DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Persiapan penyelenggaraan Manajemen Krisis Siber; Penyelenggaraan Manajemen Krisis Siber.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Manajemen Krisis Siber; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG MANAJEMEN KRISIS SIBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Keamanan Siber adalah upaya adaptif dan inovatif untuk melindungi seluruh lapisan ruang siber, termasuk aset informasi yang ada di dalamnya, dari ancaman dan serangan siber, baik yang bersifat teknis maupun sosial.
2.Insiden Siber adalah satu atau serangkaian kejadian yang mengganggu atau mengancam berjalannya sistem elektronik.
3.Krisis Siber adalah situasi kedaruratan akibat dari Insiden Siber pada tingkat nasional yang berdampak terhadap keselamatan, keutuhan, dan kedaulatan negara.
4.Manajemen Krisis Siber adalah tata kelola penggunaan sumber daya dan langkah penanganan secara efektif yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadinya Krisis Siber.
5.Tim Tanggap Insiden Siber adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab menangani Insiden Siber dalam ruang lingkup yang ditentukan terhadapnya.
6.Instansi Penyelenggara Negara adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang- undangan.
7.Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang memiliki peran dalam penerapan Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber.
8.Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
9.Peristiwa Siber adalah kejadian pada sistem elektronik yang dapat diobservasi dan dapat memberikan indikasi terhadap terjadinya Insiden Siber.
10.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

a.persiapan penyelenggaraan Manajemen Krisis Siber; dan
b.penyelenggaraan Manajemen Krisis Siber.

BAB II

PERSIAPAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KRISIS SIBER

Pasal 3

Persiapan penyelenggaraan Manajemen Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.penyusunan rencana kontingensi Krisis Siber; dan
b.simulasi rencana kontingensi Krisis Siber.

Pasal 4

(1)Rencana kontingensi Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk menjadi acuan dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Krisis Siber.
(2)Rencana kontingensi Krisis Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
1. a.penilaian risiko Keamanan Siber nasional;
2. b.agenda prioritas nasional; dan/atau
3. c.lanskap Keamanan Siber.
(3)Rencana kontingensi Krisis Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.skenario ancaman;
2. b.karakteristik dan riwayat ancaman siber;
3. c.peran, tanggung jawab, dan pola komunikasi;
4. d.proses penanggulangan;
5. e.proses pemulihan;
6. f.pembiayaan; dan
7. g.pelaporan.

Pasal 5

(1)Rencana kontingensi Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun oleh Badan dengan mengikutsertakan Instansi Penyelenggara Negara.
(2)Selain Instansi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dalam menyusun rencana kontingensi Krisis Siber dapat mengikutsertakan:
1. a.Tim Tanggap Insiden Siber nasional;
2. b.Tim Tanggap Insiden Siber sektor; dan/atau
3. c.Pemangku Kepentingan.
(3)Rencana kontingensi Krisis Siber ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

(1)Untuk memastikan aktualitas, validitas, dan kualitas rencana kontingensi Krisis Siber yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Badan melakukan simulasi dengan cara:
1. a.latihan; dan
2. b.pemeranan.
(2)Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menguji prosedur rencana kontingensi Krisis Siber yang bersifat teknis.
(3)Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyelenggaraan:
1. a.latihan teknis sektor tertentu;
2. b.latihan teknis fungsi tertentu;
3. c.latihan teknis menyeluruh; dan/atau
4. d.latihan teknis lainnya.
(4)Pemeranan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman serta pengujian prosedur rencana kontingensi Krisis Siber dalam pengambilan keputusan yang bersifat manajerial.
(5)Pemeranan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyelenggaraan:
1. a.seminar Krisis Siber;
2. b.lokakarya Krisis Siber; dan/atau
3. c.pemeranan pengambilan keputusan (tabletop exercise) Krisis Siber.
(6)Simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
(7)Dalam melakukan simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mengikutsertakan Instansi Penyelenggara Negara dan Pemangku Kepentingan.

Pasal 7

(1)Rencana kontingensi Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dievaluasi oleh Badan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan.
(2)Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mengikutsertakan Instansi Penyelenggara Negara.
(3)Badan dapat melakukan perubahan rencana kontingensi Krisis Siber berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Penyusunan perubahan rencana kontingensi Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KRISIS SIBER

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Manajemen Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
1. a.sebelum Krisis Siber;
2. b.saat terjadi Krisis Siber; dan
3. c.setelah Krisis Siber.
(2)Penyelenggaraan Manajemen Krisis Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan dengan mengikutsertakan PSE.

Pasal 9

Penyelenggaraan Manajemen Krisis Siber sebelum Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diselenggarakan paling sedikit melalui:

a.tanggap Insiden Siber;
b.peringatan dini Krisis Siber; dan
c.penetapan status Krisis Siber.

Pasal 10

(1)Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan tindakan untuk merespons Insiden Siber yang terus meningkat dan berpotensi menjadi Krisis Siber.
(2)Pelaksanaan tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap oleh Tim Tanggap Insiden Siber organisasi, Tim Tanggap Insiden Siber sektor, dan Tim Tanggap Insiden Siber nasional.
(3)Pelaksanaan tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan insiden siber.

Pasal 11

(1)Peringatan dini Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan penyampaian peringatan oleh Tim Tanggap Insiden Siber nasional kepada PSE mengenai terjadinya eskalasi Insiden Siber yang mengarah menjadi Krisis Siber.
(2)Bentuk peringatan dini Krisis Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.notifikasi;
2. b.dokumen imbauan keamanan; dan/atau
3. c.informasi yang disampaikan melalui media berbagi informasi.
(3)PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti peringatan dini Krisis Siber.
(4)PSE melaporkan hasil tindak lanjut peringatan dini Krisis Siber kepada Tim Tanggap Insiden Siber nasional secara berkala setiap 2 (dua) jam atau sewaktu-waktu jika diperlukan setelah peringatan dini diterima oleh PSE.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…