DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Indonesia, Badan Standardisasi Nasional

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor B/642/M.KT.01/2020 tanggal 17 Juni 2020 Hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan -2 Badein Standardisasi Nasional tentang Organisasi dan Tata Keija Badan Standardisasi Nasional; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN,TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut BSN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 3-
(2)BSN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BSN menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
b.pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
1. 0.pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional; d, pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
e.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
f.peiaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
g.pengawasan intern atas peiaksanaan tugas BSN.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi BSN, terdiri atas:

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Pengembangan Stsindar;
d.Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
e.Deputi Bidang Akreditasi;
f.Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran;
g.Inspektorat;
h.Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
i.Pusat Data dan Sistem Informasi.

BAB III

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 5

(1)Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan unsur pembantu -5 pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 6

Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan di lingkungan BSN;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BSN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BSN;
d.pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengeiolaan barang milik negara atau kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 8

Susunan organisasi Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

a.Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan;
b.Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum; dan
c.Biro Hubungan Masyarakat, Keija Sama, dan Layanan Informasi.

Pasal 9

Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pemberian dukungan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaam, arsip, dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara serta pelayanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian dan penjrusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kineija;
b.pelaksanaan perbendaharaan, veriflkasi dan akuntansi pelaporan keuangan, dan penerimaan negara bukan pajak;
c.pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dan keprotokolan; dan
d.pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa. Fasal 11 Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor B/642/M.KT.01/2020 tanggal 17 Juni 2020 Hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN,TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut BSN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 3-
(2)BSN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BSN menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
b.pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
1. 0.pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional; d, pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
e.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
f.peiaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
g.pengawasan intern atas peiaksanaan tugas BSN.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi BSN, terdiri atas:

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Pengembangan Stsindar;
d.Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
e.Deputi Bidang Akreditasi;
f.Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran;
g.Inspektorat;
h.Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
i.Pusat Data dan Sistem Informasi.

BAB III

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 5

(1)Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan unsur pembantu -5 pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan di lingkungan BSN;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BSN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BSN;
d.pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengeiolaan barang milik negara atau kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 8

Susunan organisasi Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

a.Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan;
b.Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum; dan
c.Biro Hubungan Masyarakat, Keija Sama, dan Layanan Informasi.

Pasal 9

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian dan penjrusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kineija;
b.pelaksanaan perbendaharaan, veriflkasi dan akuntansi pelaporan keuangan, dan penerimaan negara bukan pajak;
c.pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dan keprotokolan; dan
d.pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa. Fasal 11 Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan turunan (2)

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan turunan (2)

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2021