penghuni Rumah Negara adalah pejabat dan/atau pegawai yang menghuni Rumah Negara.
6.Izin Penghunian Rumah Negara adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau pejabat yang ditunjuk kepada Penghuni Rumah Negara yang telah memenuhi persyaratan dan dipertimbangkan untuk menghuni Rumah Negara.
7.Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
8.Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara di lingkungan BRIN.

BAB II

PENGGOLONGAN RUMAH NEGARA

Pasal 2

(1)Penggolongan Rumah Negara terdiri atas:
1. a.Rumah Negara Golongan I; dan
2. b.Rumah Negara Golongan II.
(2)Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.rumah tapak; dan
2. b.rumah susun;
(3)Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pejabat dan pegawai negeri di lingkungan BRIN.

Pasal 3

Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Rumah Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BRIN.

BAB III

PERSYARATAN DAN PENGUSULAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Pasal 4

(1)Persyaratan pengajuan permohonan Penghunian Rumah Negara bagi pejabat atau pegawai negeri meliputi:
1. a.berstatus pegawai negeri aktif di BRIN;
2. b.belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.tidak sedang menghuni Rumah Negara lainnya atas nama suami/istri.
(2)Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang memiliki rumah pribadi di wilayah aglomerasi yang sama dengan penempatan kerjanya tidak dapat mengajukan permohonan Penghunian Rumah Negara.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan jika suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.

Pasal 5

(1)Pejabat atau pegawai negeri yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengusulkan permohonan Penghunian Rumah Negara kepada Sekretaris Utama.
(2)Permohonan Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditandatangani pemohon dan diketahui oleh pimpinan Unit Kerja.
(3)Surat permohonan Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

(1)Sekretaris Utama melakukan penilaian permohonan penghunian sesuai dengan kriteria penilaian.
(2)Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Penghunian Rumah Negara.

Pasal 7

Sekretaris Utama menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Kepala BRIN untuk mendapatkan persetujuan penunjukan Penghunian Rumah Negara.

BAB IV

PEMBERIAN IZIN PENGHUNIAN DAN JANGKA WAKTU PENGHUNIAN

Pasal 8

(1)Izin Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada calon Penghuni Rumah Negara.
(2)Izin Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BRIN atau Keputusan pejabat yang mendapatkan pendelegasian.

Pasal 9

Penghunian Rumah Negara mulai berlaku sejak ditetapkan Izin Penghunian Rumah Negara sampai dengan berakhirnya Izin Penghunian Rumah Negara.

Pasal 10

Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I berlaku selama pejabat yang bersangkutan menduduki jabatannya.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pengelolaan penghunian rumah negara di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik, perlu pengaturan mengenai penghunian rumah negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional memberikan surat izin penghunian rumah negara kepada pegawai/pejabat di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
3.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
6.Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pegawai negeri di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
2.Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
3.Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.
4.Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Negara sesuai dengan fungsi dan statusnya.
5.Penghuni Rumah Negara adalah pejabat dan/atau pegawai yang menghuni Rumah Negara.
6.Izin Penghunian Rumah Negara adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau pejabat yang ditunjuk kepada Penghuni Rumah Negara yang telah memenuhi persyaratan dan dipertimbangkan untuk menghuni Rumah Negara.
7.Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
8.Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara di lingkungan BRIN.

BAB II

PENGGOLONGAN RUMAH NEGARA

Pasal 2

(1)Penggolongan Rumah Negara terdiri atas:
1. a.Rumah Negara Golongan I; dan
2. b.Rumah Negara Golongan II.
(2)Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.rumah tapak; dan
2. b.rumah susun;
(3)Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pejabat dan pegawai negeri di lingkungan BRIN.

Pasal 3

Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Rumah Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BRIN.

BAB III

PERSYARATAN DAN PENGUSULAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Pasal 4

(1)Persyaratan pengajuan permohonan Penghunian Rumah Negara bagi pejabat atau pegawai negeri meliputi:
1. a.berstatus pegawai negeri aktif di BRIN;
2. b.belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.tidak sedang menghuni Rumah Negara lainnya atas nama suami/istri.
(2)Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang memiliki rumah pribadi di wilayah aglomerasi yang sama dengan penempatan kerjanya tidak dapat mengajukan permohonan Penghunian Rumah Negara.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan jika suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.

Pasal 5

(1)Pejabat atau pegawai negeri yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengusulkan permohonan Penghunian Rumah Negara kepada Sekretaris Utama.
(2)Permohonan Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditandatangani pemohon dan diketahui oleh pimpinan Unit Kerja.
(3)Surat permohonan Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

(1)Sekretaris Utama melakukan penilaian permohonan penghunian sesuai dengan kriteria penilaian.
(2)Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Penghunian Rumah Negara.

Pasal 7

Sekretaris Utama menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Kepala BRIN untuk mendapatkan persetujuan penunjukan Penghunian Rumah Negara.

BAB IV

PEMBERIAN IZIN PENGHUNIAN DAN JANGKA WAKTU PENGHUNIAN

Pasal 8

(1)Izin Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada calon Penghuni Rumah Negara.
(2)Izin Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BRIN atau Keputusan pejabat yang mendapatkan pendelegasian.

Pasal 9

Penghunian Rumah Negara mulai berlaku sejak ditetapkan Izin Penghunian Rumah Negara sampai dengan berakhirnya Izin Penghunian Rumah Negara.

Pasal 10

Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I berlaku selama pejabat yang bersangkutan menduduki jabatannya.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2005

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2005

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6 Tahun 2025