DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/30/PBI/2009 Tahun 2009

Nomor: 11/30/PBI/2009
Tahun: 2009
Ditetapkan: 7 Juli 2009
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menghindari terjadinya kemacetan pembayaran (gridlock) dalam Sistem BI-RTGS, yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia perlu menyediakan fasilitas likuiditas intrahari kepada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai peserta Sistem BI-RTGS;
c.bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam memenuhi kewajibannya sebagai peserta dalam SKNBI, Bank Indonesia juga memandang perlu untuk menyediakan fasilitas likuiditas intrahari khusus untuk penyelesaian akhir kliring debet… debet kepada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d.bahwa dengan diterbitkannya Surat Berharga Syariah Negara dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah maka Bank Indonesia memperluas surat berharga yang dapat digunakan untuk memperoleh fasilitas likuiditas intrahari berdasarkan prinsip syariah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
3.Undang…
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4.Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
5.Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/2/PBI/2008 tentang Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4809);
6.Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4820);
7.Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4835);

Menetapkan

MEMUTUSKAN… MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2.Bank Umum Syariah adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3.Unit Usaha Syariah adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4.Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement.
5.Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System.
6.Sistem…
6.Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SKNBI adalah suatu sistem kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
7.Kliring Debet adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer debet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
8.Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut FLIS adalah fasilitas pendanaan yang disediakan Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan SKNBI, yang dilakukan dengan cara repurchase agreement (repo) surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan.
9.FLIS dalam rangka RTGS yang selanjutnya disebut FLIS-RTGS adalah FLIS untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang terjadi selama jam operasional Sistem BI-RTGS.
10.FLIS dalam rangka Kliring yang selanjutnya disebut FLIS-Kliring adalah FLIS untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang terjadi pada saat penyelesaian akhir atas hasil Kliring Debet.
11.Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
12.Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 2

Bank dapat menggunakan FLIS baik dalam bentuk FLIS-RTGS maupun FLIS- Kliring jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.memiliki surat berharga yang dapat direpokan kepada Bank Indonesia berupa SBIS, SBSN dan/atau surat berharga syariah lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
b.berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS; dan
c.berstatus aktif sebagai peserta BI-RTGS dan/atau tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sebagai peserta SKNBI.

Pasal 3

(1)Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan, atau dipertanggungkan secara apapun juga baik kepada orang atau pihak lain maupun kepada Bank Indonesia, serta tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa.
(2)Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dijaminkan kembali oleh Bank.

Pasal 4

(1)Bank yang memerlukan FLIS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
1. a.perjanjian penggunaan FLIS;
2. b.fotokopi…
3. b.fotokopi anggaran dasar Bank atau kuasa (power of attorney) dari kantor pusat Bank bagi cabang Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Bank; dan
4. c.dokumen pendukung lainnya.

Pasal 5

Bank dapat memperoleh FLIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan menandatangani Perjanjian Penggunaan FLIS.

Pasal 6

(1)Bank Indonesia berwenang untuk menolak permohonan FLIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan tatacara yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
(2)Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan penggunaan FLIS dalam hal Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 7

(1)Perhitungan nilai SBIS, SBSN dan/atau surat berharga syariah lainnya yang dapat direpokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2)Nilai FLIS yang dapat digunakan Bank paling banyak sebesar nilai surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 8…

Pasal 8

(1)Pelaksanaan repo atas surat berharga dalam rangka penggunaan FLIS-RTGS dan/atau FLIS-Kliring dilakukan melalui sarana BI-SSSS dengan cara sebagai berikut :
1. a.Untuk FLIS-RTGS, Bank harus memindahkan surat berharga ke rekening FLIS-RTGS pada sarana BI-SSSS selama jam operasional Sistem BI- RTGS pada saat Bank menilai adanya kebutuhan FLIS untuk kelancaran transaksi di Sistem BI-RTGS (self assessment); dan
2. b.Untuk FLIS-Kliring, Bank harus memindahkan surat berharga ke rekening FLIS-Kliring pada sarana BI-SSSS dalam rangka penyediaan pendanaan awal (prefund) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
(2)Surat berharga yang telah direpokan dalam rangka FLIS-Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk FLIS- RTGS.

