DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang Bersifat Rahasia di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran www.peraturan.go.id 2019, No.1664 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
4.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Bersifat Rahasia di Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 649); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERSIFAT RAHASIA DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
4.Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. www.peraturan.go.id 2019, No.1664
5.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.
6.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

a.Pemusnahan BMN yang bersifat rahasia; dan
b.Penghapusan BMN yang bersifat rahasia.

Pasal 3

(1)Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang bersifat rahasia di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara dilakukan terhadap barang yang digunakan untuk mengidentifikasi, memproteksi, menanggulangi kejahatan atau ancaman siber, dan/atau untuk penyelenggaraan persandian yang bersifat rahasia yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)BMN yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 4

(1)Kepala Badan Siber dan Sandi Negara selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
1. a.mengajukan permohonan Pemusnahan BMN kepada Pengelola Barang;
2. b.mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang;
3. c.menetapkan keputusan Penghapusan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang; www.peraturan.go.id 2019, No.1664
4. d.melaksanakan Pemusnahan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
5. e.melaksanakan Penghapusan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna berdasarkan keputusan Penghapusan BMN;
6. f.menandatangani berita acara Pemusnahan BMN yang berada pada Pengguna Barang; dan
7. g.melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan BMN.
(3)Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada pejabat di lingkungannya termasuk KPB.

BAB II

PEMUSNAHAN BMN YANG BERSIFAT RAHASIA

Pasal 5

(1)Pemusnahan BMN yang bersifat rahasia di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara dilakukan dengan tahapan:
1. a.persiapan pengajuan permohonan;
2. b.pengajuan permohonan; dan
3. c.pelaksanaan Pemusnahan BMN yang bersifat rahasia.
(2)Pemusnahan BMN yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap BMN yang bersifat rahasia yang dinilai tidak laik digunakan untuk www.peraturan.go.id 2019, No.1664 mendukung proses penyelenggaraan keamanan siber dan/atau sandi.
(3)Tidak laik digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat disebabkan:
1. a.tidak andal untuk melindungi informasi yang dikecualikan dan/atau rahasia;
2. b.terdampak tidak aman untuk digunakan akibat berpindah tangannya BMN yang bersifat rahasia ke pihak yang tidak berwenang; dan/atau
3. c.rusak berat.

Pasal 6

(1)Persiapan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengguna Barang.
(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
1. a.kajian kriptografis dan/atau evaluasi operasional;
2. b.penelitian administratif; dan
3. c.penelitian fisik.

Pasal 7

(1)Kajian kriptografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan pengkajian terhadap aspek kriptografi pada BMN yang bersifat rahasia sehingga diketahui laik atau tidak laik digunakan.
(2)Evaluasi operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan evaluasi terhadap aspek operasional pada BMN yang bersifat rahasia sehingga diketahui laik atau tidak laik digunakan.
(3)Kajian kriptografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pengkajian kriptografi berdasarkan permintaan tertulis dari unit kerja yang melaksanakan operasional BMN yang bersifat rahasia.
(4)Evaluasi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan www.peraturan.go.id 2019, No.1664 operasional BMN yang bersifat rahasia.

Pasal 8

(1)Berdasarkan kajian kriptografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau evaluasi operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) BMN yang bersifat rahasia dinyatakan tidak laik digunakan, unit kerja yang melaksanakan operasional BMN yang bersifat rahasia mengusulkan penetapan penghentian penggunaan BMN yang bersifat rahasia kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
(2)Pengusulan penetapan penghentian penggunaan BMN yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilengkapi dengan laporan hasil kajian kriptografis dan/atau laporan hasil evaluasi operasional.

