Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2020
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225); Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10); Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Keija Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325); Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB. BAB I KETENTUAN UMUM
BAB I
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peratursm Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2020 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TTD BAMBANG PRASETYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TTD WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 766 INOO esuai dengan aslinya lya Manusia, Organisasi, dan Hukum LAMPIRAN I PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB A. UMUM
1.2. Regulasi Teknis adalah dokumen yang menetapkan karakteristik Barang dan/atau Jasa atau metode dan Proses yang terkait dengan Barang dan/atau Jasa berdasarkan SNI, persyaratan acuan lain, standar lain, prosedur penilaian kesesuaian, dan/atau persyaratan administratif yang pemenuhannya bersifat wajib. 1.3. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. 1.4. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1.5. Notifikasi adalah kegiatan pemenuhan kewajiban intemasional untuk menginformasikan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang berpotensi menyebabkan hambatan perdagangan intemasional kepada Anggota WTO. 1.6. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktur^ yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian. 1.7. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Proses, Sistem atau Personel telsih terpenuhi persyaratan acuan. 1.8. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian. 1.9. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. 1.10. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk keija yang berbentuk pekeijaan atau hasil keija yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 1.11. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan untuk menjalankan suatu kegiatan. 1.12. Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran. 1.13. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian. 1.14. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses atau personel telah memenuhi Standar dan/atau regulasi. 1.15. Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan Penilaian Kesesuaian terhadap Barang, Jasa, Sistem, dan/atau Proses dengan Persyaratan Acuan. -8 1.16. Tanda SNI adalah tanda Sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI. 1.17. Perjanjian Technical Barrier to Trade World - Trade Organization yang selanjutnya disebut Peijanjian TBT -WTO adalah salah satu perjanjian di bawah payung WTO yang bertujuan agar Standar, Regulasi Teknis, dan prosedur Penilaian Kesesuaian tidak menjadi hambatan yang tidak diperlukan dalam perdagangan. 1.18. Tata Cara Penyusunan Regulasi Teknis yang Baik {Good Regulatory Practice) adalah proses, sistem, dan metode untuk meningkatkan kualitas regulasi sehingga memenuhi kewajiban intemasional dan peraturan perundang-undangan terkait. 1.19. Program Nasional Regulasi Teknis yang selanjutnya disingkat PNRT adalah usulan regulasi teknis pemberlakuan SNI secara wajib yang akan dirumuskan dan ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan tata cara pemberlakuan regulasi teknis yang baik. Pemberlakuan SNI secara wajib dilakukan melalui identifikasi kebutuhan Regulasi Teknis, analisis dampak Regulasi, PNRT, penyusunan Regulasi Teknis, notifikasi Regulasi Teknis, penetapan Regulasi Teknis dan tinjauan Regulasi Teknis.
dan/atau
B. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN REGULASI TEKNIS Identifikasi kebutuhan pemberlakuan SNI secara wajib mempertimbangkan:
C. ANALISIS DAMPAK REGULASI Pemberlakuan SNI secara wajib hams didahului dengan mempertimbangkan hasil analisis dampak regulasi. Pelaksanaan analisis dampak regulasi mengacu pada Peraturan BSN mengenai Tata Cara Penjrusunan Ansdisis Dampak Regulasi. Hasil Analisis Dampak Regulasi disampaikan kepada BSN sebelum pelaksanaan notifikasi Regulasi Teknis dan/atau sebelum penetapan Regulasi Teknis. D. PNRT
-11 1.2. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang akan menetapkan/merevisi Regulasi Teknis tentang pemberlakuan SNI secara wajib menyampaikan rencana PNRT sesuai format tercantum dalam Lampiran II Peraturan Badan ini kepada BSN c.q. Direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsinya di bidang penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. 1.3. Rencana PNRT disampaikan paling lambat bulan September setiap tahunnya untuk pelakssinaan tahun anggaran berikutnya, dengan menyertakan Analisis Dampak Regulasi jika memungkinkan dan daftar SNI yang akan diberlakukan secara wajib. 1.4. Dalam hal terdapat kepentingan mendesak, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengusulkan Regulasi Teknis diluar PNRT tersebut di atas dengan disertai alasan dan jika tersedia dilengkapi data pendukung yang terkait. 1.5. Penyampaian Regulasi Teknis di luar PNRT sebagaimana dimaksud pada poin (1.4) disampaikan ke BSN oleh Pimpinan Tinggi Madya dari kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengusulkan. Penelaahan PNRT 2.1. BSN melakukan penelaahan terhadap usulan PNRT yang disampaikan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. 2.2. Penelaahan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2.1) mencakup validitas SNI, ketersediaan LPK, dan duplikasi Regulasi Teknis yang telah ditetapkan. 2.3. BSN menginformasikan rencana PNRT tersebut di Sistem informasi BSN paling lama minggu ke empat bulan Oktober setiap tahunnya, untuk member! kesempatan kepada pihak- pihak yang berkepentingan memberikan tanggapan. 2.4. Pihak yang berkepentingan memberikan tan^apan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rencana PNRT dipublikasikan di Sistem informasi BSN. 2.5. Tanggapan yang diterima dan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam poin (2.2) disampaikan kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait untuk menjadi pertimbangan dalam rumusan Regulasi Teknis. 2.6. Dalam hal hasil evaluasi terhadap tanggapan dari pemangku kepentingan terhadap rencana PNRT yang akan diberlakukan secara wajib tersebut berpotensi menimbulkan duplikasi kewenangan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang berwenang menyusun regulasi, BSN akan menyampaikan informasi kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dan memfasilitasi koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
3.2. PNRT yang dipublikasikan sebagaimana yang dimaksud pada angka (1) disampaikan oleh BSN kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan BSN mempublikasikan melalui Sistem Informasi BSN. 3.3. PNRT yang telah ditetapkan oleh BSN dapat dilakukan penambahan maupun pengurangan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai kebutuhan. 3.4. Status dari PNRT yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi BSN dimutakhirkan secara periodik paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. E. PENYUSUNAN REGULASI TEKNIS
1) SNI yang termutakhir dan masih berlaku; dan 2) substansi SNI sesuai dengan kebutuhan pemberlakuan;
14
dan
Dalam hal SNI tidak dapat digunakan dalam regulasi teknis, maka Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian dapat menggunakan persyaratan teknis di luar SNI dengan menyampaikan justifikasi yang sah.
F. NOTIFIKASI Rancangan Regulasi Teknis berbasis SNI disampaikan kepada BSN untuk dinotifikasi ke anggota WTO sesuai dengan Peraturan BSN mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Intemasional. Penyampaian rancangan regulasi teknis disertai dengan analisis dampak regulasi apabila belum disampaikan pada saat pengusulan PNRT. -15 G. PENETAPAN REGULASI TEKNIS
H. TINJAUAN
dan/atau
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TTD BAMBANG PRASETYA Kepal isuai dengan asUnya 'Sumbelv^Wa Manusia, Organisasi, dan Hukura argahayu LAMPIRAN IIPERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONALNOMOR 7 TAHUN 2020TENTANGTATA CARA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB DAFTAR USULAN PNRT Instansi :Tahun : Tujuan Pemberlakuan SNI secara wajib*;
f. peningkatan produktivitas; lingkungan hidup; g- pemastian persyaratan mutu;
lokal; dan
i- kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan
standar, Regulasi Teknis, dan penilaian kesesuaian; No Barang/Jasa/Sistem/Proses Cakupan Pemberlakuan SNI secara Wajib Informasi Kesiapan Pelaku Usaha Informasi Kesiapan LPK Ruang Lingkup HS Code (hanya untuk Produk) SNI Deskripsi Regulasi Teknis Prosedur Penilaian Kesesuaian Penan^ung Jawab 19 Petunjuk Pengisian Formulir Formulir ini diisi semua Barang/Jasa/Sistem/Proses yang akan diwajibkan oleh masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pengusul.
Contoh pengisian Daltar Usulan PNRT Instansi : Kementerian PerindustrianTahun : 2018 Tujuan pemberlakuan SNI secara Wajib*; keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi f. peningkatan produktivitas; lingkungan hidup; pemastian persyaratan mutu;
lokal; dan (g) perlindungan konsumen; i. kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan
No Barang/Jasa/Sistem/Proses Cakupan Pemberlakuan SNI secara Wajib Ruang Lingkup HS Code (hanya untuk Produk) SNI Deskripsi Regulasi Teknis Prosedur Penilaian Kesesuaian InformasiKesiapan PelakuUsaha InformasiKesiapan LPK Pesawat Televisi 8528.72.91Ex. 8528.72.92 Ex. 8528.72.00 SNI 04-6253-2003, Peralatan audio, video danelektronik sejenis-. Persyaratankeselamatan Pesawat TV dengan ukuran layar sampaidengan 42 inchi,termasuk televisi CRTDikecualikan untuk:
Pengujian sampelproduk; • Audit prosesproduksi; • Audit penerapan SMMSNI ISO 9001:2015; • Sertifikat berlaku 4tahun • Surveilan 1 kalidalam 1 tahun olehLSPro. Surveilan:• Audit prosesproduksi; • Sampling produk dipasar. PT. ABCPT. DEF LPK ABCLPK DEF Penanggung Jawab Daftar Usulan PNRT Instansi ; Kementerigin PertanianTahun : 2013 Tujuan pemberlakuan SNI secara Wajib*:
f. peningkatan produktivitas; lingkungan hidup; ® pemastian persyaratan mutu; pemastian praktek perdagangsin yang sehat atau pencegahan
lokal; dan (g) perlindungan konsumen; i. kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan
Produk/Jasa/Sistem/Proses No Ruang Lingkup Sistem Pertanian organikyang mencakup:
Produk olahantanaman dan ternakuntuk tujuankonsumsi manusiayang dihasilkan daributir (a) di atas HS Code(hanya untuk Produk) Cakupan Pemberlakuan SNI secara Wajib SNI SNI 6729:2010,Sistem PanganOrganik Deskripsi Regulasi Teknis Unit usaha yangmemproduksi,mengolah,memasukkan produkorganik untuktujuan pemasaranPengajuan sertifikasikepada LembagaSertifikasi Organik(LSO)Penandaan:No.Reg.KAN-OOX-IDN-OOY Prosedur Penilaian Kesesuaian Sertifikasi; • Inspeksi lapang; • Uji Sampling; • Sertilikat berlaku 3tahun; • Surveilan per tahunoleh LSO, Surveilan:• Inspeksi lapang InformasiKesiapan Pelaku Usaha PT. ABCPT. DEF InformasiKesiapan LPK LPK ABCLPK DEF KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONALREPUBLIK INDONESIA, Kepala Bi ykiNoO^ suai dengan aslinya anusia, Organisasi, dan Hukum TTD BAMBANG PRASETYA a Margana3Ta
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan