DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Siber dan Sandi Negara sebagai instansi pembina jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara bertugas memfasilitasi pembentukan dan

Menetapkan

menetapkan organisasi profesi jabatan fungsional;

c.bahwa ketentuan mengenai tata cara pembentukan organisasi profesi dan hubungan kerja antara instansi pembina dan organisasi profesi diatur dengan peraturan instansi pembina;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Organisasi Profesi Jabatan Fungsional yang Berada di Bawah Pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara; www.peraturan.go.id 2022, No.234 Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
1. 2.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
2. 3.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL YANG BERADA DI BAWAH PEMBINAAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Organisasi Profesi Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi jabatan fungsional.
2.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
4.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi. www.peraturan.go.id 2022, No.234
5.Instansi Pembina adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang memiliki dan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sesuai bidang tugas JF.
6.Unit Kerja adalah satuan organisasi BSSN yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan JF.

Pasal 2

(1)BSSN sebagai Instansi Pembina JF memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi.
(2)JF yang berada di bawah pembinaan BSSN wajib memiliki 1 (satu) Organisasi Profesi.
(3)Pejabat Fungsional yang berada di bawah pembinaan BSSN wajib menjadi anggota Organisasi Profesi sesuai dengan masing-masing JF.
(4)Organisasi Profesi dapat beranggotakan dari unsur nonaparatur sipil negara yang menjabat dalam profesi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan nonaparatur sipil negara dalam Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

Pasal 3

(1)Tugas Organisasi Profesi meliputi:
1. a.menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
2. b.memberikan advokasi; dan
3. c.memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
(2)Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Organisasi Profesi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala BSSN.
(3)Tugas memberikan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: www.peraturan.go.id 2022, No.234
1. a.pengembangan profesi;
2. b.perlindungan profesi;
3. c.penyelenggaraan program yang mendukung kesejahteraan Pejabat Fungsional;
4. d.peningkatan pengabdian kepada masyarakat;
5. e.penerimaan dan penyampaian aspirasi dari Pejabat Fungsional; dan/atau
6. f.melaksanakan kegiatan advokasi lainnya sesuai dengan tujuan dan kegiatan Organisasi Profesi.
(4)Pemeriksaan dan pemberian rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 4

Organisasi Profesi harus memenuhi syarat:

a.memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
b.memiliki tujuan dan sasaran pembentukan;
c.memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
d.terdapat sumber pendanaan yang jelas;
e.berdomisili alamat;
f.memiliki uraian pembagian kerja, tugas, dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan
g.berbadan hukum.

Pasal 5

(1)Dalam hal suatu Organisasi Profesi sudah terbentuk sebelum JF ditetapkan, Organisasi Profesi dapat dikukuhkan sebagai Organisasi Profesi dalam Keputusan Kepala BSSN.
(2)Dalam hal suatu Organisasi Profesi belum terbentuk, pembentukan Organisasi Profesi ditetapkan melalui Keputusan Kepala BSSN berdasarkan usulan tertulis pengurus/calon pengurus kepada Kepala BSSN dan/atau berdasarkan usulan tertulis dari perkumpulan www.peraturan.go.id 2022, No.234 profesi JF dengan rekomendasi dari BSSN.

Pasal 6

(1)Organisasi Profesi yang sudah terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengajukan permohonan pengukuhan sebagai Organisasi Profesi kepada Kepala BSSN.
(2)Permohonan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Pimpinan Unit Kerja melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen persyaratan belum lengkap, pimpinan Unit Kerja menyampaikan pemberitahuan secara tertulis hasil verifikasi kepada pengusul untuk melengkapi dokumen persyaratan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak disampaikannya pemberitahuan tertulis.
(5)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen persyaratan telah lengkap, pimpinan Unit Kerja menyampaikan rekomendasi pengukuhan Organisasi Profesi secara tertulis kepada Kepala BSSN.
(6)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BSSN menetapkan Keputusan pengukuhan Organisasi Profesi.

Pasal 7

(1)Usulan Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), disertai dengan lampiran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Pimpinan Unit Kerja melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana www.peraturan.go.id 2022, No.234 dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen persyaratan belum lengkap, pimpinan Unit Kerja menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pengusul untuk melengkapi dokumen persyaratan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak disampaikannya pemberitahuan tertulis.
(4)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen persyaratan telah lengkap, pimpinan Unit Kerja menyampaikan rekomendasi pembentukan Organisasi Profesi secara tertulis kepada Kepala BSSN.
(5)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala BSSN menetapkan Keputusan pembentukan Organisasi Profesi.

Pasal 8

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 7 ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 9

(1)Hubungan kerja antara BSSN dengan Organisasi Profesi bersifat fasilitatif dan koordinatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan JF.
(2)Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BSSN dapat:
1. a.memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi JF;
2. b.menjalin kerja sama dengan Organisasi Profesi sebagai mitra dalam penegakan kode etik dan kode perilaku profesi, penyusunan standar kompetensi www.peraturan.go.id 2022, No.234 profesi, penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi;
3. c.memberikan dukungan kepada Organisasi Profesi sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik dan kode perilaku profesi JF; dan
4. d.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Organisasi Profesi dalam pembinaan dan peningkatan profesional JF.

