DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/5/PBI/1999

Nomor: 1/5/PBI/1999
Tahun: 1999
Ditetapkan: 1 September 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program akan dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara yang akan ditunjuk oleh Pemerintah selambat-lambatnya 6 bulan sejak berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 1999 dimaksud;
c.bahwa selama masa peralihan, yaitu selama Kredit Likuiditas Bank Indonesia belum dialihkan, Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang telah disetujui dapat terus dilaksanakan pemberiannya oleh Bank Indonesia;
d.bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program pada masa peralihan dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat …... 2 Mengingat : Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM PADA MASA PERALIHAN.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan :

1.Kredit Likuiditas Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut KLBI, adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka menunjang program Pemerintah.
2.Plafon KLBI adalah penyediaan dana KLBI yang telah disetujui oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
3.Two Step Loan adalah pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Keuangan Internasional yang diteruskan kepada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat melalui Bank Indonesia, dalam rangka menunjang program Pemerintah, termasuk bantuan teknis yang terkait dengan pinjaman tersebut.
4.Bantuan Teknis adalah bantuan penelitian, pelatihan, dan konsultasi yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada pihak-pihak yang terkait dalam rangka menunjang program pemerintah dan tidak termasuk bantuan teknis yang terkait dengan Two Step Loan .
5.Badan ………. 3
5.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menerima pengalihan KLBI.

Pasal 2

(1)Dengan berlakunya Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan KLBI .
(2)Bagi KLBI yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik, akan dialihkan berdasarkan perjanjian kepada BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah selambat-lambatnya tanggal 16 November 1999.
(3)Pengalihan Two Step Loan dan bantuan teknis yang terkait dengan Two Step Loan akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan pihak pemberi pinjaman.
(4)Pengalihan bantuan teknis akan dilaksanakan setelah diperoleh kesepakatan antara Bank Indonesia dengan BUMN yang ditunjuk sebagai dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 3

(1)Bank Indonesia melanjutkan realisasi plafon KLBI yang telah disetujui sebelum tanggal 17 Mei 1999 sampai dengan tanggal dialihkan atau selambat-lambatnya tanggal 16 November 1999.
(2)Bank Indonesia melanjutkan pelaksanaan Two Step Loan dan bantuan teknis selama kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) belum tercapai.

Pasal 4

Pengalihan KLBI akan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersendiri.

Pasal 5

….. 4

Pasal 5

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Mei 1999. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 September 1999 GUBERNUR BANK INDONESIA SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 148 5 PENJELASAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 1/ 5 /PBI/1999 TENTANG KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM PADA MASA PERALIHAN I. UMUM Sesuai dengan tujuannya, Bank Indonesia berfungsi sebagai Otoritas Moneter yang independen dan mempunyai tugas untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, sehingga dalam melaksanakan tugas dimaksud perlu selalu diperhatikan pedoman berupa kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat serta sistem perbankan yang sehat. Untuk lebih memfokuskan fungsi Bank Indonesia sebagai Otoritas Moneter maka pemberian Kredit Program tidak lagi didukung dengan KLBI. Dalam pada itu untuk mewujudkan perekonomian nasional yang diwarnai dengan ekonomi kerakyatan yang merata, mandiri, andal, berkeadilan dan terbuka, maka tersedianya kredit program yang ditujukan bagi usaha kecil dan koperasi tetap diperlukan. Namun untuk mendukung terlaksananya fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, maka KLBI yang selama ini menjadi pendukung utama dalam penyediaan kredit program dimaksud, perlu dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah sehingga usaha kecil dan koperasi lebih berkembang di masa mendatang serta dapat menunjang perekonomian nasional. Sekalipun demikian untuk menjaga kesinambungan terlaksananya kegiatan usaha kecil dan koperasi, sampai dialihkannya KLBI tersebut kepada Badan Usaha Milik Negara dimaksud, dukungan KLBI tetap dilaksanakan. II. PASAL ..…… 6 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan 5 Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Batas waktu pengalihan Two Step Loan dan bantuan teknis yang terkait dengan Two Step Loan kepada BUMN ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dengan pihak pemberi pinjaman. Dengan demikian selama belum tercapai kesepakatan, maka Bank Indonesia tetap melaksanakan Two Step Loan dan bantuan teknis dimaksud. Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) Realisasi plafon KLBI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini termasuk penyediaan dana untuk segala tindakan dalam rangka penyelamatan kredit (resched uling, restructuring dan reconditioning), dan penambahan KLBI yang penyediaan dananya telah termasuk dalam plafon KLBI sebagaimana dimaksud di atas. Ayat (2) ……. 7 Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program akan dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara yang akan ditunjuk oleh Pemerintah selambat-lambatnya 6 bulan sejak berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 1999 dimaksud;
c.bahwa selama masa peralihan, yaitu selama Kredit Likuiditas Bank Indonesia belum dialihkan, Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang telah disetujui dapat terus dilaksanakan pemberiannya oleh Bank Indonesia;
d.bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program pada masa peralihan dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat …... 2 Mengingat : Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM PADA MASA PERALIHAN.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan :

1.Kredit Likuiditas Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut KLBI, adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka menunjang program Pemerintah.
2.Plafon KLBI adalah penyediaan dana KLBI yang telah disetujui oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
3.Two Step Loan adalah pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Keuangan Internasional yang diteruskan kepada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat melalui Bank Indonesia, dalam rangka menunjang program Pemerintah, termasuk bantuan teknis yang terkait dengan pinjaman tersebut.
4.Bantuan Teknis adalah bantuan penelitian, pelatihan, dan konsultasi yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada pihak-pihak yang terkait dalam rangka menunjang program pemerintah dan tidak termasuk bantuan teknis yang terkait dengan Two Step Loan .
5.Badan ………. 3
5.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menerima pengalihan KLBI.

Pasal 2

(1)Dengan berlakunya Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan KLBI .
(2)Bagi KLBI yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik, akan dialihkan berdasarkan perjanjian kepada BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah selambat-lambatnya tanggal 16 November 1999.
(3)Pengalihan Two Step Loan dan bantuan teknis yang terkait dengan Two Step Loan akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan pihak pemberi pinjaman.
(4)Pengalihan bantuan teknis akan dilaksanakan setelah diperoleh kesepakatan antara Bank Indonesia dengan BUMN yang ditunjuk sebagai dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 3

(1)Bank Indonesia melanjutkan realisasi plafon KLBI yang telah disetujui sebelum tanggal 17 Mei 1999 sampai dengan tanggal dialihkan atau selambat-lambatnya tanggal 16 November 1999.
(2)Bank Indonesia melanjutkan pelaksanaan Two Step Loan dan bantuan teknis selama kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) belum tercapai.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/5/PBI/1999

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999