DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

pelaksanaan identifikasi Inftrastuktur informasi vital (IIV); pelaporan hasil identifikasi IIV; mekanisme verifikasi pelaporan; penetapan IIV dan penyelenggara IIV; evaluasi penetapan IIV

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);

2.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);
3.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG IDENTIFIKASI INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
2.Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/ atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain.
3.Infrastruktur Informasi Vital yang selanjutnya disingkat IIV adalah Sistem Elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan/atau teknologi operasional, baik berdiri sendiri maupun saling bergantung dengan Sistem Elektronik lainnya dalam menunjang sektor strategis, yang jika terjadi gangguan, kerusakan, dan/atau kehancuran pada infrastruktur dimaksud berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, atau perekonomian nasional.
4.Insiden Siber adalah satu atau serangkaian kejadian yang mengganggu atau mengancam berjalannya Sistem Elektronik.
5.Instansi Penyelenggara Negara adalah adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
6.Kementerian atau Lembaga adalah Instansi Penyelenggara Negara yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya.
7.Penyelenggara IIV adalah Instansi Penyelenggara Negara, badan usaha, dan/atau organisasi yang memiliki dan/atau mengoperasikan IIV.
8.Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
9.Teknologi Operasional adalah sistem atau perangkat yang dapat diprogram, berinteraksi dengan lingkungan fisik, mengelola perangkat yang berinteraksi dengan lingkungan fisik, memiliki fungsi untuk melakukan perubahan langsung melalui proses pemantauan, dan/atau pengendalian perangkat, proses, dan kejadian.
10.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.

Pasal 2

Ruang lingkup identifikasi IIV meliputi:

a.pelaksanaan identifikasi IIV;
b.pelaporan hasil identifikasi IIV;
c.mekanisme verifikasi laporan;
d.penetapan IIV dan Penyelenggara IIV; dan
e.evaluasi penetapan IIV.

BAB II

REKAPITULASI HASIL PENETAPAN IIV Rekapitulasi Penetapan IIV periode [Tahun] Nama K/L : [Nama Kementerian atau Lembaga] Nama Sektor : [Nama Sektor] Jumlah PSE yang melaporkan : [Jumlah Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyampaikan Laporan hasil Identifikasi IIV] Jumlah PSE yang ditetapkan menjadi IIV : [Jumlah Penyelenggara Sistem Elektronik yang ditetapkan menjadi Penyelenggara IIV] Jumlah Sistem Elektronik yang ditetapkan menjadi IIV : [jumlah Sistem Elektronik yang ditetapkan menjadi IIV] BAB III PENUTUP BAB ini berisi penutup No. Nama PSE Elektronik Layanan PSE Elektronik Nama Sistem Elektronik Kategori Sistem Elektronik Layanan Sistem Elektronik Waktu Penetapan Daftar Sektor yang terdampak

Pasal 3

(1)PSE lingkup sektor IIV wajib melakukan identifikasi IIV terhadap Sistem Elektronik yang dimiliki dan/atau dikelola.
(2)Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Sistem Elektronik yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan/atau Teknologi Operasional baik berdiri sendiri maupun saling terhubung dan/atau bergantung dengan Sistem Elektronik lainnya.
(3)Identifikasi IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penentuan kategori Sistem Elektronik; dan
2. b.pengukuran tingkat vitalitas Sistem Elektronik.
(4)Identifikasi IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala oleh PSE lingkup sektor IIV paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

(1)Penentuan kategori Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan untuk menentukan kategori Sistem Elektronik.
(2)Kategori Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.strategis;
2. b.tinggi; dan
3. c.rendah.
(3)Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kategori Sistem Elektronik yang berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan negara.
(4)Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kategori Sistem Elektronik yang berdampak terbatas pada kepentingan sektor dan/atau daerah tertentu.
(5)Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kategori Sistem Elektronik lainnya yang tidak termasuk pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 5

Penentuan kategori Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian mandiri oleh PSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pengukuran tingkat vitalitas Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh PSE melalui pengukuran potensi skala dampak jika terjadi gangguan, kegagalan, kerusakan, dan/atau kehancuran pada Sistem Elektronik.
(2)Pengukuran tingkat vitalitas Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas kategori Sistem Elektronik yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(3)Pengukuran tingkat vitalitas Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap komponen Sistem Elektronik termasuk data dan/atau informasi di dalamnya.
(4)Prosedur pengukuran tingkat vitalitas Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

(1)Dalam hal tertentu, Kementerian atau Lembaga dapat menunjuk PSE lingkup sektornya untuk melakukan identifikasi IIV terhadap Sistem Elektronik yang dimiliki dan/atau dikelola berdasarkan pertimbangan karakteristik fungsi dan/atau layanan vital yang dijalankan.
(2)Karakteristik fungsi dan/atau layanan vital yang dijalankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.total aset dan/atau pendapatan bruto PSE lingkup sektor IIV;
2. b.total nilai dari seluruh jenis transaksi dalam satu hari;
3. c.jumlah interkoneksi atau ukuran jaringan yang dimiliki dan/atau dikelola;
4. d.pengguna atau penerima manfaat dari layanan yang diberikan oleh PSE lingkup sektor IIV baik langsung ataupun tidak langsung;
5. e.potensi dampak akibat gangguan, kegagalan, kerusakan dan/atau kehancuran layanan;
6. f.cakupan dampak geografis yang ditimbulkan jika terjadi gangguan, kegagalan dan/atau kerusakan; dan/atau
7. g.tingkat ketergantungan layanan.

BAB III

PELAPORAN HASIL IDENTIFIKASI IIV

Pasal 8

(1)Setiap PSE lingkup sektor IIV wajib melaporkan hasil identifikasi IIV beserta informasi yang relevan kepada Kementerian atau Lembaga.
(2)Pelaporan hasil identifikasi IIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan.

Pasal 9

(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.profil PSE; dan
2. b.hasil identifikasi IIV.
(2)Profil PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.nama PSE;
2. b.alamat PSE;
3. c.sektor IIV;
4. d.daftar fungsi, layanan atau proses bisnis yang dijalankan;
5. e.jumlah pengguna akhir yang dilayani; dan
6. f.populasi terpengaruh layanan.

Pasal 10

(1)Informasi yang relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.profil Sistem Elektronik;
2. b.hubungan ketergantungan dan penggunaan pihak ketiga; dan
3. c.rencana keberlangsungan layanan.
(2)Profil Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.nama Sistem Elektronik;
2. b.deskripsi singkat dan fungsi layanan Sistem Elektronik;
3. c.daftar layanan yang dijalankan;
4. d.kategori Sistem Elektronik;
5. e.teknologi Sistem Elektronik; dan
6. f.daftar data yang dikelola.

BAB IV

MEKANISME VERIFIKASI LAPORAN

Pasal 11

(1)Kementerian atau Lembaga melakukan verifikasi terhadap laporan beserta informasi yang relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.kelengkapan laporan beserta informasi yang relevan; dan
2. b.kesesuaian hasil pengukuran tingkat vitalitas Sistem Elektronik dengan kondisi nyata.
(3)Verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan beserta informasi yang relevan diterima.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…