Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2021
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225); Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10); Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821); Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Kaca dan Keramik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 447); Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Keija Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037); Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PRODUK KACA DAN KERAMIK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Standardisasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Kaca dan Keramik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 447), diubah sebagai berikut:
Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Produk Kaca dan Keramik meliputi Skema Penilaian Kesesuaian untuk produk:
Pasal II Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diimdangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2021 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TTD KUKUH S. ACHMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TTD WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 463 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro a Manusia, Organisasi, dan Hukum argahajoi LAMPIRAN II PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL N0M0R2 TAHUN2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PRODUK KACA DAN KERAMIK SKEMA SERTIFIKASI SNI PRODUK KACA PENGAMAN UNTUK SARANA PERKERETAAPIAN A. Ruang Lingkup Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI produk Kaca pengaman untuk sarana perkeretaapian dengan lingkup SNI sebagai berikut: Nama Produk Persyaratan SNI Kaca pengaman untuk sarana perkeretaapian SNI 8822:2019 Kaca pengaman untuk sarana perkeretaapian B. Persyaratan Acuan Persyaratan acuan Sertifikasi produk Kaca pengaman untuk sarana perkeretaapian mencakup:
C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi produk Kaca pengaman untuk sarana perkeretaapian dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk Kaca pengaman untuk sarana perkeretaapian. Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup Kaca pengaman untuk sarana perkeretaapian, BSN dapat menunjuk LPK dengan lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Prosedur administratif 1 Pengajuan permohonan Sertifikasi 1.1 LSPro hams menyusun format permohonan Sertifikasi bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan selumh informasi yang tercantum pada angka 1.3, 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian. 1.3 Permohonan Sertifikasi hams dilengkapi dengan:
-8
informasi produk:
informasi proses produksi:
Seleksi 2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi 2.1.1 LSPro hams memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi. 10- 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertiflkasi hams dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi. 2.1.3 Apabila pemohon telah memiliki hasil pengujian produk yang diajukan untuk disertiflkasi (hasil pengujian maksimal 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi), LSPro melakukan tinjauan terhadap hasil uji tersebut dan dapat mengakuinya selama telah dipastikan kesesuian laporan hasil uji dengan spesiflkasi produk dan produksi yang diajukan serta kesesuaian terhadap SNl atau standar acuan, metode uji, dan metode sampling serta menggunakan laboratorium yang sesuai humf D angka 3.2.7 2.1.4 Apabila pemohon tidak memiliki hasil pengujian, atau menyampaikan hasil pengujian dengan durasi waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau hasil pengujian yang disampaikan tidak sesuai dengan persyaratan SNl, maka LSPro dapat melakukan pengambilan contoh untuk dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada humf D angka 3.2.6. 2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro. 2.3 Penyusunan rencana evaluasi 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
2.3.2 Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:
Determinasi Determinasi mencakup 2 (dua) tahap evaluasi, yaitu evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2(dua). 3.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) 3.1.1 Pada evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1.3 terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 3.1.2 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2(dua) 3.2.1 Evaluasi tahap 2(dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen serta pengujian produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.2 Audit proses produksi dan sistem manajemen dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi sesuai jenis produk yang diajukan, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 3.2.4 Audit dilakukan terhadap:
3.2.5 Apabila pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau yang setara dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau ISO 9001 oleh badan akreditasi penandatangan lAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka audit proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk dan pasal 3.2.4 huruf d sampai h. 3.2.6 Pengambilan contoh produk dilakukan saat audit proses produksi oleh personel kompeten yang ditugaskan LSPro. Contoh produk untuk pengujian diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. Jumlah contoh uji yang diambil sesuai dengan huruf M. 3.2.7 Pengujian contoh produk dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/lEC 17025 untuk lingkup produk yang disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
