DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Indonesia, Badan Standardisasi Nasional

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, dan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan www.peraturan.go.id 2020, No.1292 Perikanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan penilaian kesesuaian, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Keseuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2225);
3.Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
4.Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN. www.peraturan.go.id 2020, No.1292

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2.Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
3.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian.
5.Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah LPK yang merupakan pihak ketiga, baik lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang mengoperasikan skema sertifikasi produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu Barang, Proses atau Jasa telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.
6.Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.
7.Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap Barang, Proses, dan/atau Jasa, dengan persyaratan acuan tertentu.
8.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah www.peraturan.go.id 2020, No.1292 Negara Kesatuan Republik Indonesia, balk sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan meliputi skema Penilaian Kesesuaian untuk produk:

a.Pupuk SP-36 Plus Zn;
b.Pupuk kalium sulfat;
c.Dolomit;
d.Indonesian Good Aquaculture Practices (IndoGAP) Bagian 1: Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
e.Indonesian Good Aquaculture Practices (IndoGAP) Bagian 2: Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB);
f.Bahan baku pakan ternak;
g.Pakan ternak;
h.Bibit ternak;
i.Semen ternak;
j.Embrio sapi;
k.Minyak kemiri;
l.Minyak sawit;
m.Biji kakao;
n.Biji kopi;
o.Tembakau;
p.Benih tanaman pangan;
q.Beras;
r.Jagung;
s.Kedelai;
t.Pupuk kalsium nitrat;
u.Pupuk kiseret;
v.Pupuk borat;
w.Pupuk urea amonium fosfat;
x.Pupuk amonium klorida;
y.Pupuk monoamonium fosfat; www.peraturan.go.id 2020, No.1292
z.Pupuk tripel superfosfat plus-Zn; aa. Pupuk diamonium fosfat; bb. Pupuk cair sisa proses asam amino; cc. Pupuk super fosfat tunggal; dd. Gipsum buatan; ee. Kapur untuk pertanian; ff. Pupuk organik padat; gg. Lada; hh. Cassia Indonesia; dan ii. Lombok kering.

Pasal 3

(1)Kepala BSN menetapkan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan sertifikasi produk.
(3)Penetapan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

a.sertifikat yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa sertifikat; dan
b.proses sertifikasi yang menggunakan skema sertifikasi sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan skema yang diacu oleh LSPro. www.peraturan.go.id 2020, No.1292

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

1.Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 438); dan
2.Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 932), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2020, No.1292 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2020 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL ttd KUKUH S. ACHMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, dan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan www.peraturan.go.id 2020, No.1292 Perikanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan penilaian kesesuaian, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2225);
3.Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
4.Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN. www.peraturan.go.id 2020, No.1292

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2.Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
3.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian.
5.Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah LPK yang merupakan pihak ketiga, baik lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang mengoperasikan skema sertifikasi produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu Barang, Proses atau Jasa telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.
6.Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.
7.Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap Barang, Proses, dan/atau Jasa, dengan persyaratan acuan tertentu.
8.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah www.peraturan.go.id 2020, No.1292 Negara Kesatuan Republik Indonesia, balk sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan meliputi skema Penilaian Kesesuaian untuk produk:

a.Pupuk SP-36 Plus Zn;
b.Pupuk kalium sulfat;
c.Dolomit;
d.Indonesian Good Aquaculture Practices (IndoGAP) Bagian 1: Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
e.Indonesian Good Aquaculture Practices (IndoGAP) Bagian 2: Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB);
f.Bahan baku pakan ternak;
g.Pakan ternak;
h.Bibit ternak;
i.Semen ternak;
j.Embrio sapi;
k.Minyak kemiri;
l.Minyak sawit;
m.Biji kakao;
n.Biji kopi;
o.Tembakau;
p.Benih tanaman pangan;
q.Beras;
r.Jagung;
s.Kedelai;
t.Pupuk kalsium nitrat;
u.Pupuk kiseret;
v.Pupuk borat;
w.Pupuk urea amonium fosfat;
x.Pupuk amonium klorida;
y.Pupuk monoamonium fosfat; www.peraturan.go.id 2020, No.1292
z.Pupuk tripel superfosfat plus-Zn; aa. Pupuk diamonium fosfat; bb. Pupuk cair sisa proses asam amino; cc. Pupuk super fosfat tunggal; dd. Gipsum buatan; ee. Kapur untuk pertanian; ff. Pupuk organik padat; gg. Lada; hh. Cassia Indonesia; dan ii. Lombok kering.

Pasal 3

(1)Kepala BSN menetapkan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan sertifikasi produk.
(3)Penetapan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

a.sertifikat yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa sertifikat; dan
b.proses sertifikasi yang menggunakan skema sertifikasi sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan skema yang diacu oleh LSPro. www.peraturan.go.id 2020, No.1292

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

1.Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 438); dan
2.Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 932), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2018

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2018

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2019