DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 13 Tahun 2024

Nomor: 13
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Perkawinan dan Perceraian Pegawai Badan Siber dan Sandi Negara. Pegawai yang telah melaksanakan Perkawinan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perkawinan dilaksanakan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Lembaga Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Badan Siber dan Sandi Negara; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.
2.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3.Perceraian adalah putusnya hubungan Perkawinan antara suami istri berdasarkan keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERKAWINAN

Pasal 2

(1)Pegawai yang telah melaksanakan Perkawinan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perkawinan dilaksanakan.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan sumber daya manusia dan diketahui oleh atasan langsung.
(3)Pegawai yang telah melangsungkan Perkawinan, selanjutnya bersama suami atau istri berhak mendapatkan pengarahan dan/atau pembekalan dari pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan sumber daya manusia.
(4)Format surat pemberitahuan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Pegawai wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat.

Pasal 4

(1)Pegawai pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Permohonan izin Pegawai pria yang akan beristri lebih dari seorang, dibuat secara tertulis disertai alasan dan disampaikan secara berjenjang melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan sumber daya manusia dan diketahui oleh atasan langsung.
(3)Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pertimbangan tertulis atas permohonan izin Pegawai pria yang akan beristri lebih dari seorang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui saluran hierarki dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan izin.
(4)Format permohonan izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

(1)Izin untuk beristri lebih dari seorang harus memenuhi paling sedikit 1 (satu) syarat alternatif dan memenuhi seluruh syarat kumulatif.
(2)Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. b.istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
3. c.istri tidak dapat melahirkan keturunan.
(3)Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ada persetujuan tertulis dari istri;
2. b.Pegawai pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
3. c.ada jaminan tertulis dari Pegawai pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak- anaknya.
(4)Format surat persetujuan istri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan surat jaminan berlaku adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Izin Pegawai pria untuk beristri lebih dari seorang tidak dapat diterima jika:

a.bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut Pegawai yang bersangkutan;
b.tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
c.bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
d.alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
e.ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 7

(1)Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menyetujui atau menolak permohonan izin Pegawai pria yang akan beristri lebih dari seorang.
(2)Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melimpahkan kewenangan menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan sumber daya manusia.
(3)Izin Pegawai pria yang akan beristri lebih dari seorang ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan izin diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan sumber daya manusia.
(4)Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menetapkan jawaban atas permohonan Pegawai pria yang akan beristri lebih dari seorang harus mempertimbangkan:
1. a.alasan yang disampaikan oleh Pegawai pria yang bersangkutan; dan
2. b.pertimbangan tertulis dari atasan langsung Pegawai pria yang bersangkutan.
(5)Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandang kurang meyakinkan, Pejabat Pembina Kepegawaian harus meminta keterangan tambahan dari istri Pegawai pria yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain.
(6)Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikeluarkan keputusan atas permohonan izin Pegawai pria yang akan beristri lebih dari seorang, permohonan izin tersebut dianggap dikabulkan.

BAB III

PERCERAIAN

Pasal 8

(1)Pegawai yang akan melakukan Perceraian yang berkedudukan sebagai penggugat, wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan disertai alasan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan sumber daya manusia dengan diketahui oleh atasan langsung.
(2)Format permohonan izin Pegawai yang akan melakukan Perceraian sebagai penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

(1)Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melimpahkan kewenangan menyetujui atau menolak permohonan pegawai sebagai penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan sumber daya manusia.
(2)Format surat keterangan pemberian izin melakukan Perceraian sebagai penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

(1)Pegawai yang akan melakukan Perceraian yang berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis mengenai adanya gugatan cerai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan sumber daya manusia paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah Pegawai menerima gugatan Perceraian dengan diketahui atasan Langsung.
(2)Format surat pemberitahuan Pegawai yang akan melakukan Perceraian sebagai tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…