DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

2.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
3.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
3.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
4.Manajemen Keamanan SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas.
5.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
8.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
9.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
10.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
11.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
12.Application Programming Interface yang selanjutnya disingkat API adalah sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan.
13.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
14.Pusat Data Nasional adalah sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.

BAB II

PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 2

Manajemen keamanan informasi SPBE dilaksanakan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

Pasal 3

(1)Pedoman manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan dalam melaksanakan serangkaian proses manajemen keamanan informasi yang meliputi:
1. a.penetapan ruang lingkup;
2. b.penetapan penanggung jawab;
3. c.perencanaan;
4. d.dukungan pengoperasian;
5. e.evaluasi kinerja; dan
6. f.perbaikan berkelanjutan.
(2)Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh setiap pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah.
(3)Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mengomunikasikan dan mendokumentasikan kegiatan manajemen keamanan informasi SPBE masing-masing.

Pasal 4

(1)Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh setiap pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah.
(2)Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendefinisikan:
1. a.isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi; dan
2. b.isu eksternal keamanan informasi SPBE.
(3)Isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didefinisikan berdasarkan area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE.
(4)Area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
1. a.data dan informasi SPBE;
2. b.Aplikasi SPBE;
3. c.aset Infrastruktur SPBE; dan
4. d.kebijakan keamanan informasi SPBE yang telah dimiliki.
(5)Isu eksternal keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didefinisikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Penetapan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah.
(2)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh sekretaris Instansi Pusat dan sekretaris daerah pada Pemerintah Daerah.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan SPBE, sekretaris Instansi Pusat dan sekretaris daerah pada Pemerintah Daerah disebut sebagai koordinator SPBE.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan SPBE, koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menetapkan pelaksana teknis Keamanan SPBE.
(2)Pelaksana teknis Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing; dan
2. b.pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE.

Pasal 7

(1)Pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
1. a.memastikan penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE;
2. b.merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran Keamanan SPBE; dan
3. c.melaporkan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE dan penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE kepada koordinator SPBE Instansi Pusat atau koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
(2)Pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
1. a.menerapkan standar teknis dan prosedur keamanan aplikasi di unit kerja masing-masing;
2. b.memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh pihak ketiga memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan;
3. c.memastikan keberlangsungan proses bisnis SPBE; dan
4. d.berkoordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing terkait perumusan program kerja dan anggaran Keamanan SPBE.

Pasal 8

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf c dilakukan oleh pelaksana teknis Keamanan SPBE.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merumuskan:
1. a.program kerja Keamanan SPBE yang disusun berdasarkan kategori risiko Keamanan SPBE; dan
2. b.target realisasi program kerja Keamanan SPBE.
(3)Program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.edukasi kesadaran Keamanan SPBE;
2. b.penilaian kerentanan Keamanan SPBE;
3. c.peningkatan Keamanan SPBE;
4. d.penanganan insiden Keamanan SPBE; dan
5. e.audit Keamanan SPBE.
(4)Kategori risiko Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Target realisasi program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kebutuhan setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Edukasi kesadaran Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan:

a.sosialisasi; dan
b.pelatihan.

Pasal 10

Penilaian kerentanan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilaksanakan paling sedikit melalui:

a.menginventarisasi seluruh aset SPBE meliputi data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur;
b.mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE; dan
c.mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE.

Pasal 11

(1)Peningkatan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2)Peningkatan Keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui:
1. a.menerapkan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE; dan
2. b.menguji fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
3.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
3.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
4.Manajemen Keamanan SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas.
5.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
8.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
9.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
10.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
11.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
12.Application Programming Interface yang selanjutnya disingkat API adalah sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan.
13.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
14.Pusat Data Nasional adalah sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.

BAB II

PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 2

Manajemen keamanan informasi SPBE dilaksanakan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

Pasal 3

(1)Pedoman manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan dalam melaksanakan serangkaian proses manajemen keamanan informasi yang meliputi:
1. a.penetapan ruang lingkup;
2. b.penetapan penanggung jawab;
3. c.perencanaan;
4. d.dukungan pengoperasian;
5. e.evaluasi kinerja; dan
6. f.perbaikan berkelanjutan.
(2)Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh setiap pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah.
(3)Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mengomunikasikan dan mendokumentasikan kegiatan manajemen keamanan informasi SPBE masing-masing.

Pasal 4

(1)Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh setiap pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah.
(2)Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendefinisikan:
1. a.isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi; dan
2. b.isu eksternal keamanan informasi SPBE.
(3)Isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didefinisikan berdasarkan area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE.
(4)Area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
1. a.data dan informasi SPBE;
2. b.Aplikasi SPBE;
3. c.aset Infrastruktur SPBE; dan
4. d.kebijakan keamanan informasi SPBE yang telah dimiliki.
(5)Isu eksternal keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didefinisikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Penetapan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah.
(2)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh sekretaris Instansi Pusat dan sekretaris daerah pada Pemerintah Daerah.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan SPBE, sekretaris Instansi Pusat dan sekretaris daerah pada Pemerintah Daerah disebut sebagai koordinator SPBE.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan SPBE, koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menetapkan pelaksana teknis Keamanan SPBE.
(2)Pelaksana teknis Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing; dan
2. b.pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE.

Pasal 7

(1)Pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
1. a.memastikan penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE;
2. b.merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran Keamanan SPBE; dan
3. c.melaporkan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE dan penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE kepada koordinator SPBE Instansi Pusat atau koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
(2)Pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
1. a.menerapkan standar teknis dan prosedur keamanan aplikasi di unit kerja masing-masing;
2. b.memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh pihak ketiga memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan;
3. c.memastikan keberlangsungan proses bisnis SPBE; dan
4. d.berkoordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing terkait perumusan program kerja dan anggaran Keamanan SPBE.

Pasal 8

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf c dilakukan oleh pelaksana teknis Keamanan SPBE.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merumuskan:
1. a.program kerja Keamanan SPBE yang disusun berdasarkan kategori risiko Keamanan SPBE; dan
2. b.target realisasi program kerja Keamanan SPBE.
(3)Program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.edukasi kesadaran Keamanan SPBE;
2. b.penilaian kerentanan Keamanan SPBE;
3. c.peningkatan Keamanan SPBE;
4. d.penanganan insiden Keamanan SPBE; dan
5. e.audit Keamanan SPBE.
(4)Kategori risiko Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Target realisasi program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kebutuhan setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Edukasi kesadaran Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan:

a.sosialisasi; dan
b.pelatihan.

Pasal 10

Penilaian kerentanan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilaksanakan paling sedikit melalui:

a.menginventarisasi seluruh aset SPBE meliputi data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur;
b.mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE; dan
c.mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE.

Pasal 11

(1)Peningkatan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2)Peningkatan Keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui:
1. a.menerapkan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE; dan
2. b.menguji fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE.

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 20 Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 20 Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2025