Pasal 9

(1)Penggunaan FLIS-RTGS dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melakukan transaksi keluar (outgoing transaction).
(2)Penggunaan FLIS-Kliring dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Bank atas penyelesaian akhir Kliring Debet.
(3)Penggunaan FLIS-RTGS dan FLIS-Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilakukan masing-masing berdasarkan kecukupan nilai surat berharga untuk FLIS-RTGS dan FLIS-Kliring.
(4)Dalam…
(4)Dalam hal nilai surat berharga untuk FLIS-Kliring tidak cukup untuk menutup kewajiban penyelesaian akhir Kliring Debet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka nilai surat berharga untuk FLIS-RTGS yang tersedia secara otomatis digunakan untuk menutup kewajiban penyelesaian akhir Kliring Debet.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menghindari terjadinya kemacetan pembayaran (gridlock) dalam Sistem BI-RTGS, yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia perlu menyediakan fasilitas likuiditas intrahari kepada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai peserta Sistem BI-RTGS;
c.bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam memenuhi kewajibannya sebagai peserta dalam SKNBI, Bank Indonesia juga memandang perlu untuk menyediakan fasilitas likuiditas intrahari khusus untuk penyelesaian akhir kliring debet… debet kepada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d.bahwa dengan diterbitkannya Surat Berharga Syariah Negara dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah maka Bank Indonesia memperluas surat berharga yang dapat digunakan untuk memperoleh fasilitas likuiditas intrahari berdasarkan prinsip syariah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
3.Undang…
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4.Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
5.Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/2/PBI/2008 tentang Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4809);
6.Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4820);
7.Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4835);

Menetapkan

MEMUTUSKAN… MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2.Bank Umum Syariah adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3.Unit Usaha Syariah adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4.Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement.
5.Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System.
6.Sistem…
6.Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SKNBI adalah suatu sistem kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
7.Kliring Debet adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer debet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
8.Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut FLIS adalah fasilitas pendanaan yang disediakan Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan SKNBI, yang dilakukan dengan cara repurchase agreement (repo) surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan.
9.FLIS dalam rangka RTGS yang selanjutnya disebut FLIS-RTGS adalah FLIS untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang terjadi selama jam operasional Sistem BI-RTGS.
10.FLIS dalam rangka Kliring yang selanjutnya disebut FLIS-Kliring adalah FLIS untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang terjadi pada saat penyelesaian akhir atas hasil Kliring Debet.
11.Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
12.Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 2

Bank dapat menggunakan FLIS baik dalam bentuk FLIS-RTGS maupun FLIS- Kliring jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.memiliki surat berharga yang dapat direpokan kepada Bank Indonesia berupa SBIS, SBSN dan/atau surat berharga syariah lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
b.berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS; dan
c.berstatus aktif sebagai peserta BI-RTGS dan/atau tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sebagai peserta SKNBI.

Pasal 3

(1)Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan, atau dipertanggungkan secara apapun juga baik kepada orang atau pihak lain maupun kepada Bank Indonesia, serta tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa.
(2)Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dijaminkan kembali oleh Bank.

Pasal 4

(1)Bank yang memerlukan FLIS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
1. a.perjanjian penggunaan FLIS;
2. b.fotokopi…
3. b.fotokopi anggaran dasar Bank atau kuasa (power of attorney) dari kantor pusat Bank bagi cabang Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Bank; dan
4. c.dokumen pendukung lainnya.

Pasal 5

Bank dapat memperoleh FLIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan menandatangani Perjanjian Penggunaan FLIS.

Pasal 6

(1)Bank Indonesia berwenang untuk menolak permohonan FLIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan tatacara yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
(2)Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan penggunaan FLIS dalam hal Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 7

(1)Perhitungan nilai SBIS, SBSN dan/atau surat berharga syariah lainnya yang dapat direpokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2)Nilai FLIS yang dapat digunakan Bank paling banyak sebesar nilai surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 8…

Pasal 8

(1)Pelaksanaan repo atas surat berharga dalam rangka penggunaan FLIS-RTGS dan/atau FLIS-Kliring dilakukan melalui sarana BI-SSSS dengan cara sebagai berikut :
1. a.Untuk FLIS-RTGS, Bank harus memindahkan surat berharga ke rekening FLIS-RTGS pada sarana BI-SSSS selama jam operasional Sistem BI- RTGS pada saat Bank menilai adanya kebutuhan FLIS untuk kelancaran transaksi di Sistem BI-RTGS (self assessment); dan
2. b.Untuk FLIS-Kliring, Bank harus memindahkan surat berharga ke rekening FLIS-Kliring pada sarana BI-SSSS dalam rangka penyediaan pendanaan awal (prefund) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
(2)Surat berharga yang telah direpokan dalam rangka FLIS-Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk FLIS- RTGS.

Pasal 9

(1)Penggunaan FLIS-RTGS dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melakukan transaksi keluar (outgoing transaction).
(2)Penggunaan FLIS-Kliring dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Bank atas penyelesaian akhir Kliring Debet.
(3)Penggunaan FLIS-RTGS dan FLIS-Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilakukan masing-masing berdasarkan kecukupan nilai surat berharga untuk FLIS-RTGS dan FLIS-Kliring.
(4)Dalam…
(4)Dalam hal nilai surat berharga untuk FLIS-Kliring tidak cukup untuk menutup kewajiban penyelesaian akhir Kliring Debet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka nilai surat berharga untuk FLIS-RTGS yang tersedia secara otomatis digunakan untuk menutup kewajiban penyelesaian akhir Kliring Debet.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008