DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembentukan regulasi di Badan Siber dan Sandi Negara yang terencana dan sistematis diperlukan suatu pengaturan mengenai penyusunan regulasi;
c.bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lembaga Sandi Negara sudah tidak relevan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pembentukan Regulasi Badan Siber dan Sandi Negara; www.peraturan.go.id 2018, No. 1260 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);

2.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
4.Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 520);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara www.peraturan.go.id 2018, No. 1260 Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753);
6.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN REGULASI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Regulasi adalah pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan Pedoman.
2.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3.Pedoman adalah jenis pengaturan yang memuat acuan yang bersifat umum di Badan Siber dan Sandi Negara yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional dan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik Badan Siber dan Sandi Negara.
4.Program Regulasi Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Progsi BSSN adalah instrumen perencanaan program pembentukan regulasi di bidang keamanan siber dan persandian yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
5.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah lembaga pemerintah yang www.peraturan.go.id 2018, No. 1260 menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.
6.Panitia Kerja Tetap Progsi BSSN yang selanjutnya disebut Panjatap Progsi BSSN adalah panitia kerja yang terdiri dari perwakilan setiap unit kerja yang berhak mengajukan usul penyusunan regulasi dalam Progsi BSSN.
7.Pemrakarsa adalah Kepala BSSN yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.
8.Penggagas adalah kepala unit kerja BSSN yang dapat mengajukan usul penyusunan rancangan Regulasi.

BAB II

PERENCANAAN REGULASI

Pasal 2

(1)Perencanaan penyusunan Regulasi di BSSN dilakukan dalam Progsi BSSN.
(2)Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan terciptanya Regulasi di bidang keamanan siber dan persandian yang terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
(3)Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah;
3. c.Peraturan Presiden;
4. d.Peraturan BSSN;
5. e.Pedoman Kepala BSSN; dan
6. f.Pedoman kepala unit kerja.
(4)Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. www.peraturan.go.id 2018, No. 1260

Pasal 3

BSSN dapat melakukan koordinasi penyusunanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas permintaan dari menteri yang memprakarsai.

Pasal 4

Penyusunan Progsi BSSN dilaksanakan oleh Panjatap Progsi BSSN.

Pasal 5

(1)Panjatap Progsi BSSN bertugas:
1. a.menyusun Progsi BSSN berdasarkan prioritas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. b.melakukan koordinasi dan pembahasan atas usulan rancangan Regulasi dari Penggagas; dan
3. c.memonitor dan mengevaluasi realisasi rancangan Regulasi yang terdaftar dalam Progsi BSSN.
(2)Penggagas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Utama;
2. b.Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi;
3. c.Deputi Bidang Proteksi;
4. d.Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan;
5. e.Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian;
6. f.Inspektur;
7. g.Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi;
8. h.Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi;
9. i.Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
10. j.Kepala Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional;
11. k.Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara; dan
12. l.Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

(1)Susunan Panjatap Progsi BSSN terdiri atas:
1. a.ketua, dijabat oleh Wakil Kepala BSSN; www.peraturan.go.id 2018, No. 1260
2. b.wakil ketua, dijabat oleh Sekretaris Utama;
3. c.sekretaris, dijabat oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
4. d.anggota, terdiri atas:
  1. 1.1 (satu) orang pejabat eselon II dari setiap unit kerja Penggagas;
  2. 2.Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  3. 3.pejabat eselon III yang tugas dan fungsinya di bidang hukum;
  4. 4.pejabat eselon III yang tugas dan fungsinya di bidang Perencanaan;
5. e.tim sekretariat, paling sedikit terdiri atas pejabat eselon IV yang tugas dan fungsinya di bidang perundang-undangan dan pejabat eselon IV yang tugas dan fungsinya di bidang program dan anggaran.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memimpin rapat koordinasi, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap Progsi BSSN.
(3)Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas membantu dan mewakili ketua dalam memimpin rapat koordinasi, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap Progsi BSSN.
(4)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas menyiapkan administrasi, menampung dan menginventarisir usulan, menyiapkan bahan dan rencana rapat, memberi informasi, serta menindaklanjuti hasil rapat Panjatap Progsi BSSN.
(5)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas memberikan masukan dalam merumuskan penyusunan Progsi BSSN dan menyampaikan hasil evaluasi.
(6)Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas membantu sekretaris. www.peraturan.go.id 2018, No. 1260

Pasal 7

Susunan Panjatap Progsi BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSSN.

Pasal 8

Panjatap Progsi BSSN melaksanakan rapat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.

Pasal 9

(1)Penggagas menyampaikan usulan penyusunan Rancangan Regulasi kepada ketua Panjatap Progsi BSSN c.q. sekretaris Panjatap Progsi BSSN.
(2)Dalam hal jika diperlukan, sekretaris Panjatap Progsi BSSN dapat menyampaikan permintaan tertulis kepada Penggagas untuk segera menyampaikan usulan penyusunan rancangan Regulasi.

