DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Badan Siber dan Sandi Negara, diperlukan penyesuaian pengelolaan Reformasi Birokrasi yang telah ada;
c.bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara sudah tidak relevan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Reformasi Birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 759, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); www.peraturan.go.id 2018, No.1053

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG REFORMASI BIROKRASI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA. www.peraturan.go.id 2018, No.1053

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Reformasi Birokrasi adalah upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik.
2.Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi grand design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
3.Quick Wins Reformasi Birokrasi adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit.
4.Agen Perubahan adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam merencanakan dan mengimplementasikan perubahan.
5.Role Model adalah pimpinan tinggi yang dijadikan contoh dalam prestasi kerja, pola pikir dan budaya kerjanya dalam proses perubahan.

Pasal 2

Reformasi Birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara bertujuan untuk menciptakan birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai organisasi dan kode etik pegawai Badan Siber dan Sandi Negara. www.peraturan.go.id 2018, No.1053

BAB II

AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

Reformasi birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara meliputi 8 (delapan) area perubahan yang terdiri atas:

a.organisasi;
b.tata laksana;
c.peraturan perundang-undangan;
d.sumber daya manusia aparatur;
e.pengawasan;
f.akuntabilitas;
g.pelayanan publik; dan
h.pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Pasal 4

(1)Area perubahan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diharapkan menghasilkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
(2)Area perubahan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diharapkan menghasilkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
(3)Area perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diharapkan menghasilkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.
(4)Area perubahan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diharapkan menghasilkan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
(5)Area perubahan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diharapkan menghasilkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. www.peraturan.go.id 2018, No.1053
(6)Area perubahan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diharapkan menghasilkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
(7)Area perubahan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diharapkan menghasilkan pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
(8)Area perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h diharapkan menghasilkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

BAB III

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

Reformasi Birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara dilaksanakan melalui program yang berorientasi pada hasil.

Pasal 6

Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.manajemen perubahan;
b.penataan peraturan perundang-undangan;
c.penataan dan penguatan organisasi;
d.penataan tata laksana;
e.penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
f.penguatan akuntabilitas kinerja;
g.penguatan pengawasan;
h.peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
i.monitoring, evaluasi, dan pelaporan. www.peraturan.go.id 2018, No.1053

Pasal 7

(1)Program manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara.
(2)Program penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
(3)Program penataan dan penguatan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, sehingga organisasi Badan Siber dan Sandi Negara menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.
(4)Program penataan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.
(5)Program penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur Badan Siber dan Sandi Negara yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepada.
(6)Program penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Siber dan Sandi Negara.
(7)Program penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g bertujuan untuk meningkatkan www.peraturan.go.id 2018, No.1053 penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
(8)Program peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.
(9)Program monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi.

Pasal 8

Program Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan ke dalam Road Map Reformasi Birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara sebagai rencana aksi.

Pasal 9

(1)Road Map Reformasi Birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Siber dan Sandi Negara agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, dan terintegrasi, melembaga, serta berkelanjutan.
(2)Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup Quick Wins Reformasi Birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara. www.peraturan.go.id 2018, No.1053

Pasal 10

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dirumuskan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Badan Siber dan Sandi Negara, diperlukan penyesuaian pengelolaan Reformasi Birokrasi yang telah ada;
c.bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara sudah tidak relevan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG REFORMASI BIROKRASI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA. www.peraturan.go.id 2018, No.1053

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Reformasi Birokrasi adalah upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik.
2.Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi grand design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
3.Quick Wins Reformasi Birokrasi adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit.
4.Agen Perubahan adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam merencanakan dan mengimplementasikan perubahan.
5.Role Model adalah pimpinan tinggi yang dijadikan contoh dalam prestasi kerja, pola pikir dan budaya kerjanya dalam proses perubahan.

Pasal 2

BAB II

AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

Reformasi birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara meliputi 8 (delapan) area perubahan yang terdiri atas:

a.organisasi;
b.tata laksana;
c.peraturan perundang-undangan;
d.sumber daya manusia aparatur;
e.pengawasan;
f.akuntabilitas;
g.pelayanan publik; dan
h.pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Pasal 4

(1)Area perubahan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diharapkan menghasilkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
(2)Area perubahan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diharapkan menghasilkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
(3)Area perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diharapkan menghasilkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.
(4)Area perubahan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diharapkan menghasilkan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
(5)Area perubahan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diharapkan menghasilkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. www.peraturan.go.id 2018, No.1053
(6)Area perubahan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diharapkan menghasilkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
(7)Area perubahan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diharapkan menghasilkan pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
(8)Area perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h diharapkan menghasilkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

BAB III

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

Reformasi Birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara dilaksanakan melalui program yang berorientasi pada hasil.

Pasal 6

Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.manajemen perubahan;
b.penataan peraturan perundang-undangan;
c.penataan dan penguatan organisasi;
d.penataan tata laksana;
e.penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
f.penguatan akuntabilitas kinerja;
g.penguatan pengawasan;
h.peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
i.monitoring, evaluasi, dan pelaporan. www.peraturan.go.id 2018, No.1053

Pasal 7

(1)Program manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara.
(2)Program penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
(3)Program penataan dan penguatan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, sehingga organisasi Badan Siber dan Sandi Negara menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.
(4)Program penataan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.
(5)Program penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur Badan Siber dan Sandi Negara yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepada.
(6)Program penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Siber dan Sandi Negara.
(7)Program penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g bertujuan untuk meningkatkan www.peraturan.go.id 2018, No.1053 penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
(8)Program peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.
(9)Program monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi.

Pasal 8

Program Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan ke dalam Road Map Reformasi Birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara sebagai rencana aksi.

Pasal 9

(1)Road Map Reformasi Birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Siber dan Sandi Negara agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, dan terintegrasi, melembaga, serta berkelanjutan.
(2)Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup Quick Wins Reformasi Birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara. www.peraturan.go.id 2018, No.1053

Pasal 10

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dirumuskan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.