DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan BSSN ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Penghubung Identitas Digital dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Balai Layanan Penghubung Identitas Digital merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Balai Layanan Penghubung Identitas Digital mempunyai tugas melaksanakan tata kelola, operasional layanan, dan teknologi informasi di bidang layanan penghubung identitas digital.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan organisasi Balai Layanan Penghubung Identitas Digital telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Penghubung Identitas Digital; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN PENGHUBUNG IDENTITAS DIGITAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Siber dan Sandi Negara adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.
2.Balai Layanan Penghubung Identitas Digital adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang melaksanakan pelayanan di bidang penghubung identitas digital.
3.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Balai Layanan Penghubung Identitas Digital merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
(2)Balai Layanan Penghubung Identitas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis dibina oleh deputi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.
(3)Balai Layanan Penghubung Identitas Digital dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Layanan Penghubung Identitas Digital mempunyai tugas melaksanakan tata kelola, operasional layanan, dan teknologi informasi di bidang layanan penghubung identitas digital.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Layanan Penghubung Identitas Digital menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran Balai Layanan Penghubung Identitas Digital;
b.pelaksanaan penilaian kepatuhan dan keamanan layanan penghubung identitas digital;
c.pelaksanaan layanan administratif dan asistensi integrasi layanan penghubung identitas digital;
d.pelaksanaan pengelolaan sistem Balai Layanan Penghubung Identitas Digital;
e.pengintegrasian sistem layanan penghubung identitas digital;
f.pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras layanan penghubung identitas digital;
g.pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, hukum, keuangan, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, kearsipan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan rumah tangga; dan
h.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Balai Layanan Penghubung Identitas Digital terdiri atas:
1. a.subbagian umum;
2. b.seksi tata kelola;
3. c.seksi dukungan teknis pelayanan;
4. d.seksi teknologi informasi; dan
5. e.Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Subbagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Subbagian umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan urusan keuangan;
c.pengelolaan kinerja organisasi;
d.pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana;
e.pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama;
f.pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
g.pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan; dan
h.penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Subbagian umum terdiri atas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 9

Seksi tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penilaian kepatuhan dan keamanan layanan penghubung identitas digital.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, seksi tata kelola menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan pedoman teknis, prosedur, dan standar layanan penghubung identitas digital;
b.penyusunan dan pelaksanaan perencanaan dan program audit internal;
c.peninjauan dan pengendalian penerapan pedoman teknis, prosedur, dan standar layanan penghubung identitas digital;
d.pelaksanaan manajemen risiko dan insiden sistem layanan penghubung identitas digital; dan
e.peningkatan kesadaran keamanan informasi.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…