DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemberian Rekomendasi dan Pemberian Register Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keamanan Siber; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PEMBERIAN REGISTER LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BIDANG KEAMANAN SIBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
2.Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keamanan Siber yang selanjutnya disebut LSP KS adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi profesi di bidang keamanan siber.
3.Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
4.Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

BAB II

PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 2

(1)Pemberian rekomendasi LSP KS dilakukan oleh Kepala BSSN.
(2)Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang lisensi dan akreditasi LSP KS.

Pasal 3

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk:
1. a.mendapatkan lisensi LSP KS dari BNSP dan/atau akreditasi LSP KS dari KAN; dan/atau
2. b.mendapatkan penambahan ruang lingkup LSP KS.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat proses pengajuan awal lisensi dan/atau akreditasi LSP KS atau proses pengajuan penambahan ruang lingkup LSP KS.
(3)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ruang lingkup profesi di bidang keamanan siber yang ditetapkan oleh Kepala BSSN.

Pasal 4

Pemberian rekomendasi sebagai proses pengajuan awal lisensi dan/atau akreditasi LSP KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi tahapan:

a.pengajuan permohonan rekomendasi;
b.penilaian permohonan rekomendasi; dan
c.penerbitan rekomendasi.

Pasal 5

(1)Pengajuan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan tahapan pengajuan dokumen permohonan rekomendasi oleh LSP KS kepada BSSN.
(2)Dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.surat permohonan rekomendasi;
2. b.dokumen rujukan skema sertifikasi;
3. c.dokumen materi uji kompetensi;
4. d.surat penetapan badan hukum Indonesia;
5. e.surat keterangan domisili di Indonesia;
6. f.dokumen legal pendirian LSP KS; dan
7. g.struktur organisasi dan pengurus LSP KS.
(3)Format surat permohonan rekomendasi, dokumen rujukan skema sertifikasi, dan dokumen materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

(1)Pengajuan dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara langsung kepada petugas penerima yang ditunjuk.
(2)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa kelengkapan dokumen permohonan rekomendasi.
(3)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan nomor pendaftaran dan tanda terima terhadap dokumen yang dinyatakan lengkap.
(4)Dalam hal dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, petugas mengembalikan dokumen kepada LSP KS untuk dilengkapi.

Pasal 7

(1)Penilaian permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan proses menilai permohonan rekomendasi yang memenuhi syarat penilaian oleh tim penilai.
(2)Syarat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
1. a.kesesuaian rujukan skema sertifikasi;
2. b.kesesuaian materi uji kompetensi dengan standar kompetensi;
3. c.kesesuaian surat penetapan sebagai badan hukum Indonesia;
4. d.kesesuaian surat keterangan domisili di Indonesia;
5. e.kesesuaian dokumen legal pendirian LSP KS; dan
6. f.kesesuaian struktur organisasi dan pengurus LSP KS.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan rekomendasi mendapatkan nomor pendaftaran.
(4)Permohonan rekomendasi yang memenuhi syarat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam laporan hasil penilaian.
(5)Laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan rekomendasi oleh Kepala BSSN.
(6)Permohonan rekomendasi yang tidak memenuhi syarat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada LSP KS untuk diperbaiki.
(7)Perbaikan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perbaikan permohonan rekomendasi diterima oleh LSP KS.
(8)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, LSP KS mengajukan permohonan rekomendasi baru.

Pasal 8

(1)Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSSN.
(2)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dengan susunan:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
2. b.paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
(3)Ketua tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang tugas dan fungsinya di bidang lisensi dan akreditasi LSP KS.
(4)Anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pegawai BSSN yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang lisensi dan/atau akreditasi serta teknis dalam bidang keamanan siber.
(5)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.menilai substansi berkas permohonan; dan
2. b.menyusun laporan hasil penilaian substansi berkas permohonan.

Pasal 9

(1)Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tahapan pengesahan surat rekomendasi oleh Kepala BSSN.
(2)Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas LSP KS;
2. b.pernyataan rekomendasi; dan
3. c.ruang lingkup bidang keamanan siber yang direkomendasikan.
(3)Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
(4)Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tahapan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian rekomendasi sebagai proses pengajuan penambahan ruang lingkup LSP KS.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PEMBERIAN REGISTER LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BIDANG KEAMANAN SIBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
2.Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keamanan Siber yang selanjutnya disebut LSP KS adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi profesi di bidang keamanan siber.
3.Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
4.Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

BAB II

PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 2

(1)Pemberian rekomendasi LSP KS dilakukan oleh Kepala BSSN.
(2)Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang lisensi dan akreditasi LSP KS.

Pasal 3

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk:
1. a.mendapatkan lisensi LSP KS dari BNSP dan/atau akreditasi LSP KS dari KAN; dan/atau
2. b.mendapatkan penambahan ruang lingkup LSP KS.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat proses pengajuan awal lisensi dan/atau akreditasi LSP KS atau proses pengajuan penambahan ruang lingkup LSP KS.
(3)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ruang lingkup profesi di bidang keamanan siber yang ditetapkan oleh Kepala BSSN.

Pasal 4

Pemberian rekomendasi sebagai proses pengajuan awal lisensi dan/atau akreditasi LSP KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi tahapan:

a.pengajuan permohonan rekomendasi;
b.penilaian permohonan rekomendasi; dan
c.penerbitan rekomendasi.

Pasal 5

(1)Pengajuan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan tahapan pengajuan dokumen permohonan rekomendasi oleh LSP KS kepada BSSN.
(2)Dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.surat permohonan rekomendasi;
2. b.dokumen rujukan skema sertifikasi;
3. c.dokumen materi uji kompetensi;
4. d.surat penetapan badan hukum Indonesia;
5. e.surat keterangan domisili di Indonesia;
6. f.dokumen legal pendirian LSP KS; dan
7. g.struktur organisasi dan pengurus LSP KS.
(3)Format surat permohonan rekomendasi, dokumen rujukan skema sertifikasi, dan dokumen materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

(1)Pengajuan dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara langsung kepada petugas penerima yang ditunjuk.
(2)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa kelengkapan dokumen permohonan rekomendasi.
(3)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan nomor pendaftaran dan tanda terima terhadap dokumen yang dinyatakan lengkap.
(4)Dalam hal dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, petugas mengembalikan dokumen kepada LSP KS untuk dilengkapi.

Pasal 7

(1)Penilaian permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan proses menilai permohonan rekomendasi yang memenuhi syarat penilaian oleh tim penilai.
(2)Syarat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
1. a.kesesuaian rujukan skema sertifikasi;
2. b.kesesuaian materi uji kompetensi dengan standar kompetensi;
3. c.kesesuaian surat penetapan sebagai badan hukum Indonesia;
4. d.kesesuaian surat keterangan domisili di Indonesia;
5. e.kesesuaian dokumen legal pendirian LSP KS; dan
6. f.kesesuaian struktur organisasi dan pengurus LSP KS.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan rekomendasi mendapatkan nomor pendaftaran.
(4)Permohonan rekomendasi yang memenuhi syarat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam laporan hasil penilaian.
(5)Laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan rekomendasi oleh Kepala BSSN.
(6)Permohonan rekomendasi yang tidak memenuhi syarat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada LSP KS untuk diperbaiki.
(7)Perbaikan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perbaikan permohonan rekomendasi diterima oleh LSP KS.
(8)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, LSP KS mengajukan permohonan rekomendasi baru.

Pasal 8

(1)Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSSN.
(2)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dengan susunan:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
2. b.paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
(3)Ketua tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang tugas dan fungsinya di bidang lisensi dan akreditasi LSP KS.
(4)Anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pegawai BSSN yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang lisensi dan/atau akreditasi serta teknis dalam bidang keamanan siber.
(5)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.menilai substansi berkas permohonan; dan
2. b.menyusun laporan hasil penilaian substansi berkas permohonan.

Pasal 9

(1)Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tahapan pengesahan surat rekomendasi oleh Kepala BSSN.
(2)Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas LSP KS;
2. b.pernyataan rekomendasi; dan
3. c.ruang lingkup bidang keamanan siber yang direkomendasikan.
(3)Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
(4)Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.