DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 September 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 191

Indonesia, Badan Standardisasi Nasional

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Nomor B/547/M.KT.01/2018 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, usulan Rancangan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
(2)BSN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BSN menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
b.pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
c.pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
d.pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
e.pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
f.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
g.pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BSN terdiri atas:

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Pengembangan Standar;
d.Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
e.Deputi Bidang Akreditasi;
f.Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran;
g.Inspektorat;
h.Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
i.Pusat Data dan Sistem Informasi.

BAB III

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 5

(1)Sekretariat Utama merupakan unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 6

Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian kegiatan di lingkungan BSN;
b.pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran BSN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BSN;
d.pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana;
e.pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 8

Sekretariat Utama terdiri atas:

a.Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum;
b.Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum; dan
c.Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi.

Pasal 9

Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pembinaan dan pemberian dukungan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara serta pelayanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja;
b.pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pelaporan keuangan, dan penerimaan negara bukan pajak;
c.pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dan keprotokolan; dan
d.pelaksanaan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.

Isi peraturan

Teks191PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Nomor B/547/M.KT.01/2018 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, usulan Rancangan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
(2)BSN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BSN menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
b.pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
c.pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
d.pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
e.pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
f.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
g.pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BSN terdiri atas:

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Pengembangan Standar;
d.Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
e.Deputi Bidang Akreditasi;
f.Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran;
g.Inspektorat;
h.Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
i.Pusat Data dan Sistem Informasi.

BAB III

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 5

(1)Sekretariat Utama merupakan unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian kegiatan di lingkungan BSN;
b.pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran BSN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BSN;
d.pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana;
e.pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 8

Sekretariat Utama terdiri atas:

a.Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum;
b.Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum; dan
c.Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi.

Pasal 9

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja;
b.pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pelaporan keuangan, dan penerimaan negara bukan pajak;
c.pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dan keprotokolan; dan
d.pelaksanaan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2020