DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sistem pengendalian intern pemerintah merupakan wujud pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
c.bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Siber dan Sandi Negara; www.peraturan.go.id 2018, No.1261 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
4.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset www.peraturan.go.id 2018, No.1261 negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.
2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan SPIP di BSSN menerapkan prinsip:
1. a.integrasi;
2. b.manfaat;
3. c.andal; dan
4. d.pengembangan berkelanjutan.
(2)Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu keselarasan penyelenggaraan SPIP BSSN dengan penyelenggaraan SPIP unit kerja.
(3)Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu SPIP digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
(4)Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu SPIP mampu memberikan informasi yang akurat, lengkap, relevan, dan tepat waktu.
(5)Pengembangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu SPIP senantiasa dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal BSSN.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 3

(1)Setiap unsur pimpinan di BSSN harus menyelenggarakan SPIP di lingkungan masing-masing.
(2)Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat www.peraturan.go.id 2018, No.1261
(1)terdiri atas:
1. a.penyelenggaraan SPIP BSSN; dan
2. b.penyelenggaraan SPIP unit kerja.
(3)SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan road map SPIP.
(4)Road map SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BSSN.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan SPIP meliputi 5 (lima) unsur yaitu:
1. a.lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan pengendalian intern.
(2)Lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dalam instansi yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern.
(3)Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi.
(4)Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
(5)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
(6)Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
(7)Pemantauan pengendalian intern sebagaimana dimaksud www.peraturan.go.id 2018, No.1261 pada ayat (1) huruf e merupakan proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.evaluasi.
(2)Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.perumusan kebijakan terkait SPIP;
2. b.membentuk satuan pelaksana unit kerja;
3. c.peningkatan kompetensi satuan pelaksana unit kerja; dan
4. d.sosialisasi penyelenggaraan SPIP.
(3)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penerapan unsur penyelenggaraan SPIP.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menilai tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP BSSN dan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP unit kerja serta memberikan rekomendasi peningkatan efektivitas penyelenggaraan SPIP.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Pedoman Kepala BSSN.
(6)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan SPIP diperlukan sistem informasi penyelenggaraan SPIP.
(2)Integrasi penyelenggaraan SPIP ke dalam sistem www.peraturan.go.id 2018, No.1261 informasi penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap.

BAB III

PENYELENGGARA SPIP

Pasal 7

(1)Penyelenggara SPIP terdiri atas:
1. a.Kepala BSSN sebagai penanggung jawab penyelenggaraan SPIP dan pemilik risiko BSSN;
2. b.Wakil Kepala sebagai penanggung jawab pelaksana harian penyelenggaraan SPIP;
3. c.Kepala unit kerja sebagai penanggung jawab penyelenggaraan SPIP unit kerja dan pemilik risiko unit kerja; dan
4. d.Satuan pelaksana unit kerja sebagai pelaksana penyelenggaraan SPIP unit kerja.
(2)Penyelenggara SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSSN.

Pasal 8

(1)Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf b memiliki tugas:
1. a.menyusun road map SPIP;
2. b.menyusun rencana penyelenggaraan SPIP;
3. c.melaksanakan penyelenggaraan SPIP BSSN;
4. d.memantau penyelenggaraan SPIP BSSN; dan
5. e.menyusun laporan tahunan penyelenggaraan SPIP BSSN.
(2)Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala dibantu oleh kepala unit kerja dan satuan pelaksana unit kerja.
(3)Penyusunan road map SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan periode rencana strategis BSSN dengan sasaran per tahun yang jelas.
(4)Penyusunan rencana penyelenggaraan SPIP sebagaimana www.peraturan.go.id 2018, No.1261 dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 1 (satu) tahun sebelumnya.
(5)Pemantauan penyelenggaraan SPIP BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala BSSN.
(6)Laporan tahunan penyelenggaraan SPIP BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan kepada Kepala BSSN dan ditembuskan kepada Inspektur.
(7)Laporan tahunan penyelenggaraan SPIP BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat berdasarkan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

(1)Kepala unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c memiliki tugas:
1. a.menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP unit kerja;
2. b.melaksanakan penyelenggaraan SPIP unit kerja;
3. c.memastikan penyelenggaraan SPIP unit kerja berjalan efektif;
4. d.memantau penyelenggaraan SPIP unit kerja; dan
5. e.menyusun laporan tahunan penyelenggaraan SPIP unit kerja.
(2)Penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 1 (satu) tahun sebelumnya.
(3)Pemantauan penyelenggaraan SPIP unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan secara tertulis kepada Wakil Kepala.
(4)Laporan tahunan penyelenggaraan SPIP unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan kepada Wakil Kepala dan ditembuskan kepada Inspektur.
(5)Laporan tahunan penyelenggaraan SPIP unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat berdasarkan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan www.peraturan.go.id 2018, No.1261 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

(1)Satuan pelaksana unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas ketua dan anggota.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh 1 (satu) orang pejabat struktural yang berada 1 (satu) tingkat di bawah kepala unit kerja.
(3)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang pegawai dengan golongan paling rendah III/b.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sistem pengendalian intern pemerintah merupakan wujud pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
c.bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
4.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset www.peraturan.go.id 2018, No.1261 negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.
2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan SPIP di BSSN menerapkan prinsip:
1. a.integrasi;
2. b.manfaat;
3. c.andal; dan
4. d.pengembangan berkelanjutan.
(2)Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu keselarasan penyelenggaraan SPIP BSSN dengan penyelenggaraan SPIP unit kerja.
(3)Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu SPIP digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
(4)Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu SPIP mampu memberikan informasi yang akurat, lengkap, relevan, dan tepat waktu.
(5)Pengembangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu SPIP senantiasa dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal BSSN.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 3

(1)Setiap unsur pimpinan di BSSN harus menyelenggarakan SPIP di lingkungan masing-masing.
(2)Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat www.peraturan.go.id 2018, No.1261
(1)terdiri atas:
1. a.penyelenggaraan SPIP BSSN; dan
2. b.penyelenggaraan SPIP unit kerja.
(3)SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan road map SPIP.
(4)Road map SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BSSN.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan SPIP meliputi 5 (lima) unsur yaitu:
1. a.lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan pengendalian intern.
(2)Lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dalam instansi yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern.
(3)Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi.
(4)Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
(5)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
(6)Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
(7)Pemantauan pengendalian intern sebagaimana dimaksud www.peraturan.go.id 2018, No.1261 pada ayat (1) huruf e merupakan proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.evaluasi.
(2)Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.perumusan kebijakan terkait SPIP;
2. b.membentuk satuan pelaksana unit kerja;
3. c.peningkatan kompetensi satuan pelaksana unit kerja; dan
4. d.sosialisasi penyelenggaraan SPIP.
(3)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penerapan unsur penyelenggaraan SPIP.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menilai tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP BSSN dan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP unit kerja serta memberikan rekomendasi peningkatan efektivitas penyelenggaraan SPIP.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Pedoman Kepala BSSN.
(6)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan SPIP diperlukan sistem informasi penyelenggaraan SPIP.
(2)Integrasi penyelenggaraan SPIP ke dalam sistem www.peraturan.go.id 2018, No.1261 informasi penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap.

BAB III

PENYELENGGARA SPIP

Pasal 7

(1)Penyelenggara SPIP terdiri atas:
1. a.Kepala BSSN sebagai penanggung jawab penyelenggaraan SPIP dan pemilik risiko BSSN;
2. b.Wakil Kepala sebagai penanggung jawab pelaksana harian penyelenggaraan SPIP;
3. c.Kepala unit kerja sebagai penanggung jawab penyelenggaraan SPIP unit kerja dan pemilik risiko unit kerja; dan
4. d.Satuan pelaksana unit kerja sebagai pelaksana penyelenggaraan SPIP unit kerja.
(2)Penyelenggara SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSSN.

Pasal 8

(1)Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf b memiliki tugas:
1. a.menyusun road map SPIP;
2. b.menyusun rencana penyelenggaraan SPIP;
3. c.melaksanakan penyelenggaraan SPIP BSSN;
4. d.memantau penyelenggaraan SPIP BSSN; dan
5. e.menyusun laporan tahunan penyelenggaraan SPIP BSSN.
(2)Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala dibantu oleh kepala unit kerja dan satuan pelaksana unit kerja.
(3)Penyusunan road map SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan periode rencana strategis BSSN dengan sasaran per tahun yang jelas.
(4)Penyusunan rencana penyelenggaraan SPIP sebagaimana www.peraturan.go.id 2018, No.1261 dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 1 (satu) tahun sebelumnya.
(5)Pemantauan penyelenggaraan SPIP BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala BSSN.
(6)Laporan tahunan penyelenggaraan SPIP BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan kepada Kepala BSSN dan ditembuskan kepada Inspektur.
(7)Laporan tahunan penyelenggaraan SPIP BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat berdasarkan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

(1)Kepala unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c memiliki tugas:
1. a.menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP unit kerja;
2. b.melaksanakan penyelenggaraan SPIP unit kerja;
3. c.memastikan penyelenggaraan SPIP unit kerja berjalan efektif;
4. d.memantau penyelenggaraan SPIP unit kerja; dan
5. e.menyusun laporan tahunan penyelenggaraan SPIP unit kerja.
(2)Penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 1 (satu) tahun sebelumnya.
(3)Pemantauan penyelenggaraan SPIP unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan secara tertulis kepada Wakil Kepala.
(4)Laporan tahunan penyelenggaraan SPIP unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan kepada Wakil Kepala dan ditembuskan kepada Inspektur.
(5)Laporan tahunan penyelenggaraan SPIP unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat berdasarkan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan www.peraturan.go.id 2018, No.1261 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

(1)Satuan pelaksana unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas ketua dan anggota.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh 1 (satu) orang pejabat struktural yang berada 1 (satu) tingkat di bawah kepala unit kerja.
(3)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang pegawai dengan golongan paling rendah III/b.