DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Maret 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan organisasi Museum Sandi telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B/25/M.KT.01/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Sandi; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor www.peraturan.go.id 2019, No.340 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM SANDI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Museum Sandi merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Proteksi Ekonomi Digital, Deputi Bidang Proteksi.
(2)Museum Sandi dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Museum Sandi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan museum dan edukasi budaya keamanan informasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Museum Sandi menyelenggarakan fungsi:

a.pengkajian koleksi museum;
b.pelaksanaan pendaftaran, inventarisasi, dan dokumentasi koleksi museum;
c.pemberian rekomendasi penetapan koleksi museum;
d.pelaksanaan pelindungan dan perawatan koleksi museum;
e.pelaksanaan penyajian dan publikasi koleksi museum;
f.pengelolaan perpustakaan museum sandi; www.peraturan.go.id 2019, No.340
g.pelaksanaan layanan edukasi koleksi museum dan budaya keamanan informasi;
h.pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan
i.pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Museum Sandi terdiri atas:
1. a.Petugas Tata Usaha; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, penyusunan rencana dan program, keuangan, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, kearsipan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.340
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Museum Sandi menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unsur di Museum Sandi.

Pasal 9

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Proteksi Ekonomi Digital mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Museum Sandi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Museum Sandi harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, uraian tugas, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan Museum Sandi.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan organisasi Museum Sandi telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B/25/M.KT.01/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM SANDI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Museum Sandi merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Proteksi Ekonomi Digital, Deputi Bidang Proteksi.
(2)Museum Sandi dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Museum Sandi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan museum dan edukasi budaya keamanan informasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Museum Sandi menyelenggarakan fungsi:

a.pengkajian koleksi museum;
b.pelaksanaan pendaftaran, inventarisasi, dan dokumentasi koleksi museum;
c.pemberian rekomendasi penetapan koleksi museum;
d.pelaksanaan pelindungan dan perawatan koleksi museum;
e.pelaksanaan penyajian dan publikasi koleksi museum;
f.pengelolaan perpustakaan museum sandi; www.peraturan.go.id 2019, No.340
g.pelaksanaan layanan edukasi koleksi museum dan budaya keamanan informasi;
h.pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan
i.pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Museum Sandi terdiri atas:
1. a.Petugas Tata Usaha; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.340
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Museum Sandi menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unsur di Museum Sandi.

Pasal 9

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Proteksi Ekonomi Digital mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Museum Sandi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Museum Sandi harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, uraian tugas, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan Museum Sandi.

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

TATA KERJA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

TATA KERJA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2023