DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal di lingkungan BSSN perlu pengaturan mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan internal yang baku dan mengikat bagi semua unit kerja di BSSN;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Internal di Badan Siber dan Sandi Negara; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1464); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN INTERNAL DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

PENDAHULUAN A. Umum ………………………………………………………………………………………..………..

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
2.Program Regulasi Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Progsi BSSN adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal di Badan Siber dan Sandi Negara yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
3.Panitia Kerja Tetap Progsi BSSN yang selanjutnya disebut Panjatap adalah panitia kerja yang ditetapkan untuk membentuk, memonitor, dan mengevaluasi Progsi BSSN.
4.Penggagas adalah Sekretaris Utama, deputi, Inspektur, kepala pusat, atau kepala unit pelaksana teknis yang mengajukan rencana penyusunan peraturan perundang- undangan dan peraturan internal.

Pasal 2

Pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembentukan peraturan internal di BSSN dilaksanakan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.penyusunan;
c.pengesahan atau penetapan;
d.pengundangan; dan
e.salinan, dokumentasi, dan penyebarluasan.

Pasal 3

(1)Peraturan perundang-undangan di BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.undang-undang;
2. b.peraturan pemerintah;
3. c.peraturan presiden; dan
4. d.peraturan BSSN.
(2)Peraturan internal di BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.peraturan Kepala BSSN;
2. b.peraturan kepala unit kerja; dan
3. c.peraturan kepala unit pelaksana teknis.

BAB II

(JUDUL BAB) A. ……………………………………………………………………................……………….

Pasal 4

(1)Perencanaan pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan internal di BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dalam Progsi BSSN.
(2)Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.judul rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal; dan
2. b.Penggagas.
(3)Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun oleh Kepala BSSN.

Pasal 5

(1)Progsi BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk oleh Panjatap.
(2)Pembentukan Progsi BSSN oleh Panjatap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
1. a.arah kebijakan pembangunan nasional;
2. b.delegasi peraturan perundang-undangan;
3. c.pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN; dan/atau
4. d.ketersediaan sumber daya dalam penyelesaian peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
(3)Pembentukan Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi pada prinsip penyederhanaan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

Pasal 6

(1)Panjatap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSSN.
(2)Panjatap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua, dijabat oleh Sekretaris Utama;
2. b.sekretaris, dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan;
3. c.anggota, terdiri atas:
  1. 1.1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi pratama dari Sekretariat Utama;
  2. 2.1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi pratama dari setiap deputi;
  3. 3.1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi pratama dari Inspektorat;
  4. 4.1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi pratama dari setiap pusat;
  5. 5.kepala unit pelaksana teknis;
  6. 6.koordinator kelompok hukum;
  7. 7.koordinator kelompok perencanaan; dan
  8. 8.koordinator kelompok pengelolaan kinerja, dan
4. d.tim sekretariat, paling sedikit terdiri atas perancang peraturan perundang-undangan, perencana dan analis anggaran.
(3)Panjatap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan rapat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.

Pasal 7

Panjatap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

a.membentuk Progsi BSSN;
b.melakukan koordinasi dan pembahasan Progsi BSSN dengan unit kerja terkait; dan
c.memonitor dan mengevaluasi realisasi Progsi BSSN.

Pasal 8

Progsi BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk melalui tahapan:

a.pengusulan;
b.pembahasan; dan
c.penetapan Progsi BSSN.

Pasal 9

(1)Tahap pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan proses penyampaian usulan rencana pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal oleh Penggagas kepada Panjatap.
(2)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan maret setiap tahun berjalan untuk Progsi BSSN tahun berikut.
(3)Usulan rencana pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dan disinkronisasikan di lingkungan internal Penggagas sebelum diusulkan kepada Panjatap.

Pasal 10

(1)Penyampaian usulan rencana pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui surat penyampaian oleh Penggagas kepada ketua Panjatap yang disertai dengan keterangan awal pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal.
(2)Keterangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.judul rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau rancangan peraturan internal;
2. b.dasar hukum penyusunan peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan internal;
3. c.latar belakang penyusunan peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan internal;
4. d.pokok pengaturan rancangan peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan internal; dan
5. e.target waktu penyusunan peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan internal.
(3)Format keterangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal di lingkungan BSSN perlu pengaturan mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan internal yang baku dan mengikat bagi semua unit kerja di BSSN;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1464); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN INTERNAL DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

PENDAHULUAN A. Umum ………………………………………………………………………………………..………..

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
2.Program Regulasi Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Progsi BSSN adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal di Badan Siber dan Sandi Negara yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
3.Panitia Kerja Tetap Progsi BSSN yang selanjutnya disebut Panjatap adalah panitia kerja yang ditetapkan untuk membentuk, memonitor, dan mengevaluasi Progsi BSSN.
4.Penggagas adalah Sekretaris Utama, deputi, Inspektur, kepala pusat, atau kepala unit pelaksana teknis yang mengajukan rencana penyusunan peraturan perundang- undangan dan peraturan internal.

Pasal 2

Pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembentukan peraturan internal di BSSN dilaksanakan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.penyusunan;
c.pengesahan atau penetapan;
d.pengundangan; dan
e.salinan, dokumentasi, dan penyebarluasan.

Pasal 3

(1)Peraturan perundang-undangan di BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.undang-undang;
2. b.peraturan pemerintah;
3. c.peraturan presiden; dan
4. d.peraturan BSSN.
(2)Peraturan internal di BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.peraturan Kepala BSSN;
2. b.peraturan kepala unit kerja; dan
3. c.peraturan kepala unit pelaksana teknis.

BAB II

(JUDUL BAB) A. ……………………………………………………………………................……………….

Pasal 4

(1)Perencanaan pembentukan peraturan perundang- undangan dan peraturan internal di BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dalam Progsi BSSN.
(2)Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.judul rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal; dan
2. b.Penggagas.
(3)Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun oleh Kepala BSSN.

Pasal 5

(1)Progsi BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk oleh Panjatap.
(2)Pembentukan Progsi BSSN oleh Panjatap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
1. a.arah kebijakan pembangunan nasional;
2. b.delegasi peraturan perundang-undangan;
3. c.pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN; dan/atau
4. d.ketersediaan sumber daya dalam penyelesaian peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
(3)Pembentukan Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi pada prinsip penyederhanaan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

Pasal 6

(1)Panjatap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSSN.
(2)Panjatap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua, dijabat oleh Sekretaris Utama;
2. b.sekretaris, dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan;
3. c.anggota, terdiri atas:
  1. 1.1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi pratama dari Sekretariat Utama;
  2. 2.1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi pratama dari setiap deputi;
  3. 3.1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi pratama dari Inspektorat;
  4. 4.1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi pratama dari setiap pusat;
  5. 5.kepala unit pelaksana teknis;
  6. 6.koordinator kelompok hukum;
  7. 7.koordinator kelompok perencanaan; dan
  8. 8.koordinator kelompok pengelolaan kinerja, dan
4. d.tim sekretariat, paling sedikit terdiri atas perancang peraturan perundang-undangan, perencana dan analis anggaran.
(3)Panjatap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan rapat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.

Pasal 7

Panjatap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

a.membentuk Progsi BSSN;
b.melakukan koordinasi dan pembahasan Progsi BSSN dengan unit kerja terkait; dan
c.memonitor dan mengevaluasi realisasi Progsi BSSN.

Pasal 8

Progsi BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk melalui tahapan:

a.pengusulan;
b.pembahasan; dan
c.penetapan Progsi BSSN.

Pasal 9

(1)Tahap pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan proses penyampaian usulan rencana pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal oleh Penggagas kepada Panjatap.
(2)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan maret setiap tahun berjalan untuk Progsi BSSN tahun berikut.
(3)Usulan rencana pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dan disinkronisasikan di lingkungan internal Penggagas sebelum diusulkan kepada Panjatap.

Pasal 10

(1)Penyampaian usulan rencana pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui surat penyampaian oleh Penggagas kepada ketua Panjatap yang disertai dengan keterangan awal pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal.
(2)Keterangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.judul rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau rancangan peraturan internal;
2. b.dasar hukum penyusunan peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan internal;
3. c.latar belakang penyusunan peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan internal;
4. d.pokok pengaturan rancangan peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan internal; dan
5. e.target waktu penyusunan peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan internal.
(3)Format keterangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.