3.2.8 Apabila berdasarkan basil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 3.2.9 Apabila laporan basil uji menurijukan ketidaksesuaian, LSPro barus mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian tersebut. - Apabila ketidaksesuaian diketabui berdasarkan penanganan contob uji produk, maka LSPro dapat melaksanakan pengujian ulang terbadap arsip contob uji. - Apabila ketidaksesuaian diketabui berdasarkan kegagalan proses produksi, maka LSPro memberikan waktu kepada pemobon untuk memperbaiki proses produksi dan dapat dilakukan pengujian ulang maksimal 1 (satu) kali dengan mengambil contob uji dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. Tinjauan dan keputusan 4.1 Tinjauan 4.1.1 Tinjauan basil evaluasi dilakukan terbadap pemenuban selurub persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permobonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tabap 1 (satu) dan evaluasi tabap 2 (dua) serta tindakan perbaikan dari pemobon jika ada. 4.1.2 Tinjauan basil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuban SNI yang -15 diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi. 4.1.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 4.2 Penetapan keputusan sertifikasi 4.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 4.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 4.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 4.2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 4.2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 4.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuein keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2(dua). 16 4.3 Bukti kesesuaian 4.3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro. LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 4(empat) tahun setelah diterbitkan. 4.3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
E. Pemeliharaan Sertifikasi 1 Pengawasan oleh LSPro 1.1. Pengawasan oleh LSPro dilaksanakan melalui kegiatan Surveilan. LSPro harus melaksanakan kunjungan surveilan dengan jarak antar surveilan tidak lebih dari 12 bulan. Kunjungan surveilan dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa audit proses produksi dan pengujian. 1.2. LSPro harus melakukan sampling dan pengujian ulang terhadap produk yang disertifikasi untuk parameter tertentu apabila ditemukan; 17-
1.3. Apabila pemohon tidak mendapatkan sertifikasi sistem manajemen mutu, maka kegiatan Surveilan selain dilakukan audit terhadap proses produksi, dilakukan juga terhadap audit internal, tinjauan manajemen, penanganan keluhan pelanggan, dan penggunaan tanda SNI. 1.4. Apabila pada saat batas waktu Surveilan terjadi kondisi kahar [force majeure) dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit Jarak jauh [remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif. Sertifikasi ulang 2.1 LSPro harus melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 5 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. 2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif. 2.3 Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu). 2.4 Pelaksanaan evaluasi tahap 2 meliputi audit proses produksi dan sistem manajemen sesuai huruf D angka 3.2 serta pengambilan contoh dan pengujian. 2.5 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi kondisi kahar (force majeure) dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui 18 audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif. Contoh uji untuk memastikan pemenuhan persyaratan SNI dapat diambil di gudang dan/atau di pasar atau dikirim oleh pemohon berdasarkan rencana pengambilan contoh yang disepakati sebagai bagian dari proses audit. 2.6 Berdasarkan laporan basil audit dan basil pengujian contoh dilakukan Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi sesuai buruf D angka 4. Evaluasi khusus 1 LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. 2 Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilan. 3 Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi. 4 Berdasarkan basil evaluasi, apabila terdapat produk yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka LSPro mewajibkan pemohon untuk menarik semua produk yang terindikasi tidak sesuai (yang diproduksi dengan kode produksi yang sama dengan produk yang tidak sesuai), menginformasikan kepada BSN dan melarang mencantumkan tanda SNI pada produk dan/atau kemasan yang diproduksi sejak tanggal teijadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro. 19- G. Ketentuan Pengurangan, Pembekuan, dan Pencabutan Sertifikasi 1 Pengurangan Lingkup Sertifikasi Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi. 2 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi 2.1 LSPro dapat membekukan Sertifikasi apabila pemohon:
2.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi maksimal 6(enam) bulan. 2.3 LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan. H. Keluhan dan Banding LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. I. Informasi Publik LSPro harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang 20 disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id. J. Kondisi Khusus Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, BSN akan menetapkan kebijakan dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan para pemangku kepentingan lainnya. K. Penggunaan Tanda SNI 1 Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian. 2 Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian. 3 Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut: Dengan ukuran: Keterangan: y = llx r = 0,5x L. Tahapan kritis proses produksi produk kaca pengarnan untuk sarana Perkeretaapian:
Bahan baku Bahan baku berupa kaca lembaran. Kaca lembaran harus memiliki SPPT SNI 15- 0047-2005 atau revisinya. Bahan baku lain sesuai dengan persyaratan pembelian dan dilakukan inspeksi bahan baku sesuai dengan SOP. Peralatan Peralatan minimal: alat pemotongan kaca, grinding, tempering furnace, fasilitas pemeriksaaan/pengujian produk Kondisi peralatan sesuai dengan standar operasi. Proses produksi
Pemeriksaan basil pemotongan dan grinding dilakukan dengan pengukuran dan pengamatan cacat (sifat tampak) produk yang telab dipotong. Pemeriksaan basil pemotongan (dimensi dan sifat tampak) dilakukan terbadap 100% produk sesuai dengan SOP. Pemanasan/ Tempering furnace Proses pemanasan dilakukan dengan memasukan kaca ke dalam mang pemanasan (Furnace) dan dipanaskan bingga mencapai subu yang diinginkan. Pengendalian: distribusi subu dan waktu sesuai ketebalan dan model kaca. Proses pemanasan dan pengendaliannya dilakukan sesuai dengan SOP.
