DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya meningkatkan ketahanan diri masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan tanggung jawab Pemerintah yang dilaksanakan melalui pemberian literasi media dan literasi keamanan siber terhadap masyarakat dalam memanfaatkan ruang siber secara bijak dan aman;
c.bahwa pengaturan mengenai literasi media dan literasi keamanan siber sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga perlu adanya pengaturan mengenai literasi media dan literasi keamanan siber;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1464); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN LITERASI MEDIA DAN LITERASI KEAMANAN SIBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Literasi Media adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan mengakses, meneliti, mengevaluasi dan menciptakan informasi dalam berbagai wujud.
2.Literasi Keamanan Siber adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pengamanan dan melindungi informasi atau sumber daya teknologi informasi demi mencegah terjadinya serangan siber.
3.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.
4.Pemangku Kepentingan adalah penyelenggara negara, badan usaha, sektor pendidikan, dan komunitas yang melakukan kegiatan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.
5.Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber adalah masyarakat yang menjadi sasaran dari penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.

Pasal 2

(1)Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengedukasi dan meningkatkan kemampuan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber dalam memahami kebenaran informasi yang diterima dari berbagai media pemberitaan daring dan media sosial, serta kesadaran keamanan siber dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam beraktivitas di ruang siber secara bijak dan aman.
(2)Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
1. a.BSSN; dan
2. b.Pemangku Kepentingan.
(3)Penyelenggaraan oleh BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.
(4)Penyelenggaraan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber atau unit yang menangani Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.

Pasal 3

Penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

a.persiapan; dan
b.pelaksanaan.

BAB II

PERSIAPAN

Pasal 4

Persiapan penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

a.penentuan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber; dan
b.penyusunan materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.

Pasal 5

(1)Penentuan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan berdasarkan kategori Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.
(2)Kategori Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usia;
2. b.pendidikan; dan
3. c.disabilitas.
(3)Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi berdasarkan kategori:
1. a.anak-anak;
2. b.remaja;
3. c.dewasa; dan
4. d.lanjut usia.
(4)Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi berdasarkan kategori:
1. a.pendidikan dasar;
2. b.pendidikan menengah; dan
3. c.pendidikan tinggi.
(5)Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibagi berdasarkan kategori:
1. a.disabilitas fisik;
2. b.disabilitas intelektual;
3. c.disabilitas mental; dan/atau
4. d.disabilitas sensorik.

Pasal 6

(1)Penentuan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui tahapan:
1. a.penyusunan; dan
2. b.persetujuan.
(2)Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pencantuman Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber yang dimasukkan ke dalam daftar Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sesuai urutan prioritas pelaksanaan.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengesahan daftar usulan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber oleh:
1. a.unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada BSSN; atau
2. b.unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber atau unit yang menangani Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada Pemangku Kepentingan.

Pasal 7

(1)Penyusunan materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan berdasarkan tema materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber yang disesuaikan dengan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.
(2)Tema materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.tema materi Literasi Media; dan
2. b.tema materi Literasi Keamanan Siber.
(3)Tema materi Literasi Media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.hoaks;
2. b.cyberbullying;
3. c.etika bermedia sosial;
4. d.jejak digital;
5. e.berpikir kritis;
6. f.internet sehat;
7. g.netizen;
8. h.ancaman radikalisme dan terorisme di ruang siber;
9. i.ancaman pornografi di ruang siber;
10. j.peran orang tua di ruang siber; dan/atau
11. k.tema materi lain terkait Literasi Media.
(4)Tema materi Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.data pribadi;
2. b.keamanan internet;
3. c.keamanan data dan informasi;
4. d.keamanan perangkat;
5. e.keamanan transaksi elektronik;
6. f.penggunaan kata sandi (password);
7. g.dasar-dasar teknik keamanan siber;
8. h.insiden siber;
9. i.kejahatan siber; dan/atau
10. j.tema materi lain terkait Literasi Keamanan Siber.

Pasal 8

Penyusunan materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber dilakukan melalui tahapan:

a.pengumpulan bahan dan data;
b.penyusunan konsep materi; dan
c.persetujuan.

Pasal 9

(1)Pengumpulan bahan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kegiatan untuk menghimpun bahan dan data yang dibutuhkan dalam menyusun konsep materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.
(2)Pengumpulan bahan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
1. a.penelitian;
2. b.studi banding; dan/atau
3. c.pertukaran informasi.

