DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Maret 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, diperlukan perubahan visi dan misi organisasi;
c.bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Visi dan Misi Lembaga Sandi Negara sudah tidak relevan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Visi dan Misi Badan Siber dan Sandi Negara; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 www.peraturan.go.id 2018, No.341 Nomor 277);

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);
3.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Nilai Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 291); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG VISI DAN MISI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

Visi Badan Siber dan Sandi Negara yaitu menjadi institusi tepercaya dalam menjaga keamanan Siber dan Sandi Negara dengan menyinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut serta mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pasal 2

Visi menjadi institusi tepercaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berarti Badan Siber dan Sandi Negara menjadi lembaga yang mengutamakan nilai Profesional, Integritas, Adaptabilitas Teknologi, dan Tepercaya dalam mewujudkan keamanan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 3

Visi menyinergikan berbagai pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berarti Badan Siber dan Sandi Negara memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan Siber dan Sandi Negara. www.peraturan.go.id 2018, No.341

Pasal 4

Visi ikut serta mewujudkan keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berarti Badan Siber dan Sandi Negara turut serta menciptakan kondisi siber yang aman.

Pasal 5

Visi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berarti Badan Siber dan Sandi Negara berperan aktif dalam penyelenggaraan ekonomi digital yang aman, nyaman, dan tepercaya.

Pasal 6

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Badan Siber dan Sandi Negara memiliki misi sebagai berikut:

a.menjamin keamanan informasi di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital dalam mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b.membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber dan sandi yang komprehensif;
c.membangun kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dengan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri di bidang keamanan siber dan sandi;
d.membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan, dan mengoperasionalkan sistem identifikasi, deteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi;
e.membangun budaya keamanan siber sebagai tatanan nilai budaya yang melekat dengan mendorong tumbuhnya budaya penggunaan internet yang aman dan nyaman oleh setiap warga negara Indonesia; dan
f.menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya keamanan siber dan sandi melalui proses pembelajaran dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dengan didukung manajemen perkantoran secara transparan www.peraturan.go.id 2018, No.341 dan akuntabel.

Pasal 7

(1)Misi menjamin keamanan informasi di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital dalam mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berarti Badan Siber dan Sandi Negara menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis keamanan informasi di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital serta membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam lingkup nasional maupun internasional guna mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
(2)Misi membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber dan sandi yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berarti Badan Siber dan Sandi Negara menyusun, mengimplementasikan, dan mengendalikan kebijakan dan standar keamanan siber dan sandi, kerangka kerja berbagi informasi, kolaborasi, dukungan penegakan hukum, dan rencana aksi tanggap insiden siber dan/atau sandi di Indonesia secara efektif dan menyeluruh.
(3)Misi membangun kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dengan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri di bidang keamanan siber dan sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berarti Badan Siber dan Sandi Negara menciptakan dan mengembangkan teknologi keamanan siber dan sandi secara mandiri serta mendukung pengembangan industri dalam negeri di bidang teknologi keamanan siber dan sandi.
(4)Misi membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan, dan mengoperasionalkan sistem identifikasi, deteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atau www.peraturan.go.id 2018, No.341 serangan siber dan sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berarti Badan Siber dan Sandi Negara melaksanakan penyiapan, penyusunan, koordinasi, kolaborasi, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sistem identifikasi, deteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi serta mendukung penanganan kejahatan siber di Indonesia melalui dukungan penyidikan, forensik digital, analisis kripto, dan penapisan konten.
(5)Misi membangun budaya keamanan siber sebagai tatanan nilai budaya yang melekat dengan mendorong tumbuhnya budaya penggunaan internet yang aman dan nyaman oleh setiap warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e berarti Badan Siber dan Sandi Negara melakukan literasi dan edukasi budaya keamanan siber dalam rangka menciptakan kesadaran keamanan siber dan budaya keamanan siber sebagai tata nilai kepada setiap warga negara untuk mewujudkan ekosistem internet yang aman dan nyaman.
(6)Misi menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya keamanan siber dan sandi melalui proses pembelajaran dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dengan didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berarti Badan Siber dan Sandi Negara menyediakan dan memanfaatkan sumber daya keamanan siber dan sandi secara optimal meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan teknologi keamanan siber dan persandian melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan yang didukung manajemen perkantoran yang baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2011 tentang www.peraturan.go.id 2018, No.341 Visi Misi Lembaga Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 847) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2018 KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, ttd DJOKO SETIADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, diperlukan perubahan visi dan misi organisasi;
c.bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Visi dan Misi Lembaga Sandi Negara sudah tidak relevan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);
3.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Nilai Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 291); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG VISI DAN MISI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Visi ikut serta mewujudkan keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berarti Badan Siber dan Sandi Negara turut serta menciptakan kondisi siber yang aman.