Pengendalian: subu udara, tekanan udara sesuai ketebalan dan model kaca. Proses pendinginan/quendngf dan pengendaliannya dilakukan sesuai SOP. Produk akbir Inspeksi cacat/sifat tampak dan dimensi (100% produk); Uji Fragmentasi dilakukan setiap ganti ketebalan dan dilakukan sesuai dengan -23 No Tahapan Kritis Penjelasan Tahapan Kritis/Pengendalian yang Hams Dilakukan SOP.
Jika diperlukan Tim QC dapat melakukan Pengujian terhadap produk akhir meliputi parameter dimensi, fragmentasi, mutu tampak sesuai dengan SOP. Sortir dan packing Produk kaca pengaman diperkeras dinyatakan lolos QC sebelum dilakukan packing No Tahapan Kritis Penjelasan Tahapan Kritis/Pengendalian yang Hams Dilakukan
Pada setiap kemasan dicantumkan tanda berupa label atau cap meliputi sekurang- kurangnya: 1) Tipe kaca 2) Ukuran (tebal nominal dalam mm, panjang nominal dan lebar dalam mm) 3) Jumlah 4) Tanda pernyataan untuk barang pecah belah 5) Nama pabrik (simbol atau singkatan) Pada setiap produk hams dicantumkan tanda-tanda sebagai berikut secara permanen, yaitu: 1) Tipe kaca 2) Kode produksi pabrikan/tanggal produksi(nomor batchy 3) Simbol/logo pemsahaan
Untuk kaca pengaman diperkeras berlapis: bahan baku bempa kaca pengaman diperkeras hams memiliki SPPT SNI 15-0048-2005 atau No Tahapan kritis Penjelasan tahapan kritis/ Pengendalian yang hams dilakukan SNI 15-0131-2006. Inspeksi bahan baku antar lapis dilakukan dengan melihan basil uji/CoA dan inspeksi visual sesuai dengan SOP. Bahan baku lain sesuai dengan persyarata pembelian dan dilakukan inspeksi bahan baku sesuai dengan SOP.
Kondisi peralatan sesuai dengan standar operasi.
Pemeriksaan hasil pemotongan dan grinding dilakukan dengan pengukuran dan pengamatan sifat tampak produk yang telah dipotong. Pemeriksaan hasil pemotongan (dimensi dan sifat tampak) dilakukan terhadap 100% produk sesuai dengan SOP.
Pengendalian dilakukan terhadap suhu sesuai dengan SOP. Hasil bending dilakukan pengujian dimensi -26 No Tahapan kritis Penjelasan tahapan kritis/ Pengendalian yang harus dilakukan dan kelengkungan sesuai SOP.
Suhu dan tekanan vacuum dikendalikan sesuai dengan SOP.
Suhu, tekanan dan waktu dikendalikan sesuai dengan SOP.
Jika diperlukan Tim QC dapat melakukan Pengujian terhadap produk akhir meliputi parameter dimensi, mutu tampak sesuai dengan SOP.