Pasal 10

(1)Penyusunan konsep materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kegiatan menyusun konsep materi berdasarkan bahan dan data yang dianalisis menjadi sebuah konsep materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.
(2)Dalam melaksanakan penyusunan konsep materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada BSSN dan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber atau unit yang menangani Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada Pemangku Kepentingan dapat saling bekerja sama.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya meningkatkan ketahanan diri masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan tanggung jawab Pemerintah yang dilaksanakan melalui pemberian literasi media dan literasi keamanan siber terhadap masyarakat dalam memanfaatkan ruang siber secara bijak dan aman;
c.bahwa pengaturan mengenai literasi media dan literasi keamanan siber sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga perlu adanya pengaturan mengenai literasi media dan literasi keamanan siber;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1464); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN LITERASI MEDIA DAN LITERASI KEAMANAN SIBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Literasi Media adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan mengakses, meneliti, mengevaluasi dan menciptakan informasi dalam berbagai wujud.
2.Literasi Keamanan Siber adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pengamanan dan melindungi informasi atau sumber daya teknologi informasi demi mencegah terjadinya serangan siber.
3.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.
4.Pemangku Kepentingan adalah penyelenggara negara, badan usaha, sektor pendidikan, dan komunitas yang melakukan kegiatan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.
5.Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber adalah masyarakat yang menjadi sasaran dari penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.

Pasal 2

(1)Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengedukasi dan meningkatkan kemampuan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber dalam memahami kebenaran informasi yang diterima dari berbagai media pemberitaan daring dan media sosial, serta kesadaran keamanan siber dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam beraktivitas di ruang siber secara bijak dan aman.
(2)Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
1. a.BSSN; dan
2. b.Pemangku Kepentingan.
(3)Penyelenggaraan oleh BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.
(4)Penyelenggaraan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber atau unit yang menangani Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.

Pasal 3

Penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

a.persiapan; dan
b.pelaksanaan.

BAB II

PERSIAPAN

Pasal 4

Persiapan penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

a.penentuan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber; dan
b.penyusunan materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.

Pasal 5

(1)Penentuan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan berdasarkan kategori Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.
(2)Kategori Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usia;
2. b.pendidikan; dan
3. c.disabilitas.
(3)Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi berdasarkan kategori:
1. a.anak-anak;
2. b.remaja;
3. c.dewasa; dan
4. d.lanjut usia.
(4)Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi berdasarkan kategori:
1. a.pendidikan dasar;
2. b.pendidikan menengah; dan
3. c.pendidikan tinggi.
(5)Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibagi berdasarkan kategori:
1. a.disabilitas fisik;
2. b.disabilitas intelektual;
3. c.disabilitas mental; dan/atau
4. d.disabilitas sensorik.

Pasal 6

(1)Penentuan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui tahapan:
1. a.penyusunan; dan
2. b.persetujuan.
(2)Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pencantuman Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber yang dimasukkan ke dalam daftar Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sesuai urutan prioritas pelaksanaan.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengesahan daftar usulan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber oleh:
1. a.unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada BSSN; atau
2. b.unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber atau unit yang menangani Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada Pemangku Kepentingan.

Pasal 7

(1)Penyusunan materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan berdasarkan tema materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber yang disesuaikan dengan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.
(2)Tema materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.tema materi Literasi Media; dan
2. b.tema materi Literasi Keamanan Siber.
(3)Tema materi Literasi Media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.hoaks;
2. b.cyberbullying;
3. c.etika bermedia sosial;
4. d.jejak digital;
5. e.berpikir kritis;
6. f.internet sehat;
7. g.netizen;
8. h.ancaman radikalisme dan terorisme di ruang siber;
9. i.ancaman pornografi di ruang siber;
10. j.peran orang tua di ruang siber; dan/atau
11. k.tema materi lain terkait Literasi Media.
(4)Tema materi Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.data pribadi;
2. b.keamanan internet;
3. c.keamanan data dan informasi;
4. d.keamanan perangkat;
5. e.keamanan transaksi elektronik;
6. f.penggunaan kata sandi (password);
7. g.dasar-dasar teknik keamanan siber;
8. h.insiden siber;
9. i.kejahatan siber; dan/atau
10. j.tema materi lain terkait Literasi Keamanan Siber.

Pasal 8

Penyusunan materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber dilakukan melalui tahapan:

a.pengumpulan bahan dan data;
b.penyusunan konsep materi; dan
c.persetujuan.

Pasal 9

(1)Pengumpulan bahan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kegiatan untuk menghimpun bahan dan data yang dibutuhkan dalam menyusun konsep materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.
(2)Pengumpulan bahan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
1. a.penelitian;
2. b.studi banding; dan/atau
3. c.pertukaran informasi.

Pasal 10

(1)Penyusunan konsep materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kegiatan menyusun konsep materi berdasarkan bahan dan data yang dianalisis menjadi sebuah konsep materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.
(2)Dalam melaksanakan penyusunan konsep materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada BSSN dan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber atau unit yang menangani Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada Pemangku Kepentingan dapat saling bekerja sama.