Pasal 5

Pasal 6

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Badan Siber dan Sandi Negara memiliki misi sebagai berikut:

a.menjamin keamanan informasi di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital dalam mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b.membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber dan sandi yang komprehensif;
c.membangun kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dengan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri di bidang keamanan siber dan sandi;
d.membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan, dan mengoperasionalkan sistem identifikasi, deteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi;
e.membangun budaya keamanan siber sebagai tatanan nilai budaya yang melekat dengan mendorong tumbuhnya budaya penggunaan internet yang aman dan nyaman oleh setiap warga negara Indonesia; dan
f.menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya keamanan siber dan sandi melalui proses pembelajaran dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dengan didukung manajemen perkantoran secara transparan www.peraturan.go.id 2018, No.341 dan akuntabel.

Pasal 7

(1)Misi menjamin keamanan informasi di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital dalam mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berarti Badan Siber dan Sandi Negara menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis keamanan informasi di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital serta membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam lingkup nasional maupun internasional guna mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
(2)Misi membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber dan sandi yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berarti Badan Siber dan Sandi Negara menyusun, mengimplementasikan, dan mengendalikan kebijakan dan standar keamanan siber dan sandi, kerangka kerja berbagi informasi, kolaborasi, dukungan penegakan hukum, dan rencana aksi tanggap insiden siber dan/atau sandi di Indonesia secara efektif dan menyeluruh.
(3)Misi membangun kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dengan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri di bidang keamanan siber dan sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berarti Badan Siber dan Sandi Negara menciptakan dan mengembangkan teknologi keamanan siber dan sandi secara mandiri serta mendukung pengembangan industri dalam negeri di bidang teknologi keamanan siber dan sandi.
(4)Misi membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan, dan mengoperasionalkan sistem identifikasi, deteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atau www.peraturan.go.id 2018, No.341 serangan siber dan sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berarti Badan Siber dan Sandi Negara melaksanakan penyiapan, penyusunan, koordinasi, kolaborasi, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sistem identifikasi, deteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi serta mendukung penanganan kejahatan siber di Indonesia melalui dukungan penyidikan, forensik digital, analisis kripto, dan penapisan konten.
(5)Misi membangun budaya keamanan siber sebagai tatanan nilai budaya yang melekat dengan mendorong tumbuhnya budaya penggunaan internet yang aman dan nyaman oleh setiap warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e berarti Badan Siber dan Sandi Negara melakukan literasi dan edukasi budaya keamanan siber dalam rangka menciptakan kesadaran keamanan siber dan budaya keamanan siber sebagai tata nilai kepada setiap warga negara untuk mewujudkan ekosistem internet yang aman dan nyaman.
(6)Misi menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya keamanan siber dan sandi melalui proses pembelajaran dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dengan didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berarti Badan Siber dan Sandi Negara menyediakan dan memanfaatkan sumber daya keamanan siber dan sandi secara optimal meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan teknologi keamanan siber dan persandian melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan yang didukung manajemen perkantoran yang baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.