DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Tim Tanggap Insiden Siber; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1464); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
2.Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
3.Insiden Siber adalah satu atau serangkaian kejadian yang mengganggu atau mengancam berjalannya Sistem Elektronik.
4.Tim Tanggap Insiden Siber adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab menangani Insiden Siber dalam ruang lingkup yang ditentukan terhadapnya.
5.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 2

(1)Penanganan Insiden Siber dilaksanakan oleh Tim Tanggap Insiden Siber.
(2)Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Tim Tanggap Insiden Siber nasional;
2. b.Tim Tanggap Insiden Siber sektoral;
3. c.Tim Tanggap Insiden Siber organisasi; dan
4. d.Tim Tanggap Insiden Siber khusus.
(3)Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.anggota; dan
3. c.narahubung.

Pasal 3

(1)Tim Tanggap Insiden Siber nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibentuk oleh BSSN.
(2)Tim Tanggap Insiden Siber nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan penanganan Insiden Siber pada tingkat nasional.
(3)Pengelolaan penanganan Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Insiden Siber yang mengakibatkan gangguan pada keberlangsungan layanan Sistem Elektronik pada:
1. a.paling sedikit 2 (dua) sektor dengan jumlah organisasi paling sedikit 2 (dua) di setiap sektor; atau
2. b.lebih dari setengah jumlah organisasi di 1 (satu) sektor.

Pasal 4

Tim Tanggap Insiden Siber nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas:

a.menyelenggarakan layanan Tim Tanggap Insiden Siber sesuai dengan kebutuhan penanganan Insiden Siber tingkat nasional;
b.menjadi pusat koordinasi penanganan Insiden Siber tingkat nasional;
c.merumuskan panduan teknis penanganan Insiden Siber tingkat nasional;
d.melaksanakan registrasi Tim Tanggap Insiden Siber;
e.menyediakan fasilitas dan mekanisme kerja untuk menerima laporan penanganan Insiden Siber dari pihak yang menerima layanan;
f.membangun dan mengelola pangkalan data Insiden Siber dari seluruh Tim Tanggap Insiden Siber yang teregister dan informasi mengenai Insiden Siber di tingkat nasional;
g.memberi bantuan atau mengoordinasikan bantuan yang diperlukan dari pihak yang menerima layanan dalam hal penanganan Insiden Siber; dan
h.menjadi narahubung nasional serta mewakili negara di tingkat regional dan internasional.

Pasal 5

(1)Tim Tanggap Insiden Siber sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dibentuk oleh:
1. a.kementerian atau lembaga yang berwenang melakukan pengawasan pada sektornya; atau
2. b.institusi yang ditunjuk oleh kementerian atau lembaga yang berwenang melakukan pengawasan pada sektornya.
(2)Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sektor administrasi pemerintahan;
2. b.sektor energi dan sumber daya mineral;
3. c.sektor transportasi;
4. d.sektor keuangan;
5. e.sektor kesehatan;
6. f.sektor teknologi informasi dan komunikasi;
7. g.sektor pangan;
8. h.sektor pertahanan; dan
9. i.sektor lain yang ditetapkan oleh Presiden.
(3)Tim Tanggap Insiden Siber sektoral pada sektor administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk oleh BSSN.
(4)Tim Tanggap Insiden Siber sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan penanganan Insiden Siber pada sektornya.
(5)Pengelolaan penanganan Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap Insiden Siber yang mengakibatkan gangguan pada keberlangsungan layanan Sistem Elektronik pada paling sedikit 2 (dua) organisasi dan paling banyak setengah jumlah organisasi di 1 (satu) sektor.

Pasal 6

Tim Tanggap Insiden Siber sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:

a.menyelenggarakan layanan Tim Tanggap Insiden Siber sesuai dengan kebutuhan penanganan Insiden Siber di tingkat sektor;
b.mengoordinasikan penanganan Insiden Siber tingkat sektor dan Insiden Siber tingkat organisasi yang terjadi dalam lingkup sektornya;
c.merumuskan panduan teknis penanganan Insiden Siber tingkat sektor;
d.melakukan koordinasi dengan Tim Tanggap Insiden Siber nasional;
e.memberikan bantuan yang diperlukan kepada pihak yang menerima layanan;
f.menyusun dan menyampaikan laporan penanganan Insiden Siber tingkat sektor dan Insiden Siber tingkat organisasi yang terjadi dalam lingkup sektornya setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Tim Tanggap Insiden Siber nasional;
g.menyediakan fasilitas dan mekanisme kerja untuk menerima laporan penanganan Insiden Siber dari pihak yang menerima layanan; dan
h.melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pihak lain dengan memperhatikan kerahasiaan informasi, perlindungan data, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

(1)Tim Tanggap Insiden Siber organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibentuk oleh setiap organisasi atau institusi yang menjadi Penyelenggara Sistem Elektronik.
(2)Tim Tanggap Insiden Siber organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan penanganan Insiden Siber pada lingkup organisasi atau institusi.
(3)Pengelolaan penanganan Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Insiden Siber yang mengakibatkan gangguan pada keberlangsungan layanan Sistem Elektronik pada 1 (satu) organisasi.

Pasal 8

Tim Tanggap Insiden Siber organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas:

a.menyelenggarakan layanan Tim Tanggap Insiden Siber sesuai dengan kebutuhan penanganan Insiden Siber di organisasinya;
b.mengoordinasikan penanganan Insiden Siber tingkat organisasi;
c.merumuskan panduan teknis penanganan Insiden Siber tingkat organisasi;
d.melakukan koordinasi dengan Tim Tanggap Insiden Siber sektoral atau dengan Tim Tanggap Insiden Siber nasional dalam hal belum tersedianya Tim Tanggap Insiden Siber sektoral;
e.memberikan bantuan yang diperlukan kepada pihak yang menerima layanan;
f.memberikan laporan penanganan Insiden Siber yang telah terjadi kepada pimpinan organisasi dan Tim Tanggap Insiden Siber sektoral atau Tim Tanggap Insiden Siber nasional dalam hal belum tersedianya Tim Tanggap Insiden Siber sektoral; dan
g.melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pihak lain dengan memperhatikan kerahasiaan informasi, perlindungan data, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 9

(1)Tim Tanggap Insiden Siber khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dibentuk oleh organisasi pemerintah atau organisasi nonpemerintah.
(2)Tim Tanggap Insiden Siber khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan penanganan Insiden Siber untuk kebutuhan yang bersifat khusus.
(3)Kebutuhan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
1. a.kebutuhan kewilayahan;
2. b.kebutuhan komunitas tertentu;
3. c.kebutuhan pelanggan berbasis layanan komersial;
4. d.kebutuhan pelanggan produk tertentu; dan/atau
5. e.kebutuhan kegiatan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 10

Tim Tanggap Insiden Siber khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:

a.menyelenggarakan layanan Tim Tanggap Insiden Siber sesuai dengan kebutuhan penanganan Insiden Siber yang menjadi ruang lingkup layanannya;
b.mengoordinasikan penanganan Insiden Siber yang menjadi ruang lingkup layanannya;
c.memberikan bantuan yang diperlukan kepada pihak yang menerima layanan;
d.menyusun panduan teknis penanganan Insiden Siber pada lingkup layanannya;
e.melakukan koordinasi dengan Tim Tanggap Insiden Siber nasional;
f.melaporkan penanganan Insiden Siber kepada Tim Tanggap Insiden Siber nasional; dan
g.melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pihak lain dengan memperhatikan kerahasiaan informasi, perlindungan data, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1464); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
2.Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
3.Insiden Siber adalah satu atau serangkaian kejadian yang mengganggu atau mengancam berjalannya Sistem Elektronik.
4.Tim Tanggap Insiden Siber adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab menangani Insiden Siber dalam ruang lingkup yang ditentukan terhadapnya.
5.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 2

(1)Penanganan Insiden Siber dilaksanakan oleh Tim Tanggap Insiden Siber.
(2)Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Tim Tanggap Insiden Siber nasional;
2. b.Tim Tanggap Insiden Siber sektoral;
3. c.Tim Tanggap Insiden Siber organisasi; dan
4. d.Tim Tanggap Insiden Siber khusus.
(3)Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.anggota; dan
3. c.narahubung.

Pasal 3

(1)Tim Tanggap Insiden Siber nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibentuk oleh BSSN.
(2)Tim Tanggap Insiden Siber nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan penanganan Insiden Siber pada tingkat nasional.
(3)Pengelolaan penanganan Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Insiden Siber yang mengakibatkan gangguan pada keberlangsungan layanan Sistem Elektronik pada:
1. a.paling sedikit 2 (dua) sektor dengan jumlah organisasi paling sedikit 2 (dua) di setiap sektor; atau
2. b.lebih dari setengah jumlah organisasi di 1 (satu) sektor.

Pasal 4

Tim Tanggap Insiden Siber nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas:

a.menyelenggarakan layanan Tim Tanggap Insiden Siber sesuai dengan kebutuhan penanganan Insiden Siber tingkat nasional;
b.menjadi pusat koordinasi penanganan Insiden Siber tingkat nasional;
c.merumuskan panduan teknis penanganan Insiden Siber tingkat nasional;
d.melaksanakan registrasi Tim Tanggap Insiden Siber;
e.menyediakan fasilitas dan mekanisme kerja untuk menerima laporan penanganan Insiden Siber dari pihak yang menerima layanan;
f.membangun dan mengelola pangkalan data Insiden Siber dari seluruh Tim Tanggap Insiden Siber yang teregister dan informasi mengenai Insiden Siber di tingkat nasional;
g.memberi bantuan atau mengoordinasikan bantuan yang diperlukan dari pihak yang menerima layanan dalam hal penanganan Insiden Siber; dan
h.menjadi narahubung nasional serta mewakili negara di tingkat regional dan internasional.

Pasal 5

(1)Tim Tanggap Insiden Siber sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dibentuk oleh:
1. a.kementerian atau lembaga yang berwenang melakukan pengawasan pada sektornya; atau
2. b.institusi yang ditunjuk oleh kementerian atau lembaga yang berwenang melakukan pengawasan pada sektornya.
(2)Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sektor administrasi pemerintahan;
2. b.sektor energi dan sumber daya mineral;
3. c.sektor transportasi;
4. d.sektor keuangan;
5. e.sektor kesehatan;
6. f.sektor teknologi informasi dan komunikasi;
7. g.sektor pangan;
8. h.sektor pertahanan; dan
9. i.sektor lain yang ditetapkan oleh Presiden.
(3)Tim Tanggap Insiden Siber sektoral pada sektor administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk oleh BSSN.
(4)Tim Tanggap Insiden Siber sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan penanganan Insiden Siber pada sektornya.
(5)Pengelolaan penanganan Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap Insiden Siber yang mengakibatkan gangguan pada keberlangsungan layanan Sistem Elektronik pada paling sedikit 2 (dua) organisasi dan paling banyak setengah jumlah organisasi di 1 (satu) sektor.

Pasal 6

Tim Tanggap Insiden Siber sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:

a.menyelenggarakan layanan Tim Tanggap Insiden Siber sesuai dengan kebutuhan penanganan Insiden Siber di tingkat sektor;
b.mengoordinasikan penanganan Insiden Siber tingkat sektor dan Insiden Siber tingkat organisasi yang terjadi dalam lingkup sektornya;
c.merumuskan panduan teknis penanganan Insiden Siber tingkat sektor;
d.melakukan koordinasi dengan Tim Tanggap Insiden Siber nasional;
e.memberikan bantuan yang diperlukan kepada pihak yang menerima layanan;
f.menyusun dan menyampaikan laporan penanganan Insiden Siber tingkat sektor dan Insiden Siber tingkat organisasi yang terjadi dalam lingkup sektornya setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Tim Tanggap Insiden Siber nasional;
g.menyediakan fasilitas dan mekanisme kerja untuk menerima laporan penanganan Insiden Siber dari pihak yang menerima layanan; dan
h.melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pihak lain dengan memperhatikan kerahasiaan informasi, perlindungan data, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

(1)Tim Tanggap Insiden Siber organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibentuk oleh setiap organisasi atau institusi yang menjadi Penyelenggara Sistem Elektronik.
(2)Tim Tanggap Insiden Siber organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan penanganan Insiden Siber pada lingkup organisasi atau institusi.
(3)Pengelolaan penanganan Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Insiden Siber yang mengakibatkan gangguan pada keberlangsungan layanan Sistem Elektronik pada 1 (satu) organisasi.

Pasal 8

Tim Tanggap Insiden Siber organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas:

a.menyelenggarakan layanan Tim Tanggap Insiden Siber sesuai dengan kebutuhan penanganan Insiden Siber di organisasinya;
b.mengoordinasikan penanganan Insiden Siber tingkat organisasi;
c.merumuskan panduan teknis penanganan Insiden Siber tingkat organisasi;
d.melakukan koordinasi dengan Tim Tanggap Insiden Siber sektoral atau dengan Tim Tanggap Insiden Siber nasional dalam hal belum tersedianya Tim Tanggap Insiden Siber sektoral;
e.memberikan bantuan yang diperlukan kepada pihak yang menerima layanan;
f.memberikan laporan penanganan Insiden Siber yang telah terjadi kepada pimpinan organisasi dan Tim Tanggap Insiden Siber sektoral atau Tim Tanggap Insiden Siber nasional dalam hal belum tersedianya Tim Tanggap Insiden Siber sektoral; dan
g.melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pihak lain dengan memperhatikan kerahasiaan informasi, perlindungan data, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 9

(1)Tim Tanggap Insiden Siber khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dibentuk oleh organisasi pemerintah atau organisasi nonpemerintah.
(2)Tim Tanggap Insiden Siber khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan penanganan Insiden Siber untuk kebutuhan yang bersifat khusus.
(3)Kebutuhan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
1. a.kebutuhan kewilayahan;
2. b.kebutuhan komunitas tertentu;
3. c.kebutuhan pelanggan berbasis layanan komersial;
4. d.kebutuhan pelanggan produk tertentu; dan/atau
5. e.kebutuhan kegiatan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 10

Tim Tanggap Insiden Siber khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:

a.menyelenggarakan layanan Tim Tanggap Insiden Siber sesuai dengan kebutuhan penanganan Insiden Siber yang menjadi ruang lingkup layanannya;
b.mengoordinasikan penanganan Insiden Siber yang menjadi ruang lingkup layanannya;
c.memberikan bantuan yang diperlukan kepada pihak yang menerima layanan;
d.menyusun panduan teknis penanganan Insiden Siber pada lingkup layanannya;
e.melakukan koordinasi dengan Tim Tanggap Insiden Siber nasional;
f.melaporkan penanganan Insiden Siber kepada Tim Tanggap Insiden Siber nasional; dan
g.melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pihak lain dengan memperhatikan kerahasiaan informasi, perlindungan data, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.