Pasal 9

(1)Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi penelitian data dan dokumen BMN yang bersifat rahasia.
(2)Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang bersifat rahasia yang akan dimusnahkan dengan data administratif.
(3)Penelitian administratif dan penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Pasal 10

BMN yang bersifat rahasia yang telah ditetapkan penghentian penggunaannya ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan Pemusnahan BMN.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran www.peraturan.go.id 2019, No.1664 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
4.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Bersifat Rahasia di Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 649); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERSIFAT RAHASIA DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
4.Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. www.peraturan.go.id 2019, No.1664
5.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.
6.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

a.Pemusnahan BMN yang bersifat rahasia; dan
b.Penghapusan BMN yang bersifat rahasia.

Pasal 3

(1)Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang bersifat rahasia di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara dilakukan terhadap barang yang digunakan untuk mengidentifikasi, memproteksi, menanggulangi kejahatan atau ancaman siber, dan/atau untuk penyelenggaraan persandian yang bersifat rahasia yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)BMN yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 4

(1)Kepala Badan Siber dan Sandi Negara selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
1. a.mengajukan permohonan Pemusnahan BMN kepada Pengelola Barang;
2. b.mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang;
3. c.menetapkan keputusan Penghapusan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang; www.peraturan.go.id 2019, No.1664
4. d.melaksanakan Pemusnahan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;
5. e.melaksanakan Penghapusan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna berdasarkan keputusan Penghapusan BMN;
6. f.menandatangani berita acara Pemusnahan BMN yang berada pada Pengguna Barang; dan
7. g.melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan BMN.
(3)Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada pejabat di lingkungannya termasuk KPB.

BAB II

PEMUSNAHAN BMN YANG BERSIFAT RAHASIA

Pasal 5

(1)Pemusnahan BMN yang bersifat rahasia di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara dilakukan dengan tahapan:
1. a.persiapan pengajuan permohonan;
2. b.pengajuan permohonan; dan
3. c.pelaksanaan Pemusnahan BMN yang bersifat rahasia.
(2)Pemusnahan BMN yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap BMN yang bersifat rahasia yang dinilai tidak laik digunakan untuk www.peraturan.go.id 2019, No.1664 mendukung proses penyelenggaraan keamanan siber dan/atau sandi.
(3)Tidak laik digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat disebabkan:
1. a.tidak andal untuk melindungi informasi yang dikecualikan dan/atau rahasia;
2. b.terdampak tidak aman untuk digunakan akibat berpindah tangannya BMN yang bersifat rahasia ke pihak yang tidak berwenang; dan/atau
3. c.rusak berat.

Pasal 6

(1)Persiapan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengguna Barang.
(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
1. a.kajian kriptografis dan/atau evaluasi operasional;
2. b.penelitian administratif; dan
3. c.penelitian fisik.

Pasal 7

(1)Kajian kriptografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan pengkajian terhadap aspek kriptografi pada BMN yang bersifat rahasia sehingga diketahui laik atau tidak laik digunakan.
(2)Evaluasi operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan evaluasi terhadap aspek operasional pada BMN yang bersifat rahasia sehingga diketahui laik atau tidak laik digunakan.
(3)Kajian kriptografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pengkajian kriptografi berdasarkan permintaan tertulis dari unit kerja yang melaksanakan operasional BMN yang bersifat rahasia.
(4)Evaluasi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan www.peraturan.go.id 2019, No.1664 operasional BMN yang bersifat rahasia.

Pasal 8

(1)Berdasarkan kajian kriptografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau evaluasi operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) BMN yang bersifat rahasia dinyatakan tidak laik digunakan, unit kerja yang melaksanakan operasional BMN yang bersifat rahasia mengusulkan penetapan penghentian penggunaan BMN yang bersifat rahasia kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
(2)Pengusulan penetapan penghentian penggunaan BMN yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilengkapi dengan laporan hasil kajian kriptografis dan/atau laporan hasil evaluasi operasional.

Pasal 9

(1)Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi penelitian data dan dokumen BMN yang bersifat rahasia.
(2)Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang bersifat rahasia yang akan dimusnahkan dengan data administratif.
(3)Penelitian administratif dan penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Pasal 10

BMN yang bersifat rahasia yang telah ditetapkan penghentian penggunaannya ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan Pemusnahan BMN.