Pasal 10

(1)Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a oleh BSSN dapat berbentuk konsultatif dan/atau dukungan kegiatan penyusunan kode etik dan kode perilaku profesi.
(2)Kerja sama dalam penegakan kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b berupa:
1. a.pemberian konsultasi oleh BSSN; dan/atau
2. b.koordinasi dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Siber dan Sandi Negara sebagai instansi pembina jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara bertugas memfasilitasi pembentukan dan

Menetapkan

menetapkan organisasi profesi jabatan fungsional;

c.bahwa ketentuan mengenai tata cara pembentukan organisasi profesi dan hubungan kerja antara instansi pembina dan organisasi profesi diatur dengan peraturan instansi pembina;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Organisasi Profesi Jabatan Fungsional yang Berada di Bawah Pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara; www.peraturan.go.id 2022, No.234 Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
1. 2.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
2. 3.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL YANG BERADA DI BAWAH PEMBINAAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Organisasi Profesi Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi jabatan fungsional.
2.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
4.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi. www.peraturan.go.id 2022, No.234
5.Instansi Pembina adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang memiliki dan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sesuai bidang tugas JF.
6.Unit Kerja adalah satuan organisasi BSSN yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan JF.

Pasal 2

(1)BSSN sebagai Instansi Pembina JF memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi.
(2)JF yang berada di bawah pembinaan BSSN wajib memiliki 1 (satu) Organisasi Profesi.
(3)Pejabat Fungsional yang berada di bawah pembinaan BSSN wajib menjadi anggota Organisasi Profesi sesuai dengan masing-masing JF.
(4)Organisasi Profesi dapat beranggotakan dari unsur nonaparatur sipil negara yang menjabat dalam profesi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan nonaparatur sipil negara dalam Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

Pasal 3

(1)Tugas Organisasi Profesi meliputi:
1. a.menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
2. b.memberikan advokasi; dan
3. c.memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
(2)Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Organisasi Profesi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala BSSN.
(3)Tugas memberikan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: www.peraturan.go.id 2022, No.234
1. a.pengembangan profesi;
2. b.perlindungan profesi;
3. c.penyelenggaraan program yang mendukung kesejahteraan Pejabat Fungsional;
4. d.peningkatan pengabdian kepada masyarakat;
5. e.penerimaan dan penyampaian aspirasi dari Pejabat Fungsional; dan/atau
6. f.melaksanakan kegiatan advokasi lainnya sesuai dengan tujuan dan kegiatan Organisasi Profesi.
(4)Pemeriksaan dan pemberian rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 4

Organisasi Profesi harus memenuhi syarat:

a.memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
b.memiliki tujuan dan sasaran pembentukan;
c.memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
d.terdapat sumber pendanaan yang jelas;
e.berdomisili alamat;
f.memiliki uraian pembagian kerja, tugas, dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan
g.berbadan hukum.

Pasal 5

(1)Dalam hal suatu Organisasi Profesi sudah terbentuk sebelum JF ditetapkan, Organisasi Profesi dapat dikukuhkan sebagai Organisasi Profesi dalam Keputusan Kepala BSSN.
(2)Dalam hal suatu Organisasi Profesi belum terbentuk, pembentukan Organisasi Profesi ditetapkan melalui Keputusan Kepala BSSN berdasarkan usulan tertulis pengurus/calon pengurus kepada Kepala BSSN dan/atau berdasarkan usulan tertulis dari perkumpulan www.peraturan.go.id 2022, No.234 profesi JF dengan rekomendasi dari BSSN.

Pasal 6

(1)Organisasi Profesi yang sudah terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengajukan permohonan pengukuhan sebagai Organisasi Profesi kepada Kepala BSSN.
(2)Permohonan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Pimpinan Unit Kerja melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen persyaratan belum lengkap, pimpinan Unit Kerja menyampaikan pemberitahuan secara tertulis hasil verifikasi kepada pengusul untuk melengkapi dokumen persyaratan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak disampaikannya pemberitahuan tertulis.
(5)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen persyaratan telah lengkap, pimpinan Unit Kerja menyampaikan rekomendasi pengukuhan Organisasi Profesi secara tertulis kepada Kepala BSSN.
(6)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BSSN menetapkan Keputusan pengukuhan Organisasi Profesi.

Pasal 7

(1)Usulan Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), disertai dengan lampiran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Pimpinan Unit Kerja melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana www.peraturan.go.id 2022, No.234 dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen persyaratan belum lengkap, pimpinan Unit Kerja menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pengusul untuk melengkapi dokumen persyaratan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak disampaikannya pemberitahuan tertulis.
(4)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen persyaratan telah lengkap, pimpinan Unit Kerja menyampaikan rekomendasi pembentukan Organisasi Profesi secara tertulis kepada Kepala BSSN.
(5)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala BSSN menetapkan Keputusan pembentukan Organisasi Profesi.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Hubungan kerja antara BSSN dengan Organisasi Profesi bersifat fasilitatif dan koordinatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan JF.
(2)Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BSSN dapat:
1. a.memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi JF;
2. b.menjalin kerja sama dengan Organisasi Profesi sebagai mitra dalam penegakan kode etik dan kode perilaku profesi, penyusunan standar kompetensi www.peraturan.go.id 2022, No.234 profesi, penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi;
3. c.memberikan dukungan kepada Organisasi Profesi sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik dan kode perilaku profesi JF; dan
4. d.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Organisasi Profesi dalam pembinaan dan peningkatan profesional JF.

Pasal 10

(1)Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a oleh BSSN dapat berbentuk konsultatif dan/atau dukungan kegiatan penyusunan kode etik dan kode perilaku profesi.
(2)Kerja sama dalam penegakan kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b berupa:
1. a.pemberian konsultasi oleh BSSN; dan/atau
2. b.koordinasi dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.