DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu mengatur mengenai pengelolaan kinerja di Badan Siber dan Sandi Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pengelolaan Kinerja di Badan Siber dan Sandi Negara; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan www.peraturan.go.id 2019, No.1665 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
7.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENGELOLAAN KINERJA DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

Pengelolaan kinerja di Badan Siber dan Sandi Negara dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengelolaan kinerja di Badan Siber dan Sandi Negara. www.peraturan.go.id 2019, No.1665

Pasal 2

(1)Pedoman pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
1. a.perencanaan kinerja;
2. b.perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai;
3. c.pengukuran kinerja;
4. d.pengelolaan data kinerja; dan
5. e.pelaporan kinerja.
(2)Pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Pedoman pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi unit kerja dan pegawai dalam melakukan pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan kinerja pegawai di Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1945), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No.1665 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2019 KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, ttd. HINSA SIBURIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2019, No.1665 LAMPIRAN PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KINERJA DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA PEDOMAN PENGELOLAAN KINERJA DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi khususnya area akuntabilitas, keberhasilan pencapaian perencanaan strategis dan dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Siber dan Sandi Negara, maka diperlukan sistem pengukuran dan penilaian Kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan Kinerja di Badan Siber dan Sandi Negara. Pengelolaan Kinerja di Badan Siber dan Sandi Negara menggunakan pendekatan balanced scorecard. B. MAKSUD DAN TUJUAN

1.Pengelolaan Kinerja dimaksudkan sebagai panduan bagi organisasi dalam melaksanakan pengelolaan Kinerja organisasi dan pegawai di Badan Siber dan Sandi Negara.
2.Pengelolaan Kinerja ini bertujuan:

a.menjadi acuan dalam menyusun perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka memacu www.peraturan.go.id 2019, No.1665 kontribusi pegawai secara maksimal untuk mewujudkan visi misi Badan Siber dan Sandi Negara;
b.menjadi standar pengukuran kinerja organisasi dan pegawai sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi dengan terus menerus melakukan penyempurnaan dan perbaikan;
c.menjadi alat pengendali strategis bagi Badan Siber dan Sandi Negara secara berjenjang mulai dari level organisasi sampai dengan pegawai;
d.sebagai alat dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk pengembangan kompetensi dan karir pegawai; dan
e.untuk mengembangkan budaya kerja di Badan Siber dan Sandi Negara yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. C. PENGERTIAN Dalam peraturan badan ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai, sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
2. 2.Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. 3.Sasaran Strategis yang selanjutnya disingkat SS adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai oleh organisasi.
4. 4.Peta Strategi adalah visualisasi strategi organisasi yang memetakan SS organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.
5. 5.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
6. 6.Manual IKU adalah dokumen penjelasan mengenai IKU yang diperlukan sebagai alat bantu pengukuran kinerja.
7. 7.Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan unit kerja yang lebih tinggi kepada pimpinan unit kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. www.peraturan.go.id 2019, No.1665
8. 8.Target adalah standar minimal pencapaian kinerja yang ditetapkan untuk periode tertentu.
9. 9.Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrasi, Pejabat Pimpinan Tinggi atau yang setara.
10. 10.Pegawai di Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara, calon Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Badan Siber dan Sandi Negara.
11. 11.Pejabat Penilai Kinerja Pegawai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
12. 12.Tim Penilai Kinerja Pegawai adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi pegawai.
13. 13.Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO adalah nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi.
14. 14.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai yang harus dicapai setiap tahun.
15. 15.Capaian Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat CKP adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
16. 16.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu mengatur mengenai pengelolaan kinerja di Badan Siber dan Sandi Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan www.peraturan.go.id 2019, No.1665 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
7.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENGELOLAAN KINERJA DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

Pengelolaan kinerja di Badan Siber dan Sandi Negara dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengelolaan kinerja di Badan Siber dan Sandi Negara. www.peraturan.go.id 2019, No.1665

Pasal 2

(1)Pedoman pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
1. a.perencanaan kinerja;
2. b.perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai;
3. c.pengukuran kinerja;
4. d.pengelolaan data kinerja; dan
5. e.pelaporan kinerja.
(2)Pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

1.Pengelolaan Kinerja dimaksudkan sebagai panduan bagi organisasi dalam melaksanakan pengelolaan Kinerja organisasi dan pegawai di Badan Siber dan Sandi Negara.
2.Pengelolaan Kinerja ini bertujuan:

a.menjadi acuan dalam menyusun perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka memacu www.peraturan.go.id 2019, No.1665 kontribusi pegawai secara maksimal untuk mewujudkan visi misi Badan Siber dan Sandi Negara;
b.menjadi standar pengukuran kinerja organisasi dan pegawai sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi dengan terus menerus melakukan penyempurnaan dan perbaikan;
c.menjadi alat pengendali strategis bagi Badan Siber dan Sandi Negara secara berjenjang mulai dari level organisasi sampai dengan pegawai;
d.sebagai alat dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk pengembangan kompetensi dan karir pegawai; dan
e.untuk mengembangkan budaya kerja di Badan Siber dan Sandi Negara yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. C. PENGERTIAN Dalam peraturan badan ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai, sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
2. 2.Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. 3.Sasaran Strategis yang selanjutnya disingkat SS adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai oleh organisasi.
4. 4.Peta Strategi adalah visualisasi strategi organisasi yang memetakan SS organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.
5. 5.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
6. 6.Manual IKU adalah dokumen penjelasan mengenai IKU yang diperlukan sebagai alat bantu pengukuran kinerja.
7. 7.Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan unit kerja yang lebih tinggi kepada pimpinan unit kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. www.peraturan.go.id 2019, No.1665
8. 8.Target adalah standar minimal pencapaian kinerja yang ditetapkan untuk periode tertentu.
9. 9.Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrasi, Pejabat Pimpinan Tinggi atau yang setara.
10. 10.Pegawai di Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara, calon Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Badan Siber dan Sandi Negara.
11. 11.Pejabat Penilai Kinerja Pegawai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
12. 12.Tim Penilai Kinerja Pegawai adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi pegawai.
13. 13.Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO adalah nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi.
14. 14.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai yang harus dicapai setiap tahun.
15. 15.Capaian Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat CKP adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
16. 16.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id 2019, No.1665 www.peraturan.go.id