1.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
2.Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, otorisasi, dan kenirsangkalan informasi.
3.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Penilaian Mandiri Keamanan Informasi adalah kegiatan evaluasi atas penerapan Keamanan Informasi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7.Instrumen Penilaian Mandiri Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Instrumen Paman Kami adalah alat evaluasi yang digunakan dalam melakukan Penilaian Mandiri Keamanan Informasi.
8.Asesor Instrumen Paman Kami adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap hasil Penilaian Mandiri Keamanan Informasi .
9.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Keamanan Informasi.
10.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non-struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
11.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, asosiasi pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan Pengembangan Kewirausahaan Nasional bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.