Pada setiap kemasan dicantumkan tanda berupa label atau cap meliputi sekurang- 27 No Tahapan kritis Penjelasan tahapan kritis/ Pengendsilian yang harus dilakukan kurangnya: 1) Tipe kaca 2) Ukuran (tebal nominal dalam mm, panjang nominal dan lebar dalam mm) 3) Jumlab 4) Tanda pemyataan untuk barang pecab belab 5) Nama pabrik (simbol atau singkatan) Pada setiap produk barus dicantumkan tanda- tanda sebagai berikut secara permanen, yaitu: 1) Tipe kaca 2) Kode produksi pabrikan/tanggal produksi (nomor batch) 3) Simbol/logo perusabaan
Baban baku lain berupa spacer, sealant dan desikan sesuai dengan persyaratan pembelian dan dilakukan inspeksi baban baku sesuai dengan SOP.
Kondisi peralatan sesuai dengan standar operasi.
Dilakukan inspeksi dimensi terhadap 100% produk basil pemotongan dan pembentukan spacer. Proses dan pengendalian proses pemotongan dan pembentukan spacer dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
Pengendalian: volume desikan yang terisi Proses dan pengendalian proses pengisian spacer dengan desikan dilaksanakan sesuai dengan SOP.
Pengendalian: ketebalan/ukuran setelah pengepressan, inspeksi visual sifat tampak. Proses dan pengendalian proses aplikasi butyl pada spacer dilakukan sesuai dengan SOP.
Inspeksi sifat tampak dilakukan sesuai dengan prosedur pada 100% kaca setelah proses pencucian dan pengeringan.
Pengendalian proses: tekanan press. Proses dan pengendalian proses assembly dilakukan sesuai dengan SOP. {. Pengaplikasian secondary seal Proses ini dilakukan menggunakan sealent ekstruder untuk merekatkan kaca isolasi 29- No Tahapan kritis Penjelasan Tahapan Kritis/Pengendalian yang Harus Dilakukan secara keseluruhan. Pengendalian dilakukan sesuai dengan metode tertentu. Pengendalian internal Pengendalian internal selama proses produksi dapat dilakukan oleh operator atau tim QC sesuai dengan tahapan pada proses produksi dengan memperhatikan pengendaliannya di setiap tahapan (bahan baku sampai produk akhir). Pengendalian produk akhir dilakukan oleh Tim QC dengan melakukan pengujian terhadap parameter dimensi, mutu permukaan/sifat tampak.
Pelabelan Pelabelan/penandaan produk dilakukan sesuai dengan persyaratan SNl tentang kaca pengaman untuk sarana perkeretaapian dan peraturan yang berlaku yaitu: Pada setiap kemasan dicantumkan tanda berupa label atau cap meliputi sekurang- kurangnya: 1) Tipe kaca 2) Ukuran (tebal nominal dalam mm, panjang nominal dan lebar dalam mm) 3) Jumlah 4) Tanda pemyataan untuk barang pecah belah 5) Nama pabrik (simbol atau singkatan) Pada setiap produk harus dicantumkan tanda- tanda sebagai berikut secara permanen, yaitu: 1) Tipe kaca 2) Kode produksi pabrikan/tanggsil prodiaksi (nomor batch) 3) Simbol/logo perusahaan Keterangan : urutan proses produksi disetiap pemohon dapat berbeda 30 M. Pengambilan contoh uji kaca pengaman untuk sarana perkeretaapian
Untuk benda uji kaca 2 lembar Titik embun 31- No Ukuran Contoh Jumlah Contoh Parameter Uji tiga lapis, tebal kaca 4 mm dan rongga 6 mm. {355 ± 6) mm x (505 ± 6) mm Untuk benda uji kaca dua lapis, tebal kaca harus 4 mm dengan rongga udara 12 mm atau kaca 5 mm dengan rongga udara 6 mm. 2 lembar Pengkabutan Untuk benda uji kaca tiga lapis, tebal kaca 4 mm dan rongga 6 mm. 4 lembar KEPALA BADAN STANDARISASI NASIONAL, TTD KUKUH S. ACHMAD Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Sui^bCiEI^^ Manusia, Organisasi, dan Hukum argahayu
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan