DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Nomor: 23
Tahun: 1999
Ditetapkan: 17 Mei 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah;
c.bahwa untuk

Menetapkan

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian;

d.bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memiliki kedudukan yang independen;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan Undang-undang baru tentang Bank Indonesia. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Bab IV huruf A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998;
2. 3.Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998;
3. 4.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BANK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :

1.Dewan Gubernur adalah pimpinan Bank Indonesia;
2.Gubernur adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur;
3.Deputi Gubernur Senior adalah wakil pemimpin merangkap anggota Dewan gubernur; 4 Deputi Gubernur adalah anggota Dewan Gubernur;
5.Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang perbankan yang berlaku;
6.Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi;
7.Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
8.Peratuan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;
9.Peraturan Dewan Gubernur adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur yang memuat aturan-aturan intern antara lain mengenai tata tertib pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur, kepegawaian, dan organisasi Bank Indonesia;
10.Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga;
11.Cadangan Umum adalah dana yang berasal dari sebagaian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia;
12.Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan harta tetap dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bank indonesia serta untuk penyertaan.

Pasal 2

(1)Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp.
(2)Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara
(3)Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.
(4)Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk keperluan pembyaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 3

(1)Uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB II

STATUS, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN MODAL

Pasal 4

(1)Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
(2)Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.
(3)Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 5

(1)Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia.
(2)Bank Indonesia mempunyai kantor-kantor di dalam dan diluar negeri wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 6

(1)Modal Ban Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
(2)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari Cadangan Umum atau sumber lain.
(3)Tata cara penambahan modal Cadangan Umum atau sumber lainnya ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

BAB III

TUJUAN DAN TUGAS

Pasal 7

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

a.menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter;
b.mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
c.mengatur dan mengawasi Bank.

Pasal 9

(1)Pihak lain dilarng melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

BAB IV

TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER

Pasal 10

(1)Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Bank Indonesia berwenang:
1. a.menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya;
2. b.melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada : 1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; 2) penetapan tingkat diskonto; 3) penetapan cadangan wajib minimum; 4) pengaturan kredit atau pembiayaan.
(2)Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (173)

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 90 Tahun 1999

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/5/PBI/2014 Tahun 2014

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/22/PBI/2014

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tahun 2014

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 Tahun 2011

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/13/PBI/2010 Tahun 2010

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/8/PBI/2010

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/5/PBI/2008

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012 Tahun 2012

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 Tahun 2013

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/33/PBI/2004

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/10/PBI/2000

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/3/PBI/2014 Tahun 2014

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/20/PBI/2001

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/4/PBI/2007

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/23/PBI/2000

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/5/PBI/1999

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/10/PBI/2011

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/9/PBI/2014 Tahun 2014

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/26/PBI/2005

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/3/PBI/2016 Tahun 2016

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/16/PBI/2003

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI/2004

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tahun 2013

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/20/PBI/2000

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 Tahun 2015

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/36/PBI/2005

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/15/PBI/2015 Tahun 2015

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/13/PBI/2001

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 Tahun 2006

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/32/PBI/2009 Tahun 2009

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/11/PBI/2012

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/4/PBI/2004

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/7/PBI/2002

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/15/PBI/2010

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tahun 2013

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009