Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/7/PBI/2008
- Nomor
- 10/7/PBI/2008
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 28
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik ... Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI PERUSAHAAN BUKAN BANK.
BAB I
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :
1) Perusahaan Publik ; 2) Emiten; 3) Perusahaan Penanaman Modal Asing; 4) BUMS lainnya dengan aset atau penjualan bruto selama 1 (satu) tahun paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, baik langsung dari kreditur atau pasar keuangan maupun tidak langsung melalui pihak lain yang merupakan afiliasi maupun non afiliasi.
BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
Perusahaan melakukan PLN Perusahaan Jangka Pendek maupun Jangka Panjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Jenis PLN Perusahaan meliputi:
BAB III PRINSIP KEHATI-HATIAN PLN PERUSAHAAN
BAB III
Perusahaan yang akan melakukan PLN Perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang, harus menerapkan fungsi Manajemen Risiko yang meliputi:
(1). Perusahaan yang berencana memperoleh PLN Perusahaan Jangka Panjang, harus memiliki penilaian rating (peringkat) dari lembaga pemeringkat nasional atau internasional. (2). Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak berlaku untuk PLN yang akan diperoleh :
BAB IV KEWAJIBAN PELAPORAN
BAB IV
(1). Perusahaan yang berencana memperoleh PLN Perusahaan Jangka Panjang wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara benar dan lengkap yang meliputi:
(2). Perusahaan yang memiliki posisi PLN Perusahaan Jangka Pendek dan/atau Jangka Panjang wajib menyampaikan laporan secara benar dan lengkap kepada Bank Indonesia mengenai:
Perusahaan dianggap tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (1), dalam hal laporan tidak diterima oleh Bank Indonesia 30 hari (tiga puluh) hari setelah batas waktu yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) dan/atau laporan diterima oleh Bank Indonesia sesuai jangka waktu yang ditetapkan namun tidak lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 6.
Membuka PDF…