Pasal 10

(1)Pengusulan penyusunan rancangan Regulasi harus disertai dengan keterangan awal paling sedikit memuat:
1. a.judul dan jenis rancangan Regulasi;
2. b.latar belakang perlunya disusun rancangan Regulasi;
3. c.dasar hukum yang melandasi atau memerintahkan penyusunan rancangan Regulasi;
4. d.analisis dampak dan/atau analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan lain; dan
5. e.pokok pengaturan rancangan Regulasi.
(2)Dalam hal keterangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, ketua Panjatap mengembalikan pengusulan penyusunan rancangan Regulasi kepada Penggagas.
(3)Keterangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. www.peraturan.go.id 2018, No. 1260

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembentukan regulasi di Badan Siber dan Sandi Negara yang terencana dan sistematis diperlukan suatu pengaturan mengenai penyusunan regulasi;
c.bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lembaga Sandi Negara sudah tidak relevan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
4.Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 520);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara www.peraturan.go.id 2018, No. 1260 Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753);
6.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN REGULASI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Regulasi adalah pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan Pedoman.
2.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3.Pedoman adalah jenis pengaturan yang memuat acuan yang bersifat umum di Badan Siber dan Sandi Negara yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional dan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik Badan Siber dan Sandi Negara.
4.Program Regulasi Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Progsi BSSN adalah instrumen perencanaan program pembentukan regulasi di bidang keamanan siber dan persandian yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
5.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah lembaga pemerintah yang www.peraturan.go.id 2018, No. 1260 menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.
6.Panitia Kerja Tetap Progsi BSSN yang selanjutnya disebut Panjatap Progsi BSSN adalah panitia kerja yang terdiri dari perwakilan setiap unit kerja yang berhak mengajukan usul penyusunan regulasi dalam Progsi BSSN.
7.Pemrakarsa adalah Kepala BSSN yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.
8.Penggagas adalah kepala unit kerja BSSN yang dapat mengajukan usul penyusunan rancangan Regulasi.

BAB II

PERENCANAAN REGULASI

Pasal 2

(1)Perencanaan penyusunan Regulasi di BSSN dilakukan dalam Progsi BSSN.
(2)Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan terciptanya Regulasi di bidang keamanan siber dan persandian yang terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
(3)Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah;
3. c.Peraturan Presiden;
4. d.Peraturan BSSN;
5. e.Pedoman Kepala BSSN; dan
6. f.Pedoman kepala unit kerja.
(4)Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. www.peraturan.go.id 2018, No. 1260

Pasal 3

BSSN dapat melakukan koordinasi penyusunanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas permintaan dari menteri yang memprakarsai.

Pasal 4

Penyusunan Progsi BSSN dilaksanakan oleh Panjatap Progsi BSSN.

Pasal 5

(1)Panjatap Progsi BSSN bertugas:
1. a.menyusun Progsi BSSN berdasarkan prioritas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. b.melakukan koordinasi dan pembahasan atas usulan rancangan Regulasi dari Penggagas; dan
3. c.memonitor dan mengevaluasi realisasi rancangan Regulasi yang terdaftar dalam Progsi BSSN.
(2)Penggagas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Utama;
2. b.Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi;
3. c.Deputi Bidang Proteksi;
4. d.Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan;
5. e.Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian;
6. f.Inspektur;
7. g.Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi;
8. h.Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi;
9. i.Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
10. j.Kepala Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional;
11. k.Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara; dan
12. l.Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

(1)Susunan Panjatap Progsi BSSN terdiri atas:
1. a.ketua, dijabat oleh Wakil Kepala BSSN; www.peraturan.go.id 2018, No. 1260
2. b.wakil ketua, dijabat oleh Sekretaris Utama;
3. c.sekretaris, dijabat oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
4. d.anggota, terdiri atas:
  1. 1.1 (satu) orang pejabat eselon II dari setiap unit kerja Penggagas;
  2. 2.Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  3. 3.pejabat eselon III yang tugas dan fungsinya di bidang hukum;
  4. 4.pejabat eselon III yang tugas dan fungsinya di bidang Perencanaan;
5. e.tim sekretariat, paling sedikit terdiri atas pejabat eselon IV yang tugas dan fungsinya di bidang perundang-undangan dan pejabat eselon IV yang tugas dan fungsinya di bidang program dan anggaran.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memimpin rapat koordinasi, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap Progsi BSSN.
(3)Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas membantu dan mewakili ketua dalam memimpin rapat koordinasi, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap Progsi BSSN.
(4)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas menyiapkan administrasi, menampung dan menginventarisir usulan, menyiapkan bahan dan rencana rapat, memberi informasi, serta menindaklanjuti hasil rapat Panjatap Progsi BSSN.
(5)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas memberikan masukan dalam merumuskan penyusunan Progsi BSSN dan menyampaikan hasil evaluasi.
(6)Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas membantu sekretaris. www.peraturan.go.id 2018, No. 1260

Pasal 7

Susunan Panjatap Progsi BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSSN.

Pasal 8

Panjatap Progsi BSSN melaksanakan rapat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.

Pasal 9

(1)Penggagas menyampaikan usulan penyusunan Rancangan Regulasi kepada ketua Panjatap Progsi BSSN c.q. sekretaris Panjatap Progsi BSSN.
(2)Dalam hal jika diperlukan, sekretaris Panjatap Progsi BSSN dapat menyampaikan permintaan tertulis kepada Penggagas untuk segera menyampaikan usulan penyusunan rancangan Regulasi.

Pasal 10

(1)Pengusulan penyusunan rancangan Regulasi harus disertai dengan keterangan awal paling sedikit memuat:
1. a.judul dan jenis rancangan Regulasi;
2. b.latar belakang perlunya disusun rancangan Regulasi;
3. c.dasar hukum yang melandasi atau memerintahkan penyusunan rancangan Regulasi;
4. d.analisis dampak dan/atau analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan lain; dan
5. e.pokok pengaturan rancangan Regulasi.
(2)Dalam hal keterangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, ketua Panjatap mengembalikan pengusulan penyusunan rancangan Regulasi kepada Penggagas.
(3)Keterangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. www.peraturan.go.id 2018, No. 1260