DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/I/2018 tentang Rekomendasi Perubahan Sekolah Tinggi Sandi Negara menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1007/M.KT.01/2019 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Siber dan Sandi Negara, perlu mengubah bentuk perguruan tinggi dari Sekolah Tinggi Sandi Negara menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang www.peraturan.go.id 2019, No.1656 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Siber dan Sandi Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
5.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA. www.peraturan.go.id 2019, No.1656

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Politeknik Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Poltek SSN merupakan perguruan tinggi di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
(2)Pembinaan Poltek SSN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
(3)Poltek SSN dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Poltek SSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keamanan siber dan kriptografi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Poltek SSN menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran pendidikan;
b.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang keamanan siber dan kriptografi;
c.pelaksanaan penelitian;
d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e.pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
f.pelaksanaan sistem pengawasan internal;
g.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
h.pengelolaan laboratorium, perpustakaan, layanan bahasa, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya; www.peraturan.go.id 2019, No.1656
i.pelaksanaan pendidikan pengasuhan, mental dan kedisiplinan;
j.pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan layanan teknologi informasi;
k.pelaksanaan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan, kealumnian, kerja sama, hukum, dan hubungan masyarakat;
l.pelaksanaan urusan keuangan, organisasi, sumber daya manusia, tata usaha, dan umum; dan
m.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Poltek SSN terdiri atas:
1. a.Direktur dan Wakil Direktur;
2. b.Senat;
3. c.Dewan Penyantun;
4. d.Satuan Pengawas Internal;
5. e.Bagian;
6. f.Jurusan;
7. g.Pusat;
8. h.Unit Penunjang; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Poltek SSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Poltek SSN. www.peraturan.go.id 2019, No.1656

Pasal 6

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 7

(1)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
2. b.Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan
3. c.Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 8

(1)Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2)Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan umum.
(3)Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni dan pengasuhan. www.peraturan.go.id 2019, No.1656

Pasal 9

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Poltek SSN.

Pasal 10

(1)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur yang memberikan pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan Poltek SSN.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Poltek SSN.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/I/2018 tentang Rekomendasi Perubahan Sekolah Tinggi Sandi Negara menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1007/M.KT.01/2019 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Siber dan Sandi Negara, perlu mengubah bentuk perguruan tinggi dari Sekolah Tinggi Sandi Negara menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
5.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA. www.peraturan.go.id 2019, No.1656

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Politeknik Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Poltek SSN merupakan perguruan tinggi di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
(2)Pembinaan Poltek SSN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
(3)Poltek SSN dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Poltek SSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keamanan siber dan kriptografi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Poltek SSN menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran pendidikan;
b.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang keamanan siber dan kriptografi;
c.pelaksanaan penelitian;
d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e.pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
f.pelaksanaan sistem pengawasan internal;
g.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
h.pengelolaan laboratorium, perpustakaan, layanan bahasa, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya; www.peraturan.go.id 2019, No.1656
i.pelaksanaan pendidikan pengasuhan, mental dan kedisiplinan;
j.pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan layanan teknologi informasi;
k.pelaksanaan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan, kealumnian, kerja sama, hukum, dan hubungan masyarakat;
l.pelaksanaan urusan keuangan, organisasi, sumber daya manusia, tata usaha, dan umum; dan
m.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Poltek SSN terdiri atas:
1. a.Direktur dan Wakil Direktur;
2. b.Senat;
3. c.Dewan Penyantun;
4. d.Satuan Pengawas Internal;
5. e.Bagian;
6. f.Jurusan;
7. g.Pusat;
8. h.Unit Penunjang; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Poltek SSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Poltek SSN. www.peraturan.go.id 2019, No.1656

Pasal 6

Pasal 7

(1)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
2. b.Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan
3. c.Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 8

(1)Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2)Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan umum.
(3)Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni dan pengasuhan. www.peraturan.go.id 2019, No.1656

Pasal 9

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Poltek SSN.

Pasal 10

(1)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur yang memberikan pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan Poltek SSN.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Poltek SSN.