DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Ikatan Dinas bagi Lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Lulusan Poltek SSN wajib menjalani masa Ikatan Dinas. Masa Ikatan Dinas tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) kali masa pendidikan yang secara nyata dijalani ditambah 2 (dua) tahun, terhitung sejak Lulusan Poltek SSN telah dinyatakan lulus berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ikatan dinas bertujuan bagi lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara untuk berkomitmen mengabdi pada instansi pemerintah pusat dan daerah;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum atas ikatan dinas bagi lulusan Politeknik Siber dan Sandi negara Negara, diperlukan pengaturan mengenai ikatan dinas bagi lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Ikatan Dinas bagi Lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG IKATAN DINAS BAGI LULUSAN POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat Poltek SSN adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang menyelenggarakan program diploma bidang Keamanan Siber dan Sandi.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3.Lulusan Poltek SSN adalah Taruna yang telah menyelesaikan pendidikan program diploma bidang Keamanan Siber dan Sandi di Poltek SSN atau Sekolah Tinggi Sandi Negara.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.
6.Wajib Kerja adalah keharusan bekerja bagi Lulusan Poltek SSN dan/atau Instansi Pemerintah atas persetujuan PPK Badan Siber dan Sandi Negara.
7.Ikatan Dinas adalah masa Wajib Kerja dalam periode tertentu.
8.Ganti Rugi adalah biaya yang harus dibayarkan oleh Lulusan Poltek SSN yang tidak memenuhi ketentuan Ikatan Dinas yang harus dijalankan.
9.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Keamanan Siber dan sandi

Pasal 2

(1)Lulusan Poltek SSN wajib menjalani masa Ikatan Dinas.
(2)Masa Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) kali masa pendidikan yang secara nyata dijalani ditambah 2 (dua) tahun, terhitung sejak Lulusan Poltek SSN telah dinyatakan lulus berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 3

(1)Lulusan Poltek SSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib:
1. a.menandatangani perjanjian Ikatan Dinas; dan
2. b.melengkapi semua berkas yang dipersyaratkan, untuk keperluan dalam pengangkatan sebagai calon PNS Lulusan Poltek SSN.
(2)Penandatanganan perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia yang bertindak untuk dan atas nama Badan; dan
2. b.Lulusan Poltek SSN.
(3)Dalam hal Lulusan Poltek SSN belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun pada saat penandatanganan perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penandatanganan perjanjian Ikatan Dinas oleh Lulusan Poltek SSN ditanda tangani oleh orang tua/wali dari Lulusan Poltek SSN untuk diketahui.
(4)Lulusan Poltek SSN yang telah melewati batas usia 21 (dua puluh satu) tahun pada saat penandatanganan, Lulusan Poltek SSN melakukan penandatanganan kembali Perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a.
(5)Selama menjalani Ikatan Dinas, dokumen Lulusan Poltek SSN berupa:
1. a.asli ijazah;
2. b.asli transkrip nilai; dan
3. c.asli surat keterangan pendamping ijazah, disimpan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia yang bertindak untuk dan atas nama Badan.
(6)Perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

(1)Lulusan Poltek SSN yang belum diangkat sebagai calon PNS Badan dapat diusulkan untuk diangkat sebagai calon PNS pada Instansi Pemerintah lain.
(2)Lulusan Poltek SSN yang diusulkan untuk diangkat calon PNS pada Instansi Pemerintah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Ikatan Dinas dengan Instansi Pemerintah sesuai dengan penempatannya.

Pasal 5

Lulusan Poltek SSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 membayar Ganti Rugi jika:

a.tidak menandatangani perjanjian Ikatan Dinas;
b.tidak melengkapi semua berkas yang dipersyaratkan, untuk keperluan dalam pengangkatan sebagai calon PNS Lulusan Poltek SSN;
c.tidak lulus Pelatihan Dasar calon PNS;
d.mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
e.tidak menyelesaikan masa Ikatan Dinas;
f.diberhentikan karena melakukan tindak pidana/penyelewengan;
g.diberhentikan karena pelanggaran disiplin; dan
h.diberhentikan karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 6

(1)Ikatan Dinas dinyatakan berakhir apabila Lulusan Poltek SSN:
1. a.telah menyelesaikan Ikatan Dinas;
2. b.telah melunasi Ganti Rugi; atau
3. c.dibebaskan dari Ganti Rugi.
(2)Dibebaskan dari Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
1. a.Lulusan Poltek SSN mutasi secara penuh pada Instansi Pemerintah atas persetujuan PPK Badan;
2. b.Lulusan Poltek SSN menjadi prajurit TNI atau anggota POLRI atas persetujuan PPK Badan;
3. c.Lulusan Poltek SSN diberhentikan karena adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
4. d.tidak diangkat menjadi calon PNS atau PNS karena adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
5. e.meninggal dunia, tewas, atau hilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan yang menyatakan tidak dapat bekerja kembali di semua jabatan PNS; atau
7. g.tidak diangkat menjadi calon PNS atau PNS karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan.
(3)Lulusan Poltek SSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak atas dokumen:
1. a.asli ijazah;
2. b.asli transkrip nilai; dan
3. c.asli surat keterangan pendamping ijazah.

Pasal 7

(1)Besaran Ganti Rugi yang harus dibayar lunas Lulusan Poltek SSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan perbandingan antara sisa Ikatan Dinas dengan total Ikatan Dinas yang harus dilaksanakan dikali dengan 2 (dua) kali biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama pendidikan di Poltek SSN.
(2)Sisa Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak hari pertama Lulusan Poltek SSN tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan dilakukan pembulatan tahun.
(3)Besaran Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Badan.
(4)Penghitungan besaran Ganti Rugi berdasarkan perbandingan antara sisa Ikatan Dinas dengan total Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

(1)Lulusan Poltek SSN yang membayar Ganti Rugi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, atau huruf h harus menyetor Ganti Rugi ke kas negara sebelum Lulusan Poltek SSN diberhentikan sebagai PNS berdasarkan keputusan kepala Badan.
(2)Pelunasan Ganti Rugi dilakukan dengan cara menyetor ke rekening kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

a.PNS Lulusan Poltek SSN tahun 2015-2024 yang belum menandatangani perjanjian Ikatan Dinas sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus menandatangani perjanjian Ikatan Dinas;
b.apabila dalam waktu 6 (enam) bulan PNS Lulusan Poltek SSN belum menandatangani perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Lulusan Poltek SSN dikenai sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.perjanjian Ikatan Dinas yang telah ditandangani oleh Lulusan Poltek SSN sebelum Peraturan Badan ini ditetapkan, dinyatakan tetap sah dan masih berlaku.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai belaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2025 KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, Œ HINSA SIBURIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG IKATAN DINAS BAGI LULUSAN POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA PERJANJIAN IKATAN DINAS BAGI LULUSAN POLTEK SSN YANG TELAH BERUSIA 21 TAHUN PERJANJIAN IKATAN DINAS BAGI LULUSAN POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR: Pada hari ini .................., tanggal ...................... bulan ......................... tahun …………………………………., bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara, Bojongsari Depok, yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : NIP : Pangkat/ Gol. Ruang : Jabatan : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor 70 Bojongsari, Depok, dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. II. Nama : Tempat/ Tanggal Lahir : Alamat : Status Pendidikan : Lulusan Poltek SSN Program studi : Tahun lulus : selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK. Dengan ini bersepakat mengadakan Perjanjian lkatan Dinas, untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…