DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Melalui Whistleblowing System di Lembaga Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Sistem Penanganan Pengaduan Melalui Whistleblowing System di Badan Siber dan Sandi Negara; 2021, No.974 Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan :

1.Pelapor adalah pegawai Badan Siber dan Sandi Negara yang melaporkan dan/atau memberikan informasi mengenai perbuatan yang terindikasi tindak pidana korupsi di Badan Siber dan Sandi Negara.
2.Terlapor adalah pegawai Badan Siber dan Sandi Negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
3.Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan yang terindikasi tindak pidana korupsi.

Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pelapor dalam menyampaikan laporan dan menjadi acuan bagi Inspektorat dalam mengelola laporan dugaan tindak pidana korupsi di Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 3

Sistem penanganan Pengaduan melalui whistleblowing system di Badan Siber dan Sandi Negara bertujuan untuk:

a.meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Badan Siber dan Sandi Negara; 2021, No.974
b.mendeteksi dini atas tindak pidana korupsi yang dapat menyebabkan kerugian negara; dan
c.meningkatkan pengawasan internal pada Badan Siber dan Sandi Negara menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Sistem penanganan Pengaduan melalui whistleblowing system di Badan Siber dan Sandi Negara meliputi:

a.penyampaian Pengaduan;
b.penanganan Pengaduan; dan
c.penyampaian laporan penanganan Pengaduan.

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan sistem penanganan Pengaduan melalui whistleblowing system di Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Badan Siber dan Sandi Negara membentuk dan menetapkan tim penanganan Pengaduan dan/atau tim penanganan Pengaduan khusus.
(2)Tim penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk 1 (satu) tahun.
(3)Tim penanganan Pengaduan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam hal Terlapor merupakan pejabat pimpinan tinggi madya dan/atau pegawai di lingkungan Inspektorat.

Pasal 6

(1)Tim penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
1. a.penanggung jawab;
2. b.ketua; dan
3. c.anggota paling sedikit 4 (empat) orang.
(2)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Inspektur.
(3)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat fungsional auditor madya. 2021, No.974
(4)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh pejabat fungsional auditor.

Pasal 7

(1)Tim penanganan Pengaduan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
1. a.penanggung jawab;
2. b.ketua; dan
3. c.anggota paling sedikit 4 (empat) orang.
(2)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang bukan merupakan Terlapor.
(3)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Inspektur.
(4)Dalam hal Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)merupakan Terlapor, ketua dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya.
(5)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh pejabat fungsional auditor dan/atau pegawai pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 8

(1)Penyampaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disampaikan oleh Pelapor kepada tim penanganan Pengaduan secara langsung dan/atau tidak langsung.
(2)Penyampaian Pengaduan secara langsung sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui tatap muka.
(3)Penyampaian Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.surat;
2. b.surat elektronik; dan/atau
3. c.sistem informasi.
(4)Pelapor dalam menyampaikan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan paling sedikit: 2021, No.974
1. a.identitas Terlapor;
2. b.kronologi kejadian yang memuat waktu, tempat kejadian, dan materi aduan; dan
3. c.bukti berupa:
  1. 1.dokumen;
  2. 2.gambar;
  3. 3.video; dan/atau
  4. 4.bukti lain yang menguatkan Pengaduan.
(5)Tim penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan mengadministrasi Pengaduan yang masuk.

Pasal 9

(1)Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berhak memperoleh:
1. a.pelayanan atas Pengaduan yang disampaikan;
2. b.pelindungan dan rasa aman berkenaan dengan pelaporan yang diberikannya;
3. c.imunitas administratif; dan
4. d.informasi tindak lanjut penanganan Pengaduan.
(2)Pelindungan dan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.dirahasiakan identitasnya;
2. b.tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana terhadap laporan yang diberikannya.
3. c.bantuan hukum sesuai dengan ketentuan di Badan Siber dan Sandi Negara;
4. d.bantuan permintaan pelindungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
5. e.bantuan permintaan pelindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
(3)Imunitas administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi pelindungan atas:
1. a.penurunan jabatan atau pangkat;
2. b.penundaan kenaikan pangkat;
3. c.penundaan kenaikan gaji berkala dan/atau tunjangan; 2021, No.974
4. d.pemutasian yang tidak adil;
5. e.pemecatan yang tidak adil; dan/atau
6. f.pemberian catatan yang merugikan dalam arsip data pribadi atau kepegawaian pelapor.

Pasal 10

(1)Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan kegiatan verifikasi dan kegiatan penelaahan terhadap penyampaian Pengaduan yang telah dicatat dan diadministrasi.
(2)Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kelengkapan terhadap administrasi penyampaian Pengaduan.
(3)Kegiatan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan untuk mendalami kebenaran terhadap penyampaian Pengaduan atau hasil verifikasi.
(4)Kegiatan verifikasi dan kegiatan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan.
(5)Dalam hal Terlapor merupakan pejabat pimpinan tinggi madya dan/atau pegawai di lingkungan Inspektorat, penanganan Pengaduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan khusus.
(6)Kegiatan verifikasi dan kegiatan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Melalui Whistleblowing System di Lembaga Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan :

1.Pelapor adalah pegawai Badan Siber dan Sandi Negara yang melaporkan dan/atau memberikan informasi mengenai perbuatan yang terindikasi tindak pidana korupsi di Badan Siber dan Sandi Negara.
2.Terlapor adalah pegawai Badan Siber dan Sandi Negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
3.Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan yang terindikasi tindak pidana korupsi.

Pasal 2

Pasal 3

Sistem penanganan Pengaduan melalui whistleblowing system di Badan Siber dan Sandi Negara bertujuan untuk:

a.meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Badan Siber dan Sandi Negara; 2021, No.974
b.mendeteksi dini atas tindak pidana korupsi yang dapat menyebabkan kerugian negara; dan
c.meningkatkan pengawasan internal pada Badan Siber dan Sandi Negara menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Sistem penanganan Pengaduan melalui whistleblowing system di Badan Siber dan Sandi Negara meliputi:

a.penyampaian Pengaduan;
b.penanganan Pengaduan; dan
c.penyampaian laporan penanganan Pengaduan.

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan sistem penanganan Pengaduan melalui whistleblowing system di Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Badan Siber dan Sandi Negara membentuk dan menetapkan tim penanganan Pengaduan dan/atau tim penanganan Pengaduan khusus.
(2)Tim penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk 1 (satu) tahun.
(3)Tim penanganan Pengaduan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam hal Terlapor merupakan pejabat pimpinan tinggi madya dan/atau pegawai di lingkungan Inspektorat.

Pasal 6

(1)Tim penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
1. a.penanggung jawab;
2. b.ketua; dan
3. c.anggota paling sedikit 4 (empat) orang.
(2)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Inspektur.
(3)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat fungsional auditor madya. 2021, No.974
(4)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh pejabat fungsional auditor.

Pasal 7

(1)Tim penanganan Pengaduan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
1. a.penanggung jawab;
2. b.ketua; dan
3. c.anggota paling sedikit 4 (empat) orang.
(2)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang bukan merupakan Terlapor.
(3)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Inspektur.
(4)Dalam hal Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)merupakan Terlapor, ketua dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya.
(5)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh pejabat fungsional auditor dan/atau pegawai pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 8

(1)Penyampaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disampaikan oleh Pelapor kepada tim penanganan Pengaduan secara langsung dan/atau tidak langsung.
(2)Penyampaian Pengaduan secara langsung sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui tatap muka.
(3)Penyampaian Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.surat;
2. b.surat elektronik; dan/atau
3. c.sistem informasi.
(4)Pelapor dalam menyampaikan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan paling sedikit: 2021, No.974
1. a.identitas Terlapor;
2. b.kronologi kejadian yang memuat waktu, tempat kejadian, dan materi aduan; dan
3. c.bukti berupa:
  1. 1.dokumen;
  2. 2.gambar;
  3. 3.video; dan/atau
  4. 4.bukti lain yang menguatkan Pengaduan.
(5)Tim penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan mengadministrasi Pengaduan yang masuk.

Pasal 9

(1)Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berhak memperoleh:
1. a.pelayanan atas Pengaduan yang disampaikan;
2. b.pelindungan dan rasa aman berkenaan dengan pelaporan yang diberikannya;
3. c.imunitas administratif; dan
4. d.informasi tindak lanjut penanganan Pengaduan.
(2)Pelindungan dan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.dirahasiakan identitasnya;
2. b.tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana terhadap laporan yang diberikannya.
3. c.bantuan hukum sesuai dengan ketentuan di Badan Siber dan Sandi Negara;
4. d.bantuan permintaan pelindungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
5. e.bantuan permintaan pelindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
(3)Imunitas administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi pelindungan atas:
1. a.penurunan jabatan atau pangkat;
2. b.penundaan kenaikan pangkat;
3. c.penundaan kenaikan gaji berkala dan/atau tunjangan; 2021, No.974
4. d.pemutasian yang tidak adil;
5. e.pemecatan yang tidak adil; dan/atau
6. f.pemberian catatan yang merugikan dalam arsip data pribadi atau kepegawaian pelapor.

Pasal 10

(1)Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan kegiatan verifikasi dan kegiatan penelaahan terhadap penyampaian Pengaduan yang telah dicatat dan diadministrasi.
(2)Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kelengkapan terhadap administrasi penyampaian Pengaduan.
(3)Kegiatan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan untuk mendalami kebenaran terhadap penyampaian Pengaduan atau hasil verifikasi.
(4)Kegiatan verifikasi dan kegiatan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan.
(5)Dalam hal Terlapor merupakan pejabat pimpinan tinggi madya dan/atau pegawai di lingkungan Inspektorat, penanganan Pengaduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan khusus.
(6)Kegiatan verifikasi dan kegiatan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya.