DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Siber dan Sandi Negara; www.peraturan.go.id 2018, No.1795 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

(1)Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik Badan Siber dan Sandi Negara dibentuk organisasi pengelola informasi dan dokumentasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
(2)Organisasi pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad-hoc.

Pasal 2

(1)Organisasi pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
1. a.Pengarah;
2. b.Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi; www.peraturan.go.id 2018, No.1795
3. c.Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. d.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
5. e.Bidang Pengelolaan Informasi;
6. f.Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip;
7. g.Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; dan
8. h.Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
(2)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

(1)Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
(2)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Unit Kerja Badan Siber dan Sandi Negara.
(3)Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dijabat oleh Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara.
(4)Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hubungan masyarakat.
(5)Bidang Pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dijabat oleh 1 (satu) orang perwakilan pejabat pimpinan tinggi pratama dari setiap unit kerja.
(6)Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dijabat oleh pejabat administrator yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi publik. www.peraturan.go.id 2018, No.1795
(7)Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dijabat oleh pejabat administrator yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum.
(8)Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dijabat oleh paling banyak 12 (dua belas) orang pejabat pengawas dan pejabat fungsional yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan informasi publik.

Pasal 4

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memiliki tugas memberikan arahan dan petunjuk kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta mengambil keputusan atas persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi di Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 5

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b memiliki tugas:

a.membahas dan memberikan pertimbangan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas jenis informasi yang dikecualikan di Badan Siber dan Sandi Negara;
b.membahas dan memberikan pertimbangan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
c.membahas dan memberikan pertimbangan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di Badan Siber dan Sandi Negara. www.peraturan.go.id 2018, No.1795

Pasal 6

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c memiliki tugas:

a.mengambil kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi; dan
b.melaksanakan koordinasi dan meminta masukan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dalam mengambil kebijakan.

Pasal 7

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memiliki tugas:

a.merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Badan Siber dan Sandi Negara;
b.menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
c.melaksanakan uji konsekuensi;
d.menetapkan daftar informasi yang dikecualikan;
e.mengkoordinasikan pelayanan informasi publik dan informasi yang dikecualikan di Badan Siber dan Sandi Negara;
f.melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa; dan
g.menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara melalui Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 8

Bidang Pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e memiliki tugas membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melakukan kegiatan pengumpulan informasi, pengklasifikasian, www.peraturan.go.id 2018, No.1795 pendokumentasian, dan pengarsipan terhadap informasi publik di setiap unit kerja.

Pasal 9

Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f memiliki tugas membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melakukan kegiatan pelayanan informasi publik, pendokumentasian, dan pengarsipan terhadap informasi publik di Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 10

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memiliki tugas membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam bidang advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Badan Siber dan Sandi Negara.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

(1)Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik Badan Siber dan Sandi Negara dibentuk organisasi pengelola informasi dan dokumentasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
(2)Organisasi pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad-hoc.

Pasal 2

(1)Organisasi pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
1. a.Pengarah;
2. b.Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi; www.peraturan.go.id 2018, No.1795
3. c.Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. d.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
5. e.Bidang Pengelolaan Informasi;
6. f.Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip;
7. g.Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; dan
8. h.Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
(2)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

(1)Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
(2)Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Unit Kerja Badan Siber dan Sandi Negara.
(3)Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dijabat oleh Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara.
(4)Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hubungan masyarakat.
(5)Bidang Pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dijabat oleh 1 (satu) orang perwakilan pejabat pimpinan tinggi pratama dari setiap unit kerja.
(6)Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dijabat oleh pejabat administrator yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi publik. www.peraturan.go.id 2018, No.1795
(7)Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dijabat oleh pejabat administrator yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum.
(8)Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dijabat oleh paling banyak 12 (dua belas) orang pejabat pengawas dan pejabat fungsional yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan informasi publik.

Pasal 4

Pasal 5

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b memiliki tugas:

a.membahas dan memberikan pertimbangan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas jenis informasi yang dikecualikan di Badan Siber dan Sandi Negara;
b.membahas dan memberikan pertimbangan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
c.membahas dan memberikan pertimbangan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di Badan Siber dan Sandi Negara. www.peraturan.go.id 2018, No.1795

Pasal 6

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c memiliki tugas:

a.mengambil kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi; dan
b.melaksanakan koordinasi dan meminta masukan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dalam mengambil kebijakan.

Pasal 7

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memiliki tugas:

a.merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Badan Siber dan Sandi Negara;
b.menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
c.melaksanakan uji konsekuensi;
d.menetapkan daftar informasi yang dikecualikan;
e.mengkoordinasikan pelayanan informasi publik dan informasi yang dikecualikan di Badan Siber dan Sandi Negara;
f.melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa; dan
g.menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara melalui Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.