DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang latar belakang, bentuk dan jenis konflik kepentingan, serta langkah pencegahan, penanganan, pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan konflik kepentingan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pencegahan, Penanganan, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pengawasan Konflik Kepentingan di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENCEGAHAN, PENANGANAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PENGAWASAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.
2.Pegawai di Lingkungan BSSN yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.
3.Atasan Langsung adalah pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi paling rendah pejabat pengawas atau yang disetarakan di BSSN yang membawahi Pegawai .
4.Konflik Kepentingan adalah kondisi Pegawai yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
5.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan di BSSN.
6.Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

a.menjadi kerangka acuan bagi Pegawai untuk menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi Konflik Kepentingan;
b.mewujudkan lingkungan BSSN yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
c.meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara; dan
d.menegakan integritas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Badan Ini meliputi:

a.latar belakang, bentuk, dan jenis Konflik Kepentingan;
b.pencegahan Konflik Kepentingan;
c.penanganan Konflik Kepentingan;
d.pemantauan dan evaluasi Konflik Kepentingan; dan
e.pengawasan Konflik Kepentingan.

Pasal 4

Latar belakang Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terdapat:

a.kepentingan pribadi dan/atau bisnis;
b.hubungan dengan kerabat dan keluarga;
c.hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;
d.hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat;
e.hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau
f.hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a.penerimaan Gratifikasi;
b.penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
c.penggunaan Informasi Rahasia Jabatan/Instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
d.pemberian akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur;
e.proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
f.penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
g.penggunaan diskresi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.Pegawai yang lebih mementingkan pekerjaan lain diluar pekerjaan pokoknya;
i.perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
j.pengambilan keputusan atau kebijakan yang dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
k.pemberian informasi yang melebihi ketentuan dalam pengadaan barang/jasa yang bertujuan memenangkan calon penyedia tertentu;
l.hubungan afiliasi atau hubungan kekeluargaan antara Pegawai BSSN dengan pihak lain yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pegawai sehubungan dengan jabatannya di BSSN; dan/atau
m.kondisi lainnya yang dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan Pegawai yang menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Pasal 6

Jenis Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.kebijakan dari Pegawai yang berpihak akibat pengaruh hubungan dekat, ketergantungan dan/atau pemberian gratifikasi;
b.pemberian izin yang diskriminatif;
c.pemilihan rekan kerja oleh Pegawai berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
d.melakukan komersialisasi pelayanan publik demi kepentingan pribadi atau golongan;
e.menggunakan aset dan Informasi Rahasia Jabatan/Instansi untuk kepentingan pribadi atau golongan;
f.melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain untuk kepentingan tertentu;
g.melakukan pengawasan atau penilaian yang tidak sesuai norma, standar, dan prosedur untuk kepentingan pribadi atau golongan;
h.menjadi bawahan pihak yang dinilai;
i.menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
j.penerimaan dan/atau pengangkatan Pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
k.pengangkatan/mutasi/promosi Pegawai yang tidak adil dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu;
l.perangkap jabatan pada Pemangku Kepentingan dan/atau perusahaan/institusi lain yang mempunyai kepentingan dan/atau menimbulkan Konflik Kepentingan;
m.berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pihak lain dengan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi;
n.kondisi yang dapat memengaruhi netralitas atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum; dan/atau
o.Kondisi lainnya yang dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan Pegawai yang menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Pasal 7

Pencegahan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui:

a.melakukan pemutakhiran kode etik dan kode perilaku;
b.melakukan pemutakhiran standar operasional prosedur;
c.membuat pernyataan komitmen pengungkapan Konflik Kepentingan;
d.mengidentifikasi potensi Konflik Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
e.melaksanakan sosialisasi Konflik Kepentingan.

Pasal 8

(1)Pemutakhiran kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, serta pembinaan dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia.
(2)Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur larangan bagi Pegawai antara lain:
1. a.ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Konflik Kepentingan;
2. b.memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban BSSN;
3. c.memegang jabatan lain yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. d.melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5. e.menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
6. f.mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pegawai;
7. g.menerima keuntungan pribadi yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal yang dapat menimbulkan potensi Konflik Kepentingan;
8. h.bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di BSSN;
9. i.memanfaatkan informasi rahasia jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu;
10. j.secara bersamaan turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di BSSN dan ditugaskan melaksanakan pengurusan dan pengawasan pada kegiatan yang sama; dan
11. k.mengaitkan atau menggunakan nama BSSN untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan.

Pasal 9

Pemutakhiran standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan oleh setiap unit kerja.

Pasal 10

(1)Pernyataan komitmen pengungkapan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c wajib dibuat dan ditandatangani oleh setiap Pegawai pada saat:
1. a.diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil BSSN;
2. b.diangkat dalam jabatan administrasi, jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi, atau jabatan lain di lingkungan BSSN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.menikah dengan sesama Pegawai atau keluarga Pegawai.
(2)Format pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3)Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada Inspektorat dan ditembuskan ke unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang kepegawaian di BSSN.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…