DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penghargaan diberikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara atas kinerja, inovasi, pengabdian, dan/atau prestasi luar biasa dalam rangka meningkatkan kinerja, menumbuhkan inovasi, menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi dalam memajukan bidang keamanan siber dan persandian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Penghargaan terhadap Sumber Daya Manusia di Bidang Keamanan Siber dan Persandian; www.peraturan.go.id 2019, No. 649 Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Logo dan Bendera Pataka Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128);
3.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENGHARGAAN TERHADAP SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KEAMANAN SIBER DAN PERSANDIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga negara Indonesia.
2.Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
3.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2019, No. 649
4.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi keamanan siber dan persandian.

Pasal 2

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara memberikan penghargaan kepada sumber daya manusia di bidang keamanan siber dan persandian atas kinerja, inovasi, pengabdian, dan/atau prestasi luar biasa di bidang keamanan siber dan/atau persandian.

Pasal 3

Pemberian penghargaan bertujuan untuk:

a.meningkatkan kinerja di bidang keamanan siber dan/atau persandian;
b.menumbuhkan inovasi dalam membangun keamanan siber dan keamanan informasi nasional; dan
c.memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan sikap keteladanan untuk mendorong semangat menciptakan karya terbaik di bidang keamanan siber dan/atau persandian.

Pasal 4

Jenis penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a.Sanapati Teladan;
b.Tokoh Inspiratif Keamanan Siber dan Sandi;
c.Adibhakti Sanapati; dan d. Dharma Persandian.

Pasal 5

(1)Penghargaan Sanapati Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada pegawai yang bekerja di bidang keamanan siber dan/atau persandian atas kinerja, inovasi, kontribusi, dan pengabdian yang luar biasa di bidang keamanan siber dan/atau persandian Instansi Pemerintah. www.peraturan.go.id 2019, No. 649
(2)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pejabat fungsional sandiman;
2. b.pejabat fungsional lain yang bekerja di bidang keamanan siber dan/atau persandian;
3. c.pejabat administrasi yang bekerja di bidang keamanan siber dan/atau persandian;
4. d.prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bekerja di bidang keamanan siber dan/atau persandian; dan
5. e.anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bekerja di bidang keamanan siber dan/atau persandian.

Pasal 6

(1)Penghargaan Tokoh Inspiratif Keamanan Siber dan Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada:
1. a.aparatur sipil negara;
2. b.prajurit Tentara Nasional Indonesia;
3. c.anggota Kepolisian Republik Indonesia;
4. d.tokoh masyarakat;
5. e.akademisi; dan f. praktisi.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas jasa dan dharma bakti kepada bangsa dan negara dalam bentuk karya inovasi, kontribusi kreatif, dan/atau pembangunan yang signifikan di bidang keamanan siber dan/atau persandian.

Pasal 7

(1)Penghargaan Adibhakti Sanapati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada:
1. a.aparatur sipil negara;
2. b.prajurit Tentara Nasional Indonesia;
3. c.anggota Kepolisian Republik Indonesia;
4. d.tokoh masyarakat;
5. e.akademisi; dan f. praktisi. www.peraturan.go.id 2019, No. 649
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas jasa dan dharma bakti yang luar biasa sepanjang hidupnya kepada bangsa dan negara di bidang keamanan siber dan/atau persandian.
(3)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara anumerta.

Pasal 8

(1)Penghargaan Dharma Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada pegawai atas pengabdian dan kesetiaan di bidang persandian.
(2)Penghargaan Dharma Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Dharma Persandian 30 Tahun;
2. b.Dharma Persandian 20 Tahun; dan c. Dharma Persandian 10 Tahun.

Pasal 9

(1)Tanda penghargaan berbentuk:
1. a.piagam;
2. b.plakat;
3. c.medali;
4. d.pin; dan/atau e. pita.
(2)Bentuk, warna, dan ukuran tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

(1)Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), penerima penghargaan Sanapati Teladan dapat:
1. a.dilibatkan dalam acara seremonial kenegaraan;
2. b.memperoleh rekomendasi percepatan kenaikan pangkat; www.peraturan.go.id 2019, No. 649
3. c.diprioritaskan dalam program pengembangan kompetensi;
4. d.memperoleh bantuan pendanaan untuk implementasi program inovasi di instansinya; dan/atau
5. e.memperoleh dukungan sponsor dalam bentuk barang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal kandidat yang diusulkan oleh Instansi Pemerintah tidak terpilih sebagai pemenang penghargaan Sanapati Teladan, maka kandidat tersebut diberikan piagam sebagai kandidat Sanapati Teladan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penghargaan diberikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara atas kinerja, inovasi, pengabdian, dan/atau prestasi luar biasa dalam rangka meningkatkan kinerja, menumbuhkan inovasi, menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi dalam memajukan bidang keamanan siber dan persandian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Logo dan Bendera Pataka Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128);
3.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENGHARGAAN TERHADAP SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KEAMANAN SIBER DAN PERSANDIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga negara Indonesia.
2.Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
3.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2019, No. 649
4.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi keamanan siber dan persandian.

Pasal 2

Pasal 3

Pemberian penghargaan bertujuan untuk:

a.meningkatkan kinerja di bidang keamanan siber dan/atau persandian;
b.menumbuhkan inovasi dalam membangun keamanan siber dan keamanan informasi nasional; dan
c.memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan sikap keteladanan untuk mendorong semangat menciptakan karya terbaik di bidang keamanan siber dan/atau persandian.

Pasal 4

Jenis penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a.Sanapati Teladan;
b.Tokoh Inspiratif Keamanan Siber dan Sandi;
c.Adibhakti Sanapati; dan d. Dharma Persandian.

Pasal 5

(1)Penghargaan Sanapati Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada pegawai yang bekerja di bidang keamanan siber dan/atau persandian atas kinerja, inovasi, kontribusi, dan pengabdian yang luar biasa di bidang keamanan siber dan/atau persandian Instansi Pemerintah. www.peraturan.go.id 2019, No. 649
(2)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pejabat fungsional sandiman;
2. b.pejabat fungsional lain yang bekerja di bidang keamanan siber dan/atau persandian;
3. c.pejabat administrasi yang bekerja di bidang keamanan siber dan/atau persandian;
4. d.prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bekerja di bidang keamanan siber dan/atau persandian; dan
5. e.anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bekerja di bidang keamanan siber dan/atau persandian.

Pasal 6

(1)Penghargaan Tokoh Inspiratif Keamanan Siber dan Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada:
1. a.aparatur sipil negara;
2. b.prajurit Tentara Nasional Indonesia;
3. c.anggota Kepolisian Republik Indonesia;
4. d.tokoh masyarakat;
5. e.akademisi; dan f. praktisi.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas jasa dan dharma bakti kepada bangsa dan negara dalam bentuk karya inovasi, kontribusi kreatif, dan/atau pembangunan yang signifikan di bidang keamanan siber dan/atau persandian.

Pasal 7

(1)Penghargaan Adibhakti Sanapati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada:
1. a.aparatur sipil negara;
2. b.prajurit Tentara Nasional Indonesia;
3. c.anggota Kepolisian Republik Indonesia;
4. d.tokoh masyarakat;
5. e.akademisi; dan f. praktisi. www.peraturan.go.id 2019, No. 649
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas jasa dan dharma bakti yang luar biasa sepanjang hidupnya kepada bangsa dan negara di bidang keamanan siber dan/atau persandian.
(3)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara anumerta.

Pasal 8

(1)Penghargaan Dharma Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada pegawai atas pengabdian dan kesetiaan di bidang persandian.
(2)Penghargaan Dharma Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Dharma Persandian 30 Tahun;
2. b.Dharma Persandian 20 Tahun; dan c. Dharma Persandian 10 Tahun.

Pasal 9

(1)Tanda penghargaan berbentuk:
1. a.piagam;
2. b.plakat;
3. c.medali;
4. d.pin; dan/atau e. pita.
(2)Bentuk, warna, dan ukuran tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

(1)Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), penerima penghargaan Sanapati Teladan dapat:
1. a.dilibatkan dalam acara seremonial kenegaraan;
2. b.memperoleh rekomendasi percepatan kenaikan pangkat; www.peraturan.go.id 2019, No. 649
3. c.diprioritaskan dalam program pengembangan kompetensi;
4. d.memperoleh bantuan pendanaan untuk implementasi program inovasi di instansinya; dan/atau
5. e.memperoleh dukungan sponsor dalam bentuk barang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal kandidat yang diusulkan oleh Instansi Pemerintah tidak terpilih sebagai pemenang penghargaan Sanapati Teladan, maka kandidat tersebut diberikan piagam sebagai kandidat Sanapati Teladan.