DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu diatur mengenai mekanisme pelaporan Harta Kekayaan di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara; www.peraturan.go.id 2018, No.1794 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277); www.peraturan.go.id 2018, No.1794
6.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
7.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta suami/isteri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun harta lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum dan selama memangku jabatannya.
2.Laporan Harta Kekayaan yang selanjutnya disingkat LHK adalah daftar seluruh Harta Kekayaan.
3.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan penyelenggara negara.
4.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang dituangkan di dalam www.peraturan.go.id 2018, No.1794 formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5.Unit Pengelola LHK adalah tim yang ditetapkan untuk mengelola Laporan Harta Kekayaan di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.
6.Formulir LHKPN adalah formulir yang digunakan untuk mengisi daftar Harta Kekayaan penyelenggara negara.
7.Formulir LHKASN adalah formulir yang digunakan untuk mengisi daftar Harta Kekayaan aparatur sipil negara.

Pasal 2

LHK di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penyampaian LHK.

Pasal 3

LHK di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara terdiri atas:

1.LHKPN; dan
2.LHKASN.

BAB II

LHKPN

Pasal 4

(1)Penyelenggara negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara wajib melaporkan Harta Kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
1. a.pejabat pimpinan tinggi meliputi: 1) pejabat pimpinan tinggi utama; 2) pejabat pimpinan tinggi madya; dan www.peraturan.go.id 2018, No.1794 3) pejabat pimpinan tinggi pratama.
2. b.pejabat pengelola anggaran meliputi: 1) pejabat pembuat komitmen; 2) pejabat penandatangan surat perintah membayar; 3) bendahara; 4) pejabat unit layanan pengadaan; dan 5) pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa.
3. c.pejabat fungsional auditor.

Pasal 5

(1)Penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat:
1. a.pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertamakali menjabat;
2. b.pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
3. c.berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara.
(3)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bagi penyelenggara negara yang menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(4)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. www.peraturan.go.id 2018, No.1794

Pasal 6

(1)Penyampaian LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dengan cara:
1. a.melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
2. b.mengisi Formulir LHKPN format excel dan dikirimkan melalui alamat surat elektronik elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
(2)Formulir LHKPN format excel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

Pasal 7

(1)Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah diisi wajib dilampiri dengan bukti pendukung sesuai dengan petunjuk pengisian Formulir LHKPN.
(2)Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan Harta Kekayaan pada lembaga keuangan.

BAB III

LHKASN

Pasal 8

(1)Aparatur sipil negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara wajib melaporkan Harta Kekayaan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dalam bentuk LHKASN.
(2)Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi: www.peraturan.go.id 2018, No.1794
1. a.pejabat administrator;
2. b.pejabat pengawas;
3. c.pejabat fungsional; dan
4. d.pejabat pelaksana.
(3)Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang telah menyampaikan LHKPN, tidak wajib melaporkan LHKASN.

Pasal 9

Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengisi dan menyampaikan Formulir LHKASN melalui aplikasi Si Harka pada alamat www.siharka.menpan.go.id kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara melalui Inspektur dengan tembusan Sekretaris Utama paling lambat:

a.1 (satu) bulan setelah pejabat yang bersangkutan diangkat dalam jabatan atau mutasi atau promosi; atau
b.1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

BAB IV

PENGELOLAAN LHK

Pasal 10

(1)Pengelolaan LHK dilingkungan Badan Siber dan Sandi Negara dilaksanakan oleh Unit Pengelola LHK yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
(2)Unit Pengelola LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu diatur mengenai mekanisme pelaporan Harta Kekayaan di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277); www.peraturan.go.id 2018, No.1794
6.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
7.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta suami/isteri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun harta lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum dan selama memangku jabatannya.
2.Laporan Harta Kekayaan yang selanjutnya disingkat LHK adalah daftar seluruh Harta Kekayaan.
3.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan penyelenggara negara.
4.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang dituangkan di dalam www.peraturan.go.id 2018, No.1794 formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5.Unit Pengelola LHK adalah tim yang ditetapkan untuk mengelola Laporan Harta Kekayaan di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.
6.Formulir LHKPN adalah formulir yang digunakan untuk mengisi daftar Harta Kekayaan penyelenggara negara.
7.Formulir LHKASN adalah formulir yang digunakan untuk mengisi daftar Harta Kekayaan aparatur sipil negara.

Pasal 2

Pasal 3

LHK di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara terdiri atas:

1.LHKPN; dan
2.LHKASN.

BAB II

LHKPN

Pasal 4

(1)Penyelenggara negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara wajib melaporkan Harta Kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
1. a.pejabat pimpinan tinggi meliputi: 1) pejabat pimpinan tinggi utama; 2) pejabat pimpinan tinggi madya; dan www.peraturan.go.id 2018, No.1794 3) pejabat pimpinan tinggi pratama.
2. b.pejabat pengelola anggaran meliputi: 1) pejabat pembuat komitmen; 2) pejabat penandatangan surat perintah membayar; 3) bendahara; 4) pejabat unit layanan pengadaan; dan 5) pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa.
3. c.pejabat fungsional auditor.

Pasal 5

(1)Penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat:
1. a.pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertamakali menjabat;
2. b.pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
3. c.berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara.
(3)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bagi penyelenggara negara yang menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(4)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. www.peraturan.go.id 2018, No.1794

Pasal 6

(1)Penyampaian LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dengan cara:
1. a.melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
2. b.mengisi Formulir LHKPN format excel dan dikirimkan melalui alamat surat elektronik elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
(2)Formulir LHKPN format excel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

Pasal 7

(1)Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah diisi wajib dilampiri dengan bukti pendukung sesuai dengan petunjuk pengisian Formulir LHKPN.
(2)Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan Harta Kekayaan pada lembaga keuangan.

BAB III

LHKASN

Pasal 8

(1)Aparatur sipil negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara wajib melaporkan Harta Kekayaan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dalam bentuk LHKASN.
(2)Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi: www.peraturan.go.id 2018, No.1794
1. a.pejabat administrator;
2. b.pejabat pengawas;
3. c.pejabat fungsional; dan
4. d.pejabat pelaksana.
(3)Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang telah menyampaikan LHKPN, tidak wajib melaporkan LHKASN.

Pasal 9

a.1 (satu) bulan setelah pejabat yang bersangkutan diangkat dalam jabatan atau mutasi atau promosi; atau
b.1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

BAB IV

PENGELOLAAN LHK

Pasal 10

(1)Pengelolaan LHK dilingkungan Badan Siber dan Sandi Negara dilaksanakan oleh Unit Pengelola LHK yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
(2)Unit Pengelola LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016