DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Januari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 242

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4961);

2.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2018, No.197 2017 Nomor 277); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Badan ini disebut BSSN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BSSN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), BSSN menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi perdagangan berbasis elektronik, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
b.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, www.peraturan.go.id 2018, No.197 pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi perdagangan berbasis elektronik, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
c.pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi perdagangan berbasis elektronik, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
d.pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan;
e.pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN;
f.pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN;
g.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan
h.pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BSSN terdiri atas:

a.Kepala;
b.Wakil Kepala;
c.Sekretariat Utama;
d.Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi;
e.Deputi Bidang Proteksi;
f.Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan; www.peraturan.go.id 2018, No.197
g.Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian;
h.Inspektorat;
i.Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi;
j.Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi;
k.Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
l.Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional.

BAB III

KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin BSSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BSSN.

Pasal 6

(1)Wakil Kepala merupakan unsur pimpinan, mempunyai tugas membantu Kepala.
(2)Wakil Kepala bertanggung jawab kepada Kepala.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan badan.

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 7

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. www.peraturan.go.id 2018, No.197

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan di lingkungan BSSN;
b.koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran BSSN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BSSN;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
g.koordinasi kegiatan kerja sama di bidang keamanan siber; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Keuangan;
b.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
c.Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
d.Biro Umum. www.peraturan.go.id 2018, No.197

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan kinerja dan pengelolaan urusan keuangan.

Isi peraturan

Teks242PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2018, No.197 2017 Nomor 277); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Badan ini disebut BSSN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BSSN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), BSSN menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi perdagangan berbasis elektronik, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
b.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, www.peraturan.go.id 2018, No.197 pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi perdagangan berbasis elektronik, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
c.pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi perdagangan berbasis elektronik, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
d.pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan;
e.pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN;
f.pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN;
g.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan
h.pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BSSN terdiri atas:

a.Kepala;
b.Wakil Kepala;
c.Sekretariat Utama;
d.Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi;
e.Deputi Bidang Proteksi;
f.Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan; www.peraturan.go.id 2018, No.197
g.Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian;
h.Inspektorat;
i.Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi;
j.Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi;
k.Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
l.Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional.

BAB III

KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin BSSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BSSN.

Pasal 6

(1)Wakil Kepala merupakan unsur pimpinan, mempunyai tugas membantu Kepala.
(2)Wakil Kepala bertanggung jawab kepada Kepala.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan badan.

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 7

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. www.peraturan.go.id 2018, No.197

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan di lingkungan BSSN;
b.koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran BSSN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BSSN;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
g.koordinasi kegiatan kerja sama di bidang keamanan siber; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Keuangan;
b.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
c.Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
d.Biro Umum. www.peraturan.go.id 2018, No.197

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan kinerja dan pengelolaan urusan keuangan.