Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan tugas utama melaksanakan fungsi keamanan siber dan sandi. Keberadaannya sangat penting untuk menjamin keamanan, perlindungan, dan kedaulatan siber nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di era digital. Ruang lingkup operasional BSSN mencakup perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan, dan supervisi di bidang persandian dan keamanan siber. Ini termasuk identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, dan pemantauan insiden siber, serta pengelolaan krisis siber nasional.
1 pejabat aktifDiperbarui 4 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, mengemban tugas krusial dalam keamanan siber dan sandi nasional. Kehadirannya sangat signifikan dalam mewujudkan keamanan, perlindungan, dan kedaulatan siber, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pembentukan BSSN didasari oleh kebutuhan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas di bidang keamanan siber dan sandi melalui organisasi yang lebih efektif dan efisien.
Ruang lingkup BSSN mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Dalam aspek regulasi, BSSN merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi, termasuk pengelolaan krisis siber nasional. Aspek pelayanan melibatkan bimbingan teknis persandian dan dukungan substantif, sementara aspek program mencakup pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi insiden keamanan siber.
Intervensi program strategis BSSN meliputi operasi keamanan siber dan sandi untuk identifikasi, deteksi, dan penanggulangan insiden. BSSN juga berfokus pada peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi pada sektor pemerintahan, pembangunan manusia, dan perekonomian. Selain itu, BSSN mengembangkan sistem dan strategi keamanan siber dan sandi, termasuk perumusan standar keamanan.
Kontribusi BSSN dalam isu nasional sangat krusial, terutama dalam menjaga kedaulatan siber dan mendukung stabilitas negara di era digital. BSSN bertanggung jawab atas deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, dan pemantauan insiden keamanan siber nasional, serta pengelolaan krisis siber. Peran ini secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan kapasitas keamanan siber pada sektor perekonomian.
Meskipun BSSN lebih banyak berinteraksi dengan lembaga pemerintah dan sektor strategis, warga negara dapat merasakan dampak layanannya melalui perlindungan infrastruktur siber nasional. Jika terjadi insiden siber berskala nasional yang memengaruhi layanan publik atau data pribadi, BSSN akan terlibat dalam penanggulangan dan pemulihan. BSSN juga berperan dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian yang secara tidak langsung melindungi komunikasi dan informasi warga negara.
Sebagai lembaga vital, BSSN bertanggung jawab penuh atas keamanan siber dan sandi nasional, dengan mandat yang mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan teknis, dan pengawasan. Struktur organisasinya yang komprehensif, didukung pendanaan dari APBN, memungkinkan BSSN memainkan peran kunci dalam menjaga kedaulatan siber dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Lembaga ini menjadi garda terdepan dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.
DokumenLihat semua
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Balai Besar Sertifikasi Elektronik adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang melaksanakan pelayanan di bidang sertifikasi elektronik bagi pegawai instansi penyelenggara negara dan/atau instansi penyelenggara negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Besar Sertifikasi Elektronik mempunyai tugas melaksanakan tata kelola, pelayanan, teknologi informasi, dan keamanan informasi penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Dalam melaksanakan tugas Balai Besar Sertifikasi Elektronik menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran sertifikasi elektronik; b. pelaksanaan penilaian kepatuhan dan keamanan sertifikat elektronik; c. pelaksanaan layanan administratif dan asistensi, penerbitan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2019
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Penilaian Kesesuaian Kriteria Umum untuk Evaluasi Keamanan Teknologi Informasi Indonesia (Indonesia Common Criteria for Information Technology Security Evaluation). Kriteria Umum untuk Evaluasi Keamanan Teknologi Informasi (Common Criteria for Information Technology Security Evaluation) yang selanjutnya disebut CC adalah persyaratan acuan evaluasi keamanan teknologi informasi berdasarkan dokumen Common Criteria for Information Technology Security Evaluation. Penyelenggaraan penilaian kesesuaian CC Indonesia terdiri atas komponen: a. Skema SCCI; dan b. penyelenggara Skema SCCI. Skema SCCI terdiri atas: a. Skema SCCI untuk sertifikasi Produk teknologi pelindungan IIV; dan b. Skema SCCI untuk sertifikasi produk selain teknologi pelindungan IIV. Penyelenggara Skema SCCI terdiri atas: a. penyelenggara Skema SCCI untuk sertifikasi Produk teknologi pelindungan IIV; dan b. penyelenggara Skema SCCI untuk sertifikasi produk selain teknologi pelindungan IIV.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2018
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2019
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2018
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2018
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 13 Tahun 2019
