Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 Tahun 2015
- Nomor
- 17/18/PBI/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 83
menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAANTRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA. www.peraturan.go.id 2015, No.273
BAB I
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2015, No.273
Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen danaseketikadilakukan melalui 3 (tiga) sistem, yaitu:
BAB II PENYELENGGARA
BAB II
(1)diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. www.peraturan.go.id 2015, No.273 BAB III KEPESERTAAN Bagian Kesatu Peserta Sistem BI-ETP
BAB III
www.peraturan.go.id 2015, No.273
Dalam hal Peserta Sistem BI-ETP merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sekaligus melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah maka kepesertaan dalam penyelenggaraan Sistem BI-ETP untuk kegiatan usaha secara konvensional harus terpisah dari kepesertaan untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bagian Kedua Peserta BI-SSSS
www.peraturan.go.id 2015, No.273
Dalam hal Peserta BI-SSSS merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sekaligus melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah maka kepesertaan dalam penyelenggaraan BI-SSSS untuk kegiatan usaha secara konvensional harus terpisah dari kepesertaan untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Peserta BI-SSSS yang memiliki fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d namun juga memiliki fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, kepesertaan dalam penyelenggaraan BI-SSSS harus terpisah dari kepesertaan sebagai Sub-Registry. Bagian Ketiga Peserta Sistem BI-RTGS
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan