DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor: OT.101/KEP.77.A/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendidikan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Statuta Sekolah Tinggi Sandi Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); www.peraturan.go.id 2018, No. 1792

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6.Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara;
7.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253); www.peraturan.go.id 2018, No. 1792
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
10.Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.101/KEP.80/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Sandi Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Sekolah Tinggi Sandi Negara yang selanjutnya disingkat STSN adalah perguruan tinggi kedinasan yang berkedudukan di bawah Badan Siber dan Sandi Negara.
2.Statuta STSN adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan, sebagai acuan untuk perencanaan pengembangan program penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan tujuan STSN, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.
3.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan STSN.
4.Sivitas Akademika STSN adalah dosen, pengasuh, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STSN.
5.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan www.peraturan.go.id 2018, No. 1792 menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui tridharma perguruan tinggi.
6.Pengasuh adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua atau pejabat lain yang berwenang untuk membentuk, menumbuhkembangkan dan memantapkan kepribadian mahasiswa di lingkungan STSN.
7.Mahasiswa adalah peserta didik pada STSN.
8.Alumni adalah lulusan STSN dari berbagai program studi.
9.Pimpinan adalah Ketua STSN dan para Pembantu Ketua STSN.
10.Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di STSN.
11.Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di STSN.
12.Etos Sandi adalah nilai-nilai yang terdiri atas patriotisme, dapat dipercaya, kemampuan menyimpan rahasia, dapat diandalkan, dedikasi, disiplin, rasa tanggungjawab, jiwa korsa, dan mandiri.
13.Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
14.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
15.Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian dan/atau percobaan yang disusun oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing dan dipertanggungjawabkan dalam sidang untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar lulusan.

BAB II

IDENTITAS www.peraturan.go.id 2018, No. 1792

Pasal 2

(1)STSN dipimpin oleh ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
(2)Pembinaan STSN secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, dan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)STSN berkedudukan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
(2)STSN merupakan pengembangan dari Akademi Sandi Negara, yang berdiri sejak tanggal 16 Februari 1974, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara.

Pasal 4

(1)STSN mempunyai lambang, bendera, pataka, himne, mars, dan busana akademik.
(2)Lambang, bendera, pataka, himne, mars, dan busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi STSN; dan
2. b.manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita STSN. www.peraturan.go.id 2018, No. 1792
(3)Lambang, bendera, pataka, himne, dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.toga Senat;
2. b.toga wisudawan; dan
3. c.busana Mahasiswa.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik diatur dengan Peraturan Ketua STSN.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 5

(1)STSN bertanggung jawab menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dalam bidang keamanan siber dan persandian.
(2)Dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), STSN menyelenggarakan:
1. a.kegiatan pendidikan;
2. b.penelitian; dan
3. c.pengabdian kepada masyarakat.
(3)Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kesiapan penerapan keahlian di bidang keamanan siber dan persandian.
(4)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman, daya nalar, dan berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan di instansi pemerintah dan masyarakat. www.peraturan.go.id 2018, No. 1792
(5)Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertujuan menjalin hubungan antara STSN dengan instansi pemerintah dan masyarakat melalui kerja sama yang saling menguntungkan dan merupakan wahana belajar yang efektif bagi Dosen dan Mahasiswa.

Pasal 6

(1)Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan pendidikan vokasi.
(2)Kegiatan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang akademik dan bidang pengasuhan.
(3)Kegiatan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara seimbang, berkesinambungan dan saling mendukung dengan berpedoman pada tujuan pendidikan.

Pasal 7

Kegiatan pendidikan bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi program studi, penyelenggaraan pendidikan bidang akademik, penilaian akademik, bahasa pengantar, kurikulum, kalender pendidikan, dan administrasi akademik.

Pasal 8

(1)Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk berdasarkan kebutuhan dan dapat dikembangkan atau ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, tuntutan masyarakat, dan perkembangan kemampuan penyelenggaraan. www.peraturan.go.id 2018, No. 1792
(2)Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Jurusan.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pendidikan bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan menerapkan sistem paket menggunakan satuan kredit semester.
(2)Penyelenggaraan pendidikan bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi kuliah, praktikum, seminar, praktik kerja lapangan, dan Tugas Akhir.
(3)Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disusun oleh Mahasiswa pada akhir studi sebagai salah satu komponen penilaian.

Pasal 10

(1)Penilaian akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan untuk mengukur kemajuan belajar Mahasiswa yang dilakukan melalui:
1. a.ujian;
2. b.tugas;
3. c.pengamatan; dan/atau
4. d.Tugas Akhir.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua STSN.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor: OT.101/KEP.77.A/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendidikan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6.Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara;
7.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253); www.peraturan.go.id 2018, No. 1792
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
10.Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.101/KEP.80/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Sandi Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Sekolah Tinggi Sandi Negara yang selanjutnya disingkat STSN adalah perguruan tinggi kedinasan yang berkedudukan di bawah Badan Siber dan Sandi Negara.
2.Statuta STSN adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan, sebagai acuan untuk perencanaan pengembangan program penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan tujuan STSN, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.
3.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan STSN.
4.Sivitas Akademika STSN adalah dosen, pengasuh, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STSN.
5.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan www.peraturan.go.id 2018, No. 1792 menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui tridharma perguruan tinggi.
6.Pengasuh adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua atau pejabat lain yang berwenang untuk membentuk, menumbuhkembangkan dan memantapkan kepribadian mahasiswa di lingkungan STSN.
7.Mahasiswa adalah peserta didik pada STSN.
8.Alumni adalah lulusan STSN dari berbagai program studi.
9.Pimpinan adalah Ketua STSN dan para Pembantu Ketua STSN.
10.Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di STSN.
11.Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di STSN.
12.Etos Sandi adalah nilai-nilai yang terdiri atas patriotisme, dapat dipercaya, kemampuan menyimpan rahasia, dapat diandalkan, dedikasi, disiplin, rasa tanggungjawab, jiwa korsa, dan mandiri.
13.Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
14.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
15.Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian dan/atau percobaan yang disusun oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing dan dipertanggungjawabkan dalam sidang untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar lulusan.

BAB II

IDENTITAS www.peraturan.go.id 2018, No. 1792

Pasal 2

(1)STSN dipimpin oleh ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
(2)Pembinaan STSN secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, dan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)STSN berkedudukan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
(2)STSN merupakan pengembangan dari Akademi Sandi Negara, yang berdiri sejak tanggal 16 Februari 1974, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara.

Pasal 4

(1)STSN mempunyai lambang, bendera, pataka, himne, mars, dan busana akademik.
(2)Lambang, bendera, pataka, himne, mars, dan busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi STSN; dan
2. b.manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita STSN. www.peraturan.go.id 2018, No. 1792
(3)Lambang, bendera, pataka, himne, dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.toga Senat;
2. b.toga wisudawan; dan
3. c.busana Mahasiswa.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik diatur dengan Peraturan Ketua STSN.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 5

(1)STSN bertanggung jawab menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dalam bidang keamanan siber dan persandian.
(2)Dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), STSN menyelenggarakan:
1. a.kegiatan pendidikan;
2. b.penelitian; dan
3. c.pengabdian kepada masyarakat.
(3)Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kesiapan penerapan keahlian di bidang keamanan siber dan persandian.
(4)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman, daya nalar, dan berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan di instansi pemerintah dan masyarakat. www.peraturan.go.id 2018, No. 1792
(5)Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertujuan menjalin hubungan antara STSN dengan instansi pemerintah dan masyarakat melalui kerja sama yang saling menguntungkan dan merupakan wahana belajar yang efektif bagi Dosen dan Mahasiswa.

Pasal 6

(1)Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan pendidikan vokasi.
(2)Kegiatan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang akademik dan bidang pengasuhan.
(3)Kegiatan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara seimbang, berkesinambungan dan saling mendukung dengan berpedoman pada tujuan pendidikan.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk berdasarkan kebutuhan dan dapat dikembangkan atau ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, tuntutan masyarakat, dan perkembangan kemampuan penyelenggaraan. www.peraturan.go.id 2018, No. 1792
(2)Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Jurusan.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pendidikan bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan menerapkan sistem paket menggunakan satuan kredit semester.
(2)Penyelenggaraan pendidikan bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi kuliah, praktikum, seminar, praktik kerja lapangan, dan Tugas Akhir.
(3)Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disusun oleh Mahasiswa pada akhir studi sebagai salah satu komponen penilaian.

Pasal 10

(1)Penilaian akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan untuk mengukur kemajuan belajar Mahasiswa yang dilakukan melalui:
1. a.ujian;
2. b.tugas;
3. c.pengamatan; dan/atau
4. d.Tugas Akhir